SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 29 November 2014
BS logo

PP Perlindungan TKI Tak Relevan
Rabu, 23 Januari 2013 | 12:10

Ilustrasi selamatkan TKI [google] Ilustrasi selamatkan TKI [google]

[JAKARTA] Pemerintah menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindaklanjut dari UU 39 / 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, sungguh tidak relevan. Pasalnya, UU 39 / 2004 sedang dibahas di DPR untuk direvisi.  

“Semua PP yang diterbitkan di saat UU 39/2004 dibahas untuk direvisi tidak relevan, bahkan cacat hukum,” kata Direktur Eksekutif Migran Care, Anis Hidayah, kepada SP, Rabu (23/1).  

Anis menegaskan, UU 39 / 2004 direvisi karena banyak kelemahannya di mana salah satunya yakni lebih mengedepankan penempatan dibandingkan dengan perlindungan.  

Menurut Anis, yang harus dikerjakan pemerintah saat ini, segera membuat daftar inventaris masalah soal TKI dan diserahkan ke DPR untuk dibahas terkait revisi UU 39/2004. “Sampai saat ini juga DPR masih menunggu draf revisi UU 39/2004 dari pemerintah,” kata dia.  

Anis khawatir, pemerintah sendiri sengaja membuat waktunya mepet supaya dengan alasan Pemilu 2014 mereka kerja seadanya yang akhirnya melahirkan UU baru yang isinya sama saja dengan UU 39/2004 yang belum direvisi. “Saya duga ini modus politik pemerintah,” kata Anis.  

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Ayub Bassalamah, ketika dimintai pendapatnya, mengatakan, ia enggan berkomentar soal itu karena hal itu merupakan domain pemerintah. “Kita hanya konsen meningkatkan kualitas calon TKI yang siap dikirim ke luar negeri,” kata Ayub seraya menambahkan pemerintah segera membuka semua moratorium pengiriman TKI ke semua negara penempatan.  

Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans,  Reyna Usman, kepada pers di Jakarta, Selasa (22/1), mengatakan, saat ini, pemerintah menerbitkan tiga PP sebagai tindaklanjut dari UU 39 / 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, seharusnya secara keseluruhan ada enam PP sebagai peraturan turunannya. PP tersebut di antaranya adalah PP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, tertanggal 2 Januari 2013 dan peraturan yang mengatur tentang kelembagaan dalam penempatan, serta perlindungan TKI.  

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2 Januari lalu, telah menandatangani PP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri,” kata Reyna.    

Melalui PP ini, kata Reyna, pemerintah mengatur perlindungan TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan atau kembali ke tanah air.    

“Pemerintah bersama pihak terkait dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, wajib memberikan perlindungan secara penuh dan tanpa diskriminasi kepada calon TKI/TKI,” kata Reyna.  

Disebutkan dalam PP ini, perlindungan Pra Penempatan bagi calon TKI meliputi perlindungan administratif (dalam hal pemenuhan dokumen, pemenuhan biaya penempatan, dan penempatan kondisi dan syarat kerja), dan perlindungan teknis yang meliputi sosialisasi dan diseminasi informasi; peningkatan kualitas calon TKI, pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI, dan pembinaan dan pengawasan.   Sedangkan perlindungan pada masa penempatan dimulai sejak TKI tiba di bandara/pelabuhan negara tujuan penempatan, selama bekerja, sampai kembali ke bandara debarkasi Indonesia. [E-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!