SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Maret 2017
BS logo

PHK 125 Karyawan Subkontraktor Freeport Indonesia

PT Redpath Indonesia Dinilai Perbesar Kesenjangan dan Timbulkan Kerawanan
Sabtu, 18 Juni 2016 | 13:13

Ketua Panitia Kerja (Panja) Redpath DPR Papua (DPRP) Wilhelmus Pigai (paling kiri) bersama anggota Panja lainnya mengadukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 125 karyawan PT Redpath Indonesia ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) di Jakarta, Jumat (17/6). [[istimewa] Ketua Panitia Kerja (Panja) Redpath DPR Papua (DPRP) Wilhelmus Pigai (paling kiri) bersama anggota Panja lainnya mengadukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 125 karyawan PT Redpath Indonesia ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) di Jakarta, Jumat (17/6). [[istimewa]

[JAKARTA] Panitia Kerja (Panja) Redpath DPR Papua (DPRP) yang menangani pemutusan hubungan kerja (PHK) 125 karyawan PT Redpath Indonesia mengadu ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Hal itu dilakukan karena tindakan perusahaan subkontraktor PT Freeport Indonesia itu justru memperbesar kesenjangan dan menimbulkan kerawanan baru.

Menurut Ketua Panja Redpath DPRP Wilhelmus Pigai di Jakarta, Sabtu (18/6), tindakan PHK PT Redpath Indonesia (RI) justru memperbesar kemiskinan di Papua. Padahal, selama ini pemerintah daerah dan berbagai pihak terus berupaya agar kemiskinan di Papua semakin berkurang.

“Tindakan PHK tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerintah pusat dan daerah dalam memperkecil kesenjangan. Apalagi, 80% dari 125 pekerja tersebut adalah masyarakat asli Papua dari tujuh suku yang seharusnya diprioritaskan. Ini jadi kerawanan baru yang harus diantisipasi,” tegas Wilhelmus yang juga anggota Fraksi Hanura DPRP ini.

Penegasan Wilhelmus ini disampaikan juga ketika mengadukan kasus PHK itu pada jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Jumat (17/6). Selain Wilhelmus, hadir juga anggota Panja Redpath DPRP, yakni Decky Nawipa, Jefri Kaunang, dan Tan Wie Long.

Dikatakan, pihaknya sudah mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak, termasuk karyawan dan perusahaan terkait PHK pada April 2015 tersebut. Tudingan mogok yang selama ini ditujukan kepada karyawan tidak beralasan. Sebaliknya, aksi mogok menuntut bonus (insentif) tersebut justru karena diprovokasi oleh pimpinan PT RI.

Menurut salah satu korban PHK, Yesaya M Adadikam, ketika karyawan menuntut bonus justru Project Manager PT Redpath Indonesia, Nicky Herault, mempersilahkan untuk mogok pada pertengahan Maret 2015 itu. “Ucapan Nicky Herault yang mempersilahkan mogok justru memancing aksi dari para pekerja,” ujarnya.

Sebelumnya, ketika karyawan PT Freeport Indonesia mogok selama tiga bulan dari Oktober hingga Desember 2014, semua pekerja PT RI malah tetap bekerja. “Untuk itu, para karyawan meminta bonus karena sudah bekerja profesional. Bonus All For One itu diberikan kepada semua karyawan dari PT Freeport Indonesia. Mereka yang kena PHK ini sebagian besar spesialis tambang underground yang tetap bekerja ketika terjadi mogok massal tersebut,” tegas Wilhelmus yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Mimika ini.

Dalam salah satu suratnya kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Mimika, manajemen PT RI menilai bonus yang dituntut karyawan tidak tepat dan mogok yang dilakukan pun tidak sah.

Wakil Ketua Panja Redpath DPRP Decky Nawipa menambahkan, PT RI asal Kanada tersebut sudah tidak punya niat baik sehingga pemerintah perlu diberi sanksi yang tegas. Korban PHK tersebut justru semakin menambah persoalan baru di Papua karena masing-masing pekerja mempunyai keluarga dan sanak saudara yang harus ditanggung.

Wilhelmus justru mengkhawatirkan para korban PHK tersebut justru 'diajak' oleh pihak-pihak lain yang semakin mengancam situasi kondusif di Papua. Hal itu bisa saja terjadi di tengah keputusasaan karena tidak ada keadilan sehingga para pekerja profesional tersebut ikut memberontak terhadap NKRI. [H-12]




Kirim Komentar Anda


Pasang iklan disini via B1 Ads
Data tidak tersedia.
Data tidak tersedia.