SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Maret 2017
BS logo

Soal PHK, Freeport Belum Tegas pada Redpath
Rabu, 29 Juni 2016 | 14:11

Tambang emas PT Freeport di Indonesia. [Google] Tambang emas PT Freeport di Indonesia. [Google]

[JAKARTA] PT Freeport Indonesia (FI) seharusnya mencari solusi atas 125 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari PT Redpath Indonesia (RI) di Timika, Papua. Selain itu, PT FI sebagai pemberi kerja dinilai belum tegas terhadap PT RI sebagai subkontraktor.

“Freeport (FI) justru tidak tegas terhadap Redpath (RI) terkait PHK yang cukup banyak tersebut. Kami segera kaji dan akan menentukan sikap secepatnya sehingga ada solusi bagi 125 korban PHK tersebut,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemukiman Rakyat (Disnakertrans dan PR) Kabupaten Mimika Septinus Soumalena kepada SP, Rabu (29/6).

Dia menjelaskan, 125 karyawan tersebut harus dicarikan solusi secepatnya sehingga tidak menimbulkan persoalan baru, dalam keluarga maupun kemasyarakatan. Apalagi, alasan pemecatan tersebut masih kurang kuat karena para karyawan PT RI juga bekerja sangat profesional.

Seperti diketahui, PT RI yang juga subkontraktor dari PT FI melakukan PHK pada April 2015 lalu terhadap 125 karyawan karena melakukan mogok menuntut bonus (insentif). Bonus yang dituntut itu karena semua karyawan PT RI sudah bekerja penuh dan profesional ketika ribuan karyawan PT FI melakukan aksi mogok tiga bulan, pada Oktober hingga Desember 2014. Bagi PT RI, mogok menuntut bonus tersebut dinilai tidak tepat karena hanya ditujukan pada karyawan PT FI saja.

Dia menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan pada PT RI maupun PT FI untuk mempertimbangkan lagi berbagai upaya sehingga bisa membantu korban PHK tersebut.  Jika belum ditanggapi dengan baik, Pemkab akan mendesak lagi PT FI agar lebih tegas terhadap PT RI.

Sebelumnya, desakan agar PT FI sebagai pemberi kerja agar lebih tegas juga disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda. Pihak swasta, tegasnya, harus berpartisipasi untuk membangun Papua dan bukan sebalikya memperburuk situasi yang ada. DPRP sendiri juga membuat Panja Redpath DPRP dan telah mengadukan kasus tersebut kepada  Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Ketua Panja Redpath DPRP Wilhelmus Pigai, ada beberapa pandangan dari Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker yang diharapkan bisa membantu penyelesaian masalah PHK ini.

Sementara itu, dalam salah satu suratnya kepada Bupati Mimika, Direktur Hukum PT RI, Kemalsjah Siregar, menegaskan bahwa bonus yang dituntut karyawan tidak tepat dan mogok yang dilakukan pun tidak sah. Pihaknya juga mendorong penyelesaian sesuai UU No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.  [H-12]




Kirim Komentar Anda


Pasang iklan disini via B1 Ads
Data tidak tersedia.
Data tidak tersedia.