SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 3 Juli 2015
BS logo


TAJUK RENCANA

Polisi Pemberantas Korupsi

Kapan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bakal sepiawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus korupsi? Jawabnya, sekarang. Kamis, 2 Jul 2015 | 11:58

Kabinet 'All The President's Men'

Keluarga Benar, Negara Kuat

Pemerintah Jangan Gentar

SUARA PEMBACA

Reklamasi, DPRD Harus Lebih Bijaksana

Peraturan reklamasi pantai utara Jakarta tampaknya masih terus menuai polemik di beberapa media massa, baik itu cetak maupun elektronik. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bahwa reklamasi Pantai Utara Jakarta, merupakan tindakan yang harus dilakukan demi kepentingan nasional. “Kita bisa berdebat tentang siapa yang perlu mengeluarkan izin,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, (5/6). Senin, 29 Jun 2015 | 22:48

Jembatan di Jalan Raya Pondok Gede Sudah Dibetulkan

Sejarah Universitas Trisakti

Menolong Ibu Hamil, Anak-anak, dan Manula di Flores


Selengkapnya »

BERITA UTAMA LAIN

Jalinsum Masih Sepi Dari Arus Mudik

[MEDAN] Jalan lintas sumetra (Jalinsum) masih sepi dari arus mudik masyarakat yang akan merayakan lebaran. Kondisi jalanan dipastikan akan dipadati kendaraan tiga hari sebelum perayaan besar keagamaan tersebut. Jumat, 3 Jul 2015 | 8:09

Tragedi Hercules

Ahli Forensik Kesulitan Identifikasi Jenazah

[MEDAN] Kondisi jenazah korban musibah pesawat Hercules yang dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Adam Malik Medan, Sumatera Utara (Sumut), semakin memburuk. Jumat, 3 Jul 2015 | 8:04

Jhonny Allen Bantah Ada Antrean Terima Suap

[JAKARTA] Politisi Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun membantah pengakuan staf pribadi terdakwa Sutan Bhatoegana, M Iqbal yang menyebut adanya antrean di ruang kerja Sutan selaku Ketua Komisi VII DPR untuk menerima suap dari Waryono Karno selaku Sekjen ESDM. Jumat, 3 Jul 2015 | 8:00

BPK Temukan Kejanggalan Honor Kader Posyandu dan PKK di Bekasi Rp 17,6 Miliar� 

[BEKASI] Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan kas Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp 17,6 miliar. Jumat, 3 Jul 2015 | 7:55

KPK Tetapkan Bupati Empat Lawang Dan Istri Tersangka Suap Akil

[JAKARTA] Para kepala daerah yang diduga terlibat tindak penyuapan terkait sengketa Pilkada kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar satu per satu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumat, 3 Jul 2015 | 7:25

Home Credit Gandeng Tec Protec Luncurkan Asuransi 'Gadget'

[JAKARTA] Pembiayaan PT Home Credit Indonesia diharapkan bisa tembus Rp 600 miliar di tahun 2015 ini atau Rp 60-65 miliar per bulan. Tercatat, hingga Juni, perseroan sudah menyalurkan pembiayaan Rp 240 miliar. Adapun, pembiayaan berasal dari induk. Jumat, 3 Jul 2015 | 7:20

Selama 10 Tahun, Calon Diplomat Kebanyakan Perempuan

[JAKARTA] Dalam kurun 10 tahun terakhir sejak 2005, Kementerian Luar Negeri menerima lebih banyak calon diplomat perempuan dibandingkan laki-laki. Jumat, 3 Jul 2015 | 7:15

Kapolri: Kasus AS-BW-Denny Selesai Setelah Lebaran

[JAKARTA] Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengaku optimistis penanganan kasus hukum terhadap Abraham Samad (AS), Bambang Widjojanto (BW) dan Denny Indrayana akan selesai tidak lama setelah lebaran. Jumat, 3 Jul 2015 | 7:11

JK Terima Idrus Marham Di Kantornya

[JAKARTA] Mantan Ketua Uumum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla telah menerima Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta pada Kamis (2/7) siang. Jumat, 3 Jul 2015 | 7:10

Social Media Corner - Beritasatu.com
POLLING

Pilkada serentak tinggal menghitung hari. Sementara konflik Golkar dan PPP belum terselesaikan.Setujukah Anda kedua partai ini tidak diikutsertakan dalam pilkada serentak kalau tidak bisa menyelesaikan masalah internalnya?

1. Saya sangat setuju karena itu masalah internal mereka

2. Saya tidak setuju, karena kedua partai itu punya basis massa yang banyak

3. Kalau mau ikut pilkada, taatilah aturan yang ada dan jangan mempolitisasi hukum.


Lihat hasil polling