SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 2 Oktober 2014
BS logo


TAJUK RENCANA

Koalisi Parlemen vs Koalisi Rakyat

Rapat paripurna DPR yang menyepakati paket pimpinan Dewan kembali menunjukkan kemenangan kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pertarungan di parlemen. Hasil rapat paripurna itu harus dijadikan pelajaran berarti bagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar memperbaiki komunikasi politik mereka di parlemen. Kamis, 2 Okt 2014 | 16:14

Menggugat UU Pilkada

Menata Kota Tua Jakarta

RUU Pilkada, Pertarungan Lanjutan Pilpres

SUARA PEMBACA

Jaga dan Pelihara Kesaktian Pancasila

Pertanyaan sekarang adalah, sejauh mana Pancasila yang telah berhasil dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang sekaligus menjadi ideologi negara dapat terus tertanam dengan baik nilainya pada jiwa bangsa ini. Pancasila terbukti mampu menyatukan kita dalam berbagai lintas suku, budaya, dan agama dalam sebuah payung indah yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Kamis, 2 Okt 2014 | 15:58

Amalkan Kembali Pancasila

Denda Maksimal Parkir Sembarangan

Layanan Service Cyrus Mengecewakan


Selengkapnya »

BERITA UTAMA LAIN

Survei LSI: Mayoritas Publik Dukung Perppu

[JAKARTA] Upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengembalikan hak rakyat untuk memilih kepala daerahnya dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menggantikan UU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) direspons baik oleh publik. Kamis, 2 Okt 2014 | 16:13

Leadership Jokowi Diuji

[JAKARTA] Setelah peta politik dipertegas di parlemen dimana Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil menjadi mayoritas dengan menduduki kursi pimpinan maka, "leadership" Jokowi selaku kepala negara dan pemerintah ke depan segera diuji. Kamis, 2 Okt 2014 | 16:10

Inilah Alasan Perlunya Perppu Pilkada

[JAKARTA] Hak politik masyarakat untuk memilih kepala daerah telah dicabut dengan keputusan rapat paripurna DPR pada 25 September 2014 yang mengesahkan RUU tentang Pilkada sebagai undang-undang (UU). UU Pilkada yang disahkan DPR itu memuat mekanisme pilkada melalui DPRD, bukan langsung dipilih rakyat. Kamis, 2 Okt 2014 | 16:03

Ini Perbedaan SBY dan Jokowi Dalam Konteks Ketatanegaraan

[JAKARTA] Secara hukum tata negara, bangsa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat dari presiden dan parlemen yang kuat dalam mendukung program-program yang hendak dijalankan oleh pemerintah. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berpengaruhi pelaksanaan program-program pemerintah. Kamis, 2 Okt 2014 | 15:56

Terkumpul 4.000 KTP Untuk Protes UU Pilkada

[JAKARTA] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan telah terkumpul setidaknya 4.000 lembar kopi KTP dari masyarakat berbagai daerah dan provinsi yang kecewa terhadap UU Pilkada. Kamis, 2 Okt 2014 | 15:46

Asap Tebal di Palembang, Sejumlah Penerbangan Tertunda

[PALEMBANG]Asap yang tebal meliputi wilayah udara Palembang mengakibatkan sejumlah penerbangan dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang ke berbagai kota di Indonesia mengalami penundaan untuk hampir semua maskapai, sepanjang hari Kamis (2/10). Kamis, 2 Okt 2014 | 15:42

Dirut Pertamina Definitif Ditentukan Menteri BUMN Baru

[SURABAYA] Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan penunjukan Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina (Persero) terhitung 1 Oktober 2014 bersifat sementara sampai ditetapkannya dirut baru yang definitif. Kamis, 2 Okt 2014 | 15:31

Rieke: Tidak Bertemunya Mega dan SBY Bukan Alasan Gagalnya PDI-P

[JAKARTA]Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rieke Diah Pitaloka menyampaikan, persoalan tidak bertemunya Megawati Soekarno Putri dengan Susilo Bambang Yudoyono tidak bisa disalahkan atas gagalnya PDI-P untuk menggaet Partai Demokrat dalam pengajuan paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada rapat Kamis (01/10) dini hari. Kamis, 2 Okt 2014 | 14:49

Masyarakat NTT Marah, Nilai Anggota DPR Matikan Demokrasi

[KUPANG] Sejumlah elemen masyarakat, antara lain utusan pemuda, mahasiswa, pengurus LMND, PMKRI dan yang lainnya, melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan secara tegas menolak pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, di Kantor DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Jalan El Tari Kota Kupang, Kamis, (2/10) siang. Kamis, 2 Okt 2014 | 14:45

POLLING

Beban APBN semakin berat akibat subsidi. Setujukah Anda subsidi BBM yang selama ini banyak menyimpang dicabut?

1. Setuju, tetapi dana tersebut dialihkan untuk program kesejahteraan rakyat

2. Setuju, karena yang menikmati subsidi BBM ternyata orang kaya dan perusahaan

3. Tidak setuju, karena membebani rakyat kecil


Lihat hasil polling