SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 3 Juli 2015
BS logo


TAJUK RENCANA

Polisi Pemberantas Korupsi

Kapan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bakal sepiawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus korupsi? Jawabnya, sekarang. Kamis, 2 Jul 2015 | 11:58

Kabinet 'All The President's Men'

Keluarga Benar, Negara Kuat

Pemerintah Jangan Gentar

SUARA PEMBACA

Reklamasi, DPRD Harus Lebih Bijaksana

Peraturan reklamasi pantai utara Jakarta tampaknya masih terus menuai polemik di beberapa media massa, baik itu cetak maupun elektronik. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bahwa reklamasi Pantai Utara Jakarta, merupakan tindakan yang harus dilakukan demi kepentingan nasional. “Kita bisa berdebat tentang siapa yang perlu mengeluarkan izin,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, (5/6). Senin, 29 Jun 2015 | 22:48

Jembatan di Jalan Raya Pondok Gede Sudah Dibetulkan

Sejarah Universitas Trisakti

Menolong Ibu Hamil, Anak-anak, dan Manula di Flores


Selengkapnya »

BERITA UTAMA LAIN

Pastika: Mendagri Belum Putuskan Nama Penjabat Bupati

[DENPASAR] Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan Menteri Dalam Negeri hingga saat ini belum memutuskan lima nama penjabat bupati/wali kota pada lima kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada 9 Desember 2015. Jumat, 3 Jul 2015 | 14:06

Penerbangan Tambahan Ke Yogyakarta Dialihkan Ke Solo

[JAKARTA] Penerbangan tambahan menuju Bandara Adisutjipto Yogyakarta akan dialihkan ke Bandara Adi Sumarmo Solo mulai 2 - 27 Juli 2015 terkait keterbatasan sisi udara bandara tersebut. Jumat, 3 Jul 2015 | 14:04

Besok, Pengurus DPP Demokrat Dilantik

[JAKARTA] Pelantikan pengurus DPP Partai Demokrat (PD) periode 2015-2020 bakal digelar Sabtu (4/7). Seusai pelantikan, acara kemudian dilanjutkan dengan rapat pimpinan nasional (rapimnas). Jumat, 3 Jul 2015 | 14:00

Mendagri Mengaku Pernah Bayar Naik Pesawat Hercules

[PEKANBARU] Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membela TNI AU terkait jatuhnya pesawat Hercules C-130, mengenai indikasi banyaknya warga sipil yang bukan keluarga TNI bisa menjadi penumpang asalkan membayar sejumlah uang. Jumat, 3 Jul 2015 | 13:56

Menko Kemaritiman Raih Penghargaan Dari ITB

[BANDUNG] Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman RI Indroyono Soesilo meraih penghargaan "Ganesha Prajamanggala Bakti Adi Utama", dari Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung, Jumat (3/7), karena dinilai telah memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan perguruan tinggi tersebut. Jumat, 3 Jul 2015 | 13:53

NTT Tidak Berlakukan Program Mudik Gratis

[KUPANG] Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memberlakukan program mudik gratis, karena jumlah arus mudik dari wilayah provinsi kepuluan itu tidak terlampau signifikan seperti di wilayah Jawa dan lainnya. Jumat, 3 Jul 2015 | 13:51

Sutiyoso Keluhkan Kekurangan Personel Bin Amankan Pilkada

[JAKARTA] Calon Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Sutiyoso mengeluhkan kekurangan jumlah personel Badan Intelijen Negara untuk mengamankan Pilkada serentak 5 Desember 2015. Jumat, 3 Jul 2015 | 13:44

KPK Harus Periksa Indra Putra Terkait Akil Mochtar

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menuntaskan rentetan kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, dengan menindaklanjuti dugaan keterlibatan Anggota DPRD Riau Indra Putra dalam kasus suap miliaran rupiah Jumat, 3 Jul 2015 | 13:39

DPR Setuju Gatot Nurmantyo Gantikan Moeldoko

[JAKARTA] Rapat Paripurna ke-36 DPR di masa sidang ke IV memberikan persetujuan kepada Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai panglima TNI menggantikan seniornya, Jenderal TNI Moeldoko. Jumat, 3 Jul 2015 | 13:36

Social Media Corner - Beritasatu.com
POLLING

Pilkada serentak tinggal menghitung hari. Sementara konflik Golkar dan PPP belum terselesaikan.Setujukah Anda kedua partai ini tidak diikutsertakan dalam pilkada serentak kalau tidak bisa menyelesaikan masalah internalnya?

1. Saya sangat setuju karena itu masalah internal mereka

2. Saya tidak setuju, karena kedua partai itu punya basis massa yang banyak

3. Kalau mau ikut pilkada, taatilah aturan yang ada dan jangan mempolitisasi hukum.


Lihat hasil polling