SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 1 Oktober 2014
BS logo


TAJUK RENCANA

Menggugat UU Pilkada

DPR mengeluarkan keputusan kontroversial terkait Rancangan UndangUndang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan menyetujui mekanisme pilkada lewat DPRD. Proses pilkada lewat DPRD dinilai sebagai suatu kemunduran demokrasi di Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin mereka direnggut oleh segelintir anggota DPRD. Senin, 29 Sep 2014 | 23:24

Menata Kota Tua Jakarta

RUU Pilkada, Pertarungan Lanjutan Pilpres

Membenahi Partai Politik

SUARA PEMBACA

Amalkan Kembali Pancasila

Saat ini harus diakui, dari waktu ke waktu kita masih mengalami ketegangan dan konflik antar sesama anak bangsa. Meskipun banyak yang telah dicapai oleh Indonesia dalam memperkokoh persatuan nasional, ternyata masih ada sebagian kecil masyarakat kita yang belum juga memahami bahwa Indonesia hidup dalam kebinnekaan. Minggu, 21 Sep 2014 | 8:22

Denda Maksimal Parkir Sembarangan

Layanan Service Cyrus Mengecewakan

Proses Refund Tiket Lion Air Lelet


Selengkapnya »

BERITA UTAMA LAIN

Kasus Suap Perkara Pilkada Lebak

KPK Periksa Anggota DPR Yang Baru Dilantik

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK). Rabu, 1 Okt 2014 | 14:03

Museum Nasional Pamerkan Patung Buddha Tertua

[JAKARTA] Museum Nasional Indonesia memamerkan patung Buddha Dipangkara tertua yang merupakan peninggalan abad ke-2 Masehi untuk meningkatkan pengetahuan kesejarahan masyarakat. Rabu, 1 Okt 2014 | 14:02

Marzuki Harapkan Anggota DPR Baru Tidak Korupsi

[JAKARTA] Ketua DPR RI periode 2009-2014 Marzuki Alie berharap anggota DPR RI yang baru tidak tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dinilai dapat mencoreng muka parlemen itu sendiri. Rabu, 1 Okt 2014 | 13:59

Presiden Tidak Bisa Terbitkan Perppu Pilkada

[KUPANG] Pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Johanes Tuba Helan berpendapat, Presiden tidak bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) hanya untuk mengubah atau mengganti Undang-Undang Pilkada. Rabu, 1 Okt 2014 | 13:45

Kasus Doping Nodai Asian Games

[INCHEON KOREA SELATAN] Perhelatan olah raga terbesar Asia, Asian Games Incheon di Korea Selatan, ternyata juga dinodai serangkaian kasus doping sejumlah atletnya yang diantaranya membuat Indonesia meraih emas setelah seorang atlet Malaysia dibatalkan medali emasnya karena tersangkut doping. Rabu, 1 Okt 2014 | 13:42

Resmi Jadi Senator, Fahira Idris Ingin DPD Lebih Aspiratif

[JAKARTA] Sudah satu dekade Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkiprah mewarnai sistem ketatanegaraan Indonesia. Rabu, 1 Okt 2014 | 13:40

Neraca Perdagangan Agustus Defisit USD 318,1 Juta

[JAKARTA] Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Agustus 2014, mengalami defisit sebesar US$ 318,1 juta. Rabu, 1 Okt 2014 | 13:36

AKBP Idha Jalani Sidang Komisi Kode Etik

[PONTIANAK] Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Rabu (1/10), menjalani sidang Komisi Kode Etik (KKE) terhadap tersangka AKBP Idha Endri Prastiono terkait kasus penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan tindak pidana. Rabu, 1 Okt 2014 | 13:34

KPK Sediakan Aplikasi Gratis Untuk Cegah Gratifikasi

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan aplikasi informasi dan sosialisasi pencegahan gratifikasi bernama Gratis yang dapat diakses melalui sistem Android dan iOS. Rabu, 1 Okt 2014 | 13:29

POLLING

Beban APBN semakin berat akibat subsidi. Setujukah Anda subsidi BBM yang selama ini banyak menyimpang dicabut?

1. Setuju, tetapi dana tersebut dialihkan untuk program kesejahteraan rakyat

2. Setuju, karena yang menikmati subsidi BBM ternyata orang kaya dan perusahaan

3. Tidak setuju, karena membebani rakyat kecil


Lihat hasil polling