SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 2 Oktober 2014
BS logo


TAJUK RENCANA

Menggugat UU Pilkada

DPR mengeluarkan keputusan kontroversial terkait Rancangan UndangUndang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan menyetujui mekanisme pilkada lewat DPRD. Proses pilkada lewat DPRD dinilai sebagai suatu kemunduran demokrasi di Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin mereka direnggut oleh segelintir anggota DPRD. Senin, 29 Sep 2014 | 23:24

Menata Kota Tua Jakarta

RUU Pilkada, Pertarungan Lanjutan Pilpres

Membenahi Partai Politik

SUARA PEMBACA

Amalkan Kembali Pancasila

Saat ini harus diakui, dari waktu ke waktu kita masih mengalami ketegangan dan konflik antar sesama anak bangsa. Meskipun banyak yang telah dicapai oleh Indonesia dalam memperkokoh persatuan nasional, ternyata masih ada sebagian kecil masyarakat kita yang belum juga memahami bahwa Indonesia hidup dalam kebinnekaan. Minggu, 21 Sep 2014 | 8:22

Denda Maksimal Parkir Sembarangan

Layanan Service Cyrus Mengecewakan

Proses Refund Tiket Lion Air Lelet


Selengkapnya »

BERITA UTAMA LAIN

Fahri: KIH Tak Berpeluang Jika KMP Solid

[JAKARTA] Politisi PKS Fahri Hamzah mengatakan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang salah satunya digawangi PDI-P tidak akan memiliki peluang dalam mengajukan paket pimpinan DPR apabila enam partai di pihak Koalisi Merah Putih tetap solid. Kamis, 2 Okt 2014 | 0:37

DPD Putusakan Ikuti Tatib Lama

[JAKARTA] Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sidang paripurna di Jakarta, Rabu, memutuskan untuk mengikuti tata tertib (tatib) yang telah diberlakukan pada periode sebelumnya. Kamis, 2 Okt 2014 | 0:34

Anggota DPR Terpilih Nyaris Baku Pukul di Paripurna

[JAKARTA] Sejumlah anggota DPR terpilih dari beberapa partai politik (parpol), nyaris terlibat baku pukul antar sesama. Hal itu terjadi dalam rapat paripurna, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10). Kamis, 2 Okt 2014 | 0:21

Poltracking : Perlu Pengawasan Berjenjang untuk Tingkatkan Kinerja DPR

[JAKARTA] Lembaga survei Poltracking menyarankan agar perlu pengawasan berjenjang untuk tingkatkan kinerja DPR. Jika tidak ada pengawasan berjenjang dikuatirkan kinerja DPR periode 2014-2019 akan mengalami nasib yang sama seperti DPR sebelumnya. "Kinerja dan perilaku anggota DPR ke depan, diperlukan pengawasan berjenjang yang lebih baik, agar tak terulang lagi kejadian seperti minim kehadiran, tidur ketika sedang bertugas hingga banyak terjerat kasus-kasus hukum," kata peneliti dari Poltracking Agung Baskoro di Jakarta, Rabu (1/10). Kamis, 2 Okt 2014 | 0:17

AirNav Akan Kelola 168 Bandara

[JAKARTA] Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyerahkan pengelolaan penyelenggaraan pelayanan navigasi udara dari 168 bandara berstatus Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau lebih dikenal sebagai AirNav. Kamis, 2 Okt 2014 | 0:14

Truk Bermuatan 2 Ton Ganja Diamankan Polisi

[BANDA ACEH] Sebuah truk interkuler B 9923 HB yang terparkir di pinggir jalan kawasan Gunung Pato, Kecamatan Leupung, Aceh Besar, Rabu (1/10) penuh dengan barang. termasuk 2 ton ganja siap edar, berhasil diamankan oleh tim gabungan polisi dan TNI serta Polisi Hutan yang sedang melaksanakan patroli di kawasan itu. Rabu, 1 Okt 2014 | 23:59

Populi Center: Jokowi-JK Perlu Bangun 'Winning Coalition'

[JAKARTA] Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya mempunyai 207 kursi di DPR periode 2014-2019 (37 persen) yang baru dilantik. Jumlah ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kursi Koalisi Merah Putih (KMP) yang berjumlah 353 kursi. Rabu, 1 Okt 2014 | 23:54

Mantan Petinggi PLN Divonis 4 Tahun Penjara

[MEDAN] Mantan General Manager PLN Pembangkit Sumatera Bagian Utara (Kitsbu), Chris Leo Manggala dan petinggi PLN lainnya, Muhammad Ali, divonis 4 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta dan subsider 2 bulan kurungan dalam kasus korupsi proyek pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap (PLTGU) Belawan, yang merugikan negara mencapai triliunan rupiah tersebut. Rabu, 1 Okt 2014 | 23:49

555 Anggota DPR Dilantik, KPK Harapkan Tak Lagi Tersangkut Korupsi

[JAKARTA] Dari 560 wakil rakyat terpilih, sebanyak 555 orang resmi dilantik pada Rabu (1/10) ini. Tetapi, ternyata hampir setengahnya, yaitu sebanyak 242 orang adalah muka lama. Rabu, 1 Okt 2014 | 23:46

POLLING

Beban APBN semakin berat akibat subsidi. Setujukah Anda subsidi BBM yang selama ini banyak menyimpang dicabut?

1. Setuju, tetapi dana tersebut dialihkan untuk program kesejahteraan rakyat

2. Setuju, karena yang menikmati subsidi BBM ternyata orang kaya dan perusahaan

3. Tidak setuju, karena membebani rakyat kecil


Lihat hasil polling