SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 21 Oktober 2014
BS logo

Batik UKM Indonesia Terancam Batik Luar Negeri
Rabu, 15 Mei 2013 | 9:29

Batik Papua karya disainer Ramli (Foto: SP/Hendro Situmorang) Batik Papua karya disainer Ramli (Foto: SP/Hendro Situmorang)

[JAKARTA] Batik Indonesia saat ini terancam oleh banyaknya batik yang beredar dari luar negeri, khususnya negeri Tiongkok.

Berdasarkan data Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, belanja batik Indonesia dari China sebesar Rp43 miliar selama tiga bulan terakhir ini.      

Ketua Umum Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan hal ini jelas menjadi ancaman besar bagi UKM dan industri di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasinya.      

”Hal ini sangat mengerikan kalau batik dari luar tidak segera di-protect. Pemerintah harus jeli melihat hal ini dan mewaspadainya. Kalau tidak, tiga bulan kedepan industri batik Tanah Air terancam, khususnya bagi UKM-UKM,” tegasnya pada acara gerakan program ”Aku Bangga Memakai Produk Indonesia” di Dharmawangsa Square, Jakarta, Selasa (14/5).      

Dikatakan, keadaan tersebut merupakan lampu merah. Pasalnya, harga batik dari China jauh lebih murah dari batik lokal dan karakteristik masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang lebih menyukai barang yang murah meski kualitasnya rendah.      

Batik Tiongkok sangat mirip dengan batik Indonesia, karena memang ditiru dan diproduksi secara massal. Persaingan dengan batik lokal pun sangat terasa. Contohnya saja di ITC Cempaka Mas, batik-batik yang berasal dari negeri Tiongkok tersebutlah dijual dari harga termurah Rp25 ribu per pakaian.      

"Ini sudah lampu merah. Batik China sangat mirip dengan batik kita, bahkan mereknya banyak mencaplok merek Indonesia tapi harganya jauh lebih murah. Masyarakat kita lebih memilih yang lebih murah dan warnanya menarik meski kualitas batik kita jauh lebih baik karena dikerjakan secara manual,” tuturnya.      

Untuk itu, pemerintah harus segera mewaspadai keadaan tersebut dengan segala kewenangan yang dimilikinya lewat kebijakan. Misalnya melakukan program dengan membuat suatu aturan baru bila batik sudah bisa diproduksi sendiri, maka impor batik dilarang.      
”Atau bisa juga dengan cara lain yang mengikuti aturan WTO misalnya produk batik dari luar, pajaknya jauh lebih besar, bahkan kalau perlu mencapai 500 persen, sehingga orang akan berpikir lagi bila membeli batik impor dari luar,” ungkapnya.      

Hal ini berbeda halnya dengan masyarakat seperti Jepang dan Malaysia yang bangga dan memakai produk negaranya, termasuk dalam urusan makan seperti di restoran lokal.      

Menurutnya, Jakarta adalah kota jasa dan perdagangan. Batik Indonesia yang berasal dari UKM di Jawa lebih mendominasi.

Hal ini menjadi kompetisi batik Tanah Air dengan batik impor, termasuk juga seperti kerajinan Ukm lainnya yakni sepatu, tas, mukena, aksesori dan lainnya. [H-15]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!