SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 21 Oktober 2014
BS logo

Buka Kotak Suara Diam-diam, PDI-P Protes KPUD Bali
Kamis, 30 Mei 2013 | 13:00

Ilustrasi Pilgub Bali. [Antara] Ilustrasi Pilgub Bali. [Antara]

[DENPASAR] PDI-P memrotes sikap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bali, yang secara diam-diam mengeluarkan surat edaran untuk membongkar kotak surat suara Pilkada Bali. Meski KPUD Bali beralasan membongkar surat suara untuk mencari data pendukung menghadapi gugatan PDI-P di Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi sikap itu dianggap aneh.

Juru bicara DPD PDI-P Bali, Ketut Tama Tenaya menyayangkan sikap KPU tersebut. Sebab, PDI-P Bali sebelumnya berkali-kali ngotot membuka surat C1 saat rekapitulasi suara, namun KPUD Bali justru menolak.  

"Kenapa sesudah menjadi sengketa mau dibuka? Ada apa dengan KPU?" tanya Tenaya ketika memberi keterangan resmi di Sekretariat DPD PDI-P Bali, di Denpasar, Rabu (29/5).  

Sebelumnya, dalam surat Nomor 503/KPU Prov/016/V/2013 tertanggal 28 Mei 2013, perihal inventarisasi data, KPUD Bali menginstruksikan kepada KPUD kabupaten/kota se-Bali untuk mengumpulkan formulir C, C1, C3 folio dan plano, C3, C4, C5, C7, C8, C9, C10, C11, C12, dan C13-KWK KPU.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua KPUD Bali, Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa itu, juga memerintahkan KPUD Kabupaten kota agar mengumpulkan formulir model D, D1, lampiran D1 folio dan plano, D2-KWK.KPU. Tidak hanya itu, bawahannya juga harus mengumpulkan formulir DA, DA1, Lampiran DA1 dan DA2 KWK.KPU.

Semua formulir dan lampirannya dijilid spiral per kecamatan dan setiap desa diberi lembar pembatas. Dalam surat tersebut, KPUD Bali mengharuskan data itu dikirim paling lambat Kamis 30 Mei 2013 besok. Lembaga penyelenggara pemilu itu berdalih, kotak suara itu terpaksa dibuka untuk menghadapi sengketa Pilkada Bali di MK, yang dilayangkan PDI-P melalui kandidat Puspayoga-Sukrawan (PAS).  

Tama Tenaya, yang juga Ketua Fraksi PDI-P DPRD Pemprov Bali mengatakan, partainya sangat mencurigai instruksi tersebut. Untuk itu, tim PDI-P sudah sepantasnya mempertanyakan independensi KPUD Bali.  

“KPUD  membongkar kotak suara diam-diam. Saksi kami tidak diundang sama sekali. Bagi PDI-P, ini sebagai bukti independensi dan transparansinya KPU Bali perlu dipertanyakan. Itu yang membuat kecurigaan kami semakin kuat. Kami semakin yakin jika pleno kemarin hitung-hitungannya tidak jelas, tidak berdasar. Kami mencurigai ada rekayasa di balik putusan itu," tegasnya.

PDI-P, kata Tama Tenaya, menyayangkan langkah dan tindakan KPUD Bali tersebut. “Jika sejak awal KPUD mengizinkan membuka formulir C1, persoalan Pilkada Bali tak perlu sampai bergulir ke MK. Kami menyayangkan kinerja KPUD Bali yang dibiayai Rp 133 miliar, tidak bisa mengemban amanah secara jujur dan transparan. Jikapun dari hasil hitungan C1 kami kalah, kami legowo," jelasnya.

PDI-P juga menyoroti kinerja Panwaslu Bali, yang juga dinilai tak independen. "Tidak ada satu bahasa. Kalau tidak boleh seharusnya dilarang semua. KPU dan Panwas sedang mensekenariokan sesuatu. Kami mengajukan keberatan dan protes ke KPU. Surat dikirim hari ini, dengan tembusan ke MK," paparnya. [137]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!