SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 19 Desember 2014
BS logo

Bupati dan Wakil Bupati Mabar Bakal Diganti
Rabu, 2 Januari 2013 | 11:27

Petrus Selestinus [google] Petrus Selestinus [google]

[JAKARTA] Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT), Agustinus CH Dulla dan Maksimus Gasa (paket Gusty) tidak lama lagi akan diganti. Hal itu sehubungan dengan putusan hakim Mahkamah Agung (MA) pada 7 Mei 2012 yang menyatakan, menolak permohonan kasasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
        
Oleh karena itu, MA membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.53 – 462 tahun 2010 tertanggal 9 Agustus 2010 yang mengangkat pasangan Agustinus CH Dulla dan Maksimus Gasa (paket Gusty) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.

Majelis hakim MA yang diketuai, Paulus Effendi Lotulung, memeriksa hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PT TUN) Jakarta yang telah memutuskan bahwa Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.53 – 462 tahun 2010 tertanggal 9 Agustus 2010 yang mengangkat pasangan Agustinus CH Dulla dan Maksimus Gasa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat adalah cacat hukum.

Kuasa hukum paket Fiva, Petrus Selestinus, di Jakarta, Rabu (2/1), mengutip putusan MA tanggal 7 Mei 2012, menerangan,
SK Mendagri tersebut dikatakan cacat hukum karena pasangan tersebut Gusty terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan politik uang dalam Pemilu Mabar Juni 2010 sebagaimana telah diputuskan Pengadilan Tinggi Kupang pada 1 November 2010 dengan terdakwa Vitalis Jehaman.   “Si terdakwa adalah tim sukses Paket Gusty. Ia telah dihukum 10 penjara karena perbuatannya itu,” kata Petrus.
        
MA dalam putusannya menguatkan putusan PT TUN Jakarta. Sebagaimana diketahui, PTUN Jakarta menyidangkan sengketa tata usaha negara antara paket Fiva (Fidelis Pranda-Vinsensius Pata) -pasangan yang kalah dalam Pilkada Mabar 2010, melawan Mendagri.   Paket Fiva menggugat keputusan Mendagri tentang pengesahan dan pelantikan paket Gusty sebagai Bupati dan Wabup Mabar terpilih. Menurut paket Fiva, dalam pilkada terjadi politik uang.

Gugatan paket Fiva ini dimenangkan oleh PTUN Jakarta. Atas putusan ini, Mendagri mengajukan banding ke PT TUN Jakarta, dan PT TUN Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta. Selanjutnya Mendagri mengajukan kasasi, namun MA juga menguatkan putusan PT TUN Jakarta. MA dalam putusannya memerintahkan Mendagri mencabut SK pengesahan dan pelantika Bupati-Wabup Mabar.    

MA juga mengatakan, enam puluh hari sejak 4 Oktober 2012 yakni tanggal MA mengirimkan hasil putusan kepada kedua
pihak yang berperkara yakni Mendari dan paket Fiva, maka Mendagri harus memerintah KPUD Mabar untuk mengeksekusi putusan MA tersebut di atas.   Artinya, Agustinus CH Dulla dan Maksimus Gasa (paket Gusty) diberhentikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat. “Jadi enam puluh harinya jatuh pada 4 Januari 2012.

Setelah itu, KPUD Mabar harus segera memberhentikan Agustinus CH Dula dan Maksimus Gasa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat,” kata Petrus.
            
Petrus mengutip sejumlah pakar hukum Tata Negara mengatakan, Mendagri harus segera memerintahkan KPUD Mabar
untuk mengusulkan kembali pasangan calon yang mencapai 30 persen suara atau lebih dari lebih dari jumlah suara sah, setelah dikurangi dengan jumlah suara yang diperoleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sekarang yang terbukti cacat hukum berdasarkan putusan MA tersebut di atas.   Dan paket yang mencapai 30 persen suara atau lebih dari lebih dari jumlah suara sah adalah paket Fiva.
          
Petrus mengatakan, tembusan putusan MA itu sudah disampaikan kepada Bupati dan Wabup Mabar, Gubernur NTT, dan Mendagri. Dengan adanya putusan MA yang mengalahkan Mendagri, maka SK pelantikan dan pengesahan Bupati dan Wabup Mabar dinilai tidak sah. Karena itu, dia meminta Bupati dan Wabup Mabar, Gubernur NTT, dan Mendagri agar taat pada aturan.
           
Fidelis Pranda menambahkan, sebaiknya Bupati dan Wabup Mabar saat ini jangan melakukan aktivitas apa pun atas nama jabatan. Dia meminta Gubernur NTT dan Mendagri menunjuk caretaker untuk menjalankan aktivitas pemerintahan di Kabupaten Mabar.  Namun, anehnya pada 31 Oktober 2012, Mendagri, Gamawan Fauzi menyurati Gubernur NTT, sebagai tindak lanjut putusan MA. Pada bagian awal surat Mendagri tersebut mengakui kekuatan hukum putusan MA, namun di bagian lainnya Mendagri meminta Gubernur NTT mengajukan kembali permohonan pengesahan Paket Gusty (Agustinus Ch Dulla-Maksi Gasa).

Petrus menilai isi surat Mendagri itu tidak konsisten dan kontraproduktif. Menurut Petrus, melalui surat tersebut
Mendagri telah memanipulasi putusan MA dengan merekomendasikan kembali orang yang sudah cacat secara hukum. Petrus menduga pihak Kemendagri telah “masuk angin” dalam kasus ini. [E-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!