SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 1 Oktober 2014

Tuntut Kenaikan UMK 2013 Sebesar Rp 2,8 Juta

Buruh Tangerang Raya Demo di Kantor Gubernur Banten
Rabu, 21 November 2012 | 7:22

Ilustrasi buruh menuntut kenaikan upah. [Dok. SP] Ilustrasi buruh menuntut kenaikan upah. [Dok. SP]

[SERANG]  Ratusan buruh tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) berunjuk rasa  menuntut Gubernur Banten, Hj Ratu Atut Chosiyah merealisasikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2013 sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) yaitu Rp2,8 juta.  

Dalam aksi yang dilakukan di depan Kantor Gubernur Banten, tepatnya di Jl KH Safe’i Alun-alun Barat Kota Serang, Selasa (20/11) ini, para buruh juga meminta Gubernur Banten menghantikan pengusaha melakukan politik upah murah, menghapuskan sistem kerja kontrak atau outsourcing, dan menindak tegas praktik pemberangusan serikat (union busting). 
  
Berdasarkan pantuan, ratusan buruh dari Tangerang Raya ini datang ke Kota Serang dengan menggunakan sepeda motor melalui jalan raya Serang-Jakarta.

Para buruh juga  membawa satu unit mobil Suzuki Carry terbuka yang digunakan untuk  memuat peralatan sound system.  Aksi para buruh  tersebut  mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di sekitar Alun-alun Kota Serang, sehingga satuan petugas Polantas dari Polres Serang mengalihkan arus kendaraan. 
  
Para buruh yang tergabung dalam ALTTAR yang didalamnya  terdapat, FSBKU-KSN, SBM, SBSI 1992, Gasperindo, KSBSI, FSP KEP SPSI, SBPS, SBJP, SPTP Tuntex, Serabutan, SPTP Tungmung, Brigade SPSI, dan Serikat PRP mengancam akan mengerahkan lebih banyak massa dari kalangan buruh jika Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah tidak mengabulkan permintaan mereka terkait UMK Tangerang Raya sebesar Rp 2,8 juta.

Koordinator aksi, Koswara  menegaskan, Aliansis Rakyat Tangerang Raya  telah  melakukan survei secara independen  dengan melalukan investigasi langsung ke pasar-pasar tradisional, pabrik-pabrik, kontrakan-kontrakan kumuh kaum buruh. Dari hasil survei tersebut, lalu dibuat perhitungan KHL para buruh di Tangerang Raya sebesar Rp2,8 juta.

“Besaran angka itu sesuai dengan kebutuhan hidup layak kaum buruh di Tangerang Raya yakni, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan,” katanya. 
  
Para buruh mendesak angka UMK yang telah diajukan oleh pihak Tangerang Raya harus ditetapkan oleh Gubenrur Banten Hj  Ratu Atut Chosiyah. Karena hanya gubernur  yang mempunyai kewenangan dalam menentukan besaran upah setiap akhir tahunnya.

Salah satu orator lainnya, Sukino  menegaskan,  keberadaan praktik outsourcing  sangat menyengsarakan kaum buruh di Tangerang Raya. Untuk itu, Gubernur Banten  Hj Ratu Atut Chosiyah harus melihat dengan jelas dan bertindak tegas atas kesengasaraan yang dialami kaum buruh.

“Gubernur Banten harus segera membuat suatu kebijakan  peratuan daerah tentang pelarangan praktik sistem kerja kontrak untuk seluruh wilaah yang masuk dalam wilayah Provinsi Banten,” tegasnya.

Sukino menegaskan,  Aliansi Rakyat Tangerang Raya bersama gerakan rakyat lainnya akan terus melakukan perlawanan terhadap praktik sistem kerja outsourcing dan praktik upah murah.

Secara terpisah, Gubernur Banten Hj  Ratu Atut Chosiyah mengatakan, pihaknya masih menuggu rekomendasi UMK yang diajukan oleh kabupaten/kota di Banten.

“Saya  belum bisa menyatakan apakah tuntutan buruh  tersebut bisa direalisasikan atau tidak. Saya perlu melihat dan mempelajari dulu rekomendasi yang diajukan kabupaten/kota ,” jelas Atut. [149]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!