SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 25 Juni 2017
BS logo

Kasus Depo Balaraja

Diduga Ada Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pimpinan Pertamina
Rabu, 25 Mei 2011 | 8:20

Edward Soeryadjaya (kanan) Edward Soeryadjaya (kanan)

[JAKARTA] Mantan Komisaris PT Pandanwangi sekartaji (PWS) Edward Soeryadjaya diperiksa oleh jaksa peneliti pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Depo Pertamina Balaraja, Tangerang, Banten dengan nilai kerugian negara sekitar 12,8 juta dolar Amerika Serikat.

Edward yang ditemu usai menjalani pemeriksaan mengatakan bahwa dirinya berstatus sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan antara Pertamina dan PT PWS selaku pembangun.

"Saya dimintai keterangan dalam kasus Depo Balaraja secara umum. Dimana, diduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan dari pimpinan lembaga negara dalam hal ini Pertamina saat menyelesaikan pembayarannya kepada PT PWS dengan nilai kompensasi 12,8 juta dolar Amerika," kata Edward, Selasa (24/5) sore.

Menurut Edward, kasus berawal dari pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Pertamina terhadap PSW. Padahal PWS sudah mulai mengerjakan proyek tersebut. Sehingga, dilakukan penghitungan kompensasi dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memutuskan Pertamnina harus membayar 20 juta dolar Amerika. Hanya saja, belakangan jumlahnya berkurang menjadi 12,8 juta dolar Amerika Serikat dan baru dibayarkan setengahnya, yaitu 6,4 juta dolar Amerika Serikat.

Pembayaran tersebutlah yang menurut anak dari pendiri PT Astra ini terdapat kejanggalan. Pertamina terlihat bersikeras untuk melakukan pembayaran tersebut. Padahal, seharusnya uang pernggantian dibayarkan jika hasil pekerjaan lebih dari 29 persen dari keseluruhan proyek.

"Pertamina kelihatannya sekilas untung dengan hanya membayar 12,8 juta dolar Amerika. Padahal dalam kaitan pembayaran 20 juta dolar Amerika, pihak yang menerima harus menyerahkan hasil kerja 29 persen. Tetapi, ditengarai hasil yang diserahkan ke Pertamina jauh dibawah 29 persen itu," ungkap Edward.

Oleh karena itu, lanjutnya, diperkirakan terjadi ketidakwajaran dalam proses pembayaran, yaitu pembayaran yang terkesan dipaksakan. Dimana, jika tidak bisa menyerahkan hasil pekerjaan 29 persen seharusnya tidak perlu dibayarkan penggantian tersebut.

Edward juga menilai negosiasi mengenai jumlah uang penggantian yang sesuai putusan BANI 20 juta dolar Amerika menjadi 12,8 juta dolar Amerika patut dipertanyakan. Sebab, negosiasi dilakukan usai putusan BANI yang seharusnya putusan terakhir.

Edward juga menyesalkan sikap Pertamina yang diam saja dengan kehilangan uang sebesar 6,4 juta dolar Amerika Serikat dari kasus pembangunan Depo Balaraja, Tangerang, Banten.

Sementara mantan Bendahara Partai Golkar itu mengaku tidak menerima uang yang dibayarkan Pertamina kepada PWS. Walaupun, pada tahun 2000-2003 dirinya adalah komisaris PT PWS. "Saya tidak menerima uang penggantian sebesar 6,4 juta dolar Amerika dari total 12,8 juta dolar Amerika tersebut. Jumlah tersebut memang diterima oleh PWS yang saat itu dikuasai oleh Sandiaga Uno. Padahal, setahu saya pemilik PWS adalah saya," ungkap Edward.

Namun, Edward menjelaskan memang sempat menitipkan PWS ke Sandiaga Uno pada tahun 2005. Sebab, waktu itu dia ditunjuk menjadi pengurus DPP Golkar yang tidak memungkinkan melakukan pengelolaan bisnis sampingan.

Bahkan, Edward mengaku sampai saat ini masih tidak mengerti bagaimana dia bisa kehilangan haknya atas PWS. Sebab, Sandiaga tidak pernah membeli PWS, melainkan hanya dititipkan saja.

Sebelumnya, tim jaksa peneliti Jampidsus telah memeriksa mantan pemilik saham, direktur utama (dirut) PT PWS tahun 1994-1996, Jhonnie Hermanto dalam kasus yang sama pada tanggal 5 Mei lalu.

Menurut kuasa hukum Jhonnie Hermanto, Avianto kliennya diperiksa karena dia adalah orang yang pertama kali mengetahui proyek Balaraja. Jadi, mungkin dari pihak penyidik ingin tahu bagaimana cerita proyek tersebut sampai akhirnya dipermasalahkan.

Kasus Lama
Kasus ini berawal pada tahun 1996 ketika Pertamina membangun Depot BBM di Balaraja, Tangerang. Dalam proyek itu Pertamina menggandeng PT PWS sebagai mitra pelaksana. Dengan total nilai proyek 20 juta dolar Amerika.

Tetapi, karena krisis ekonomi dan dolar meningkat maka proyek dibatalkan, padahal PWS sudah membeli tanah 20 hektar untuk proyek tersebut. PWS meminjam uang kepada perusahaan Singapura, Van Der Horst Ltd (VDH) untuk membangun proyek tersebut. Karena itu menjaminkan sertifikat HGB No 031 atas tanah proyek tadi.

Di tengah jalan ternyata VDH bangkrut terkena krisis keuangan dan dilelang. Pengusaha Edward Soeryadjaya memenangi lelang itu. Itu sebabnya sertifikat ada pada Edward.

Kemudian, PWS berganti kepemilikan. Sejak tahun 2006, PWS dibeli Sandiaga Uno melalui PT VDH Teguh Sakti dari pemilik lamanya, Johnnie Hermanto dan Tri Harwanto senilai 1,5 juta dolar Amerika Serikat. Namun, dikabarkan Sandiaga baru membayar 650 ribu dolar Amerika Serikat.

Sandiaga juga sempat menjadi Direktur Utama PWS ketika proyek tadi dinyatakan gagal dilaksanakan. PWS kemudian meminta ganti rugi Pertamina. Sampai akhirnya berhasil menyita aset gedung kantor Pertamina di Jalan Kramat Raya dan rekening operasional BUMN Migas itu di Bank Mandiri.

Pada 10 Maret 2009 Pertamina membayar separuh ganti rugi sebesar 6,4 juta dolar Amerika Serikat kepada PWS. Sita jaminan atas aset-aset Pertmina pun diangkat. Beberapa bulan kemudian, setelah ditagih berkali-kali, barulah Sandiaga membayar kepada pemilik lama PWS senilai 650 ribu juta dolar Amerika Serikat. Walaupun Sandiaga telah menggunakan PWS untuk memperoleh pembayaran dari Pertamina sebanyak 6,4 juta dolar Amerika Serikat.

Tetapi, ketika PWS hendak mencairkan ganti rugi tahap kedua barulah ketahuan bahwa PWS tidak memiliki sertifikat asli atas tanah proyek itu. Yang ada pada PWS hanya sertifikat HGB nomor 032, bukan HGB Nomor 031. PWS menyatakan sertifikat 031 hilang. Edward yang memegang sertifikat HGB 031 protes kepada Pertamina yang kemudian menunda pembayaran ganti rugi tahap kedua itu. [N-8]



Kirim Komentar Anda


Pasang iklan disini via B1 Ads