SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 2 Oktober 2014
BS logo

Mafia Pupuk Makin Marak

DPR Desak Irjen Kementan Sanksi PPK
Kamis, 13 September 2012 | 20:03

Viva Yoga Mauladi. [Dok. SP] Viva Yoga Mauladi. [Dok. SP]

[JAKARTA] Anggota Komisi IV  DPR RI, Viva Yoga Mauladi  mendesak Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) agar memberikan sanksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani tender Pengadaan Pupuk Hayati Cair dan dekompser cair.  

Pasalnya PPK  kurang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mengatur tender di Kemeterian yang dipimpin oleh Suswono itu.      

“Irjen harus menelusuri kenapa setiap tender di Kementan itu selalu ribut. Berarti kan ada aturan yang dilanggar dan ada yang tidak terima.  Berarti PPK-nya harus diberi sanksi,  karena gagal mengatur berjalanya tender yang objektif dan transparan,” kata Yoga  mengomentari temuan FITRA, yang menyebutkan dugaan adanya perusahaan ‘Sakti’ di Kementan, kemarin, (13/9).    

Politisi PAN itu mengakui bahwa  tender-tender pengadaan barang dan jasa di Kementan, paling sering menuai keributan. Hal ini tentunya sudah sangat jelas menui dugaan bahwa ada proses yang tidak benar di dalamnya.  

“Karena itu, kalau sering terjadi hal seperti ini KPK harus turun tangan. Karena jika dibiarkan bukan hanya negara yang dirugikan tapi petani, apalagi ini soal pupuk,” tegas Viva.  

Apalagi, lanjutnya, ramai disebutkan media bahwa ada perusahaan yang  sudah di blacklist oleh Irjen Kementan untuk tidak bisa mengikuti tender di lingkup Kementan tapi masih bisa ikut serta.  

“Ini berarti kan sudah terjadi unmanageble. Mentan harus menegur anak buahnya, karena menteri tidak mungkin mengurusi hal teknis seperti ini, meskipun Menteri pemegang kuasa tertinggi anggaran, tapi yang mengatur anggaran kan anak buahnya di bawah,” terangnya.        

Sebelumnya, Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok SkyKhadafi, menengarai, salah satu faktor yang membuat suburnya praktik mafia pupuk di tubuh Kementerian Pertanian (Kementan), karena adanya kerja sama kotor antara pengusaha hitam dan oknum pejabat di dalamnya.    

“Tidak mungkin praktek kotor seperti itu bisa berjalan jika tidak ada kerja sama antara pengusaha dan oknum pejabat di dalamnya. Biasanya praktek tersebut terjadi dalam setiap proyek yang APBN di Kemterian itu. Ya mulai dari pengawalan tender hingga penetapan pemenang tender proyek hal itu sudah jamak terjadi,” kata  Uchok SkyKhadafi ketika mengomentari persoalan masih maraknya mafia pupuk di Kementan.    
Menurut Uchok, dari hasil investigasi yang di lakukan FITRA terkait dugaan korupsi di pengadaan paket pupuk hayati dan variannya, ditemukan beberapa kejanggalan. Salahsatunya adalah, soal adanya perusahaan peserta tender di Paket C untuk pengadaan Dekomposer Cair dan Pupuk Hayati Cair senilai Rp 81 miliar, yang pernah beraviliasi dengan terpidana korupsi wisma atlit mantan Bendum Demokrat Nazaraddin, yakni PT DMP.    

Selain pernah beraviliasi, perusahaan ini tambahnya, juga pernah di “blacklist” untuk tidak diukutsertakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Kementerian Pertanian selama satu tahun. Lantaran, PT DMP juga dinilai telah telah gagal menjalankan pengadaan Ternak kambing Kacang  pada tahun 2011.    

Artinya, kata Uchok, PT DMP sebagai Pihak Penyedia Barang dinilai tidak bertanggung jawab dan tidak melaksanankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.    

“Kok kenapa pada 2012 sudah bisa ikut tender lagi, salahsatunya tender Pupuk Paket C, ini ada apa?, tidak mungkin perusaahan itu bisa dilibatkan lagi dalam pelaksanaan barang dan jasa jika tidak ada permainan dengan pejabat di dalam. Bahkan Pejabat Pembuat Komitemen-nya saja sudah di beri sanksi kok perusahaanya masih bisa terus ikut pengadaan lagi ?” tanya Uchok. [Ant/L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!