SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Maret 2017
BS logo

DPRP: Cegah Kerawanan, Freeport Perlu Bantu Masalah PHK Redpath Indonesia
Senin, 20 Juni 2016 | 14:15

Ketua Panitia Kerja (Panja) Redpath DPR Papua (DPRP) Wilhelmus Pigai (paling kiri) bersama anggota Panja lainnya mengadukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 125 karyawan PT Redpath Indonesia ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) di Jakarta, Jumat (17/6). [[istimewa] Ketua Panitia Kerja (Panja) Redpath DPR Papua (DPRP) Wilhelmus Pigai (paling kiri) bersama anggota Panja lainnya mengadukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 125 karyawan PT Redpath Indonesia ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) di Jakarta, Jumat (17/6). [[istimewa]

[JAKARTA] Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mendorong PT Freeport Indonesia (FI) untuk mencari solusi atas 125 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari PT Redpath Indonesia (RI). Pihak swasta diminta untuk ikut membangun Papua sehingga menekan kesenjangan dan menopang situasi kondusif.

Ketua DPRP Yunus Wonda kepada SP, Senin (20/6) menegaskan pentingnya kontribusi perusahaan swasta dalam menopang pembangunnan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Bukan sebaliknya, melakukan PHK tanpa alasan jelas yang justru menimbulkan kerawanan. “Jika tidak ada yang sangat krusial, perusahaan swasta seharusnya tidak membuat kerawanan baru. Dalam kasus PHK PT Redpath, kami sangat menyayangkan sikap perusahaan asal Kanada tersebut. Ini yang menjadi alasan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Redpath tersebut,” tegas Yunus.

Seperti diketahui, PT RI yang juga subkontraktor dari PT FI melakukan PHK pada April 2015 lalu terhadap 125 karyawan karena melakukan mogok menuntut bonus (insentif). Mogok dilakukan untuk menuntut bonus karena semua karyawan PT RI sudah bekerja penuh ketika ribuan karyawan PT FI melakukan aksi mogok tiga bulan, dari Oktober hingga Desember 2014.

“Tudingan mogok yang selama ini ditujukan kepada karyawan tidak beralasan. Sebaliknya, aksi mogok menuntut bonus (insentif) tersebut dipicu oleh provokasi pimpinan PT RI pada Maret 2015,” kata salah satu korban PHK, Yesaya M Adadikam.

Yunus menegaskan, PT FI sebagai pemberi kerja pada PT RI harus ikut mencari solusi atas korban PHK tersebut. “Pihak swasta diharapkan tidak memperburuk situasi di Papua saat ini,” ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa jajaran Panja Redpath DPRP juga sudah mengadukan hal tersebut kepada

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker di Jakarta, pekan lalu.

Hal itu akan ditindaklanjuti dengan sejumlah langkah lain dan evaluasi yang akan disimpulkan dalam Panja Redpath DPRP tersebut.

Menurut Ketua Panja Redpath DPRP Wilhelmus Pigai, jajaran Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker sangat mengapresiasi persoalan tersebut dan siap memberikan masukan untuk menyelesaikan persoalan ini. Selain Wilhelmus, hadir dalam pertemuan itu adalah Wakil Ketua Panja Redpath DPRP Decky Nawipa serta anggota Jefri Kaunang dan Tan Wie Long.

Sementara itu, dalam salah satu suratnya kepada Bupati Mimika , Direktur Hukum PT RI, Kemalsjah Siregar, menegaskan bahwa bonus yang dituntut karyawan tidak tepat dan mogok yang dilakukan pun tidak sah. Pihaknya juga mendorong penyelesaian sesuai UU No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.[H-12]




Kirim Komentar Anda


Pasang iklan disini via B1 Ads