SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Oktober 2014
BS logo

Gories Merre Bantah Terlibat Kasus SHS
Rabu, 7 Desember 2011 | 8:07

Kepala BNN, Komjen Pol Gories Mere Kepala BNN, Komjen Pol Gories Mere

[JAKARTA] Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN), Gories Merre membantah terlibat dalam kasus korupsi proyek Solar Home System (SHS) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan terdakwa Ridwan Sanjaya yang perkaranya sedang bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

"Jauh sekali hubungannya. Jadi, saya tidak mau memberi komentar. Biar saja orang itu berkomentar," kata Gories Merre usai menandatangani peraturan bersama dengan Menteri Hukum dan Ham mengenai pemberantasan peredaran narkotika di Rutan dan Lapas di Kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), Jakarta, Selasa (6/12).

Gories menegaskan bahwa dia tidak memiliki kepentingan dalam proyek SHS yang dilansir merugikan negara sebesar Rp 131,2 miliar tersebut. Bahkan, Gorys membantah bahwa dirinya berada di balik kemenangan sebuah perusahaan untuk mendapatkan proyek SHS tersebut. "Perusahaan apa? Tidak boleh pegawai negeri memiliki perusahaan," ungkap Gories.

Namun, Gories mengaku siap jika dirinya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

Terdakwa kasus korupsi proyek Solar Home System (SHS) pada Kementerian ESDM Ridwan Sanjaya melalui kuasa hukumnya, Sofyan Kasim menyebutkan Sutan Bhatoegana dan Gorys Merre terlibat atau bermain dalam proyek yang merugikan negara sekitar Rp 131,2 miliar tersebut.

"Dari DPR RI, Sutan Batoegana. Polri Gories Mere dan dari Kejaksaan Wisnu Subroto. Itu diucapkan Ridwan pesanan dari Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Jacob Purnomo. Karena dia tersangkut perkara di Kejaksaa," kata Sofyan usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (24/11).

Menurut Sofyan, pernyataannya tersebut berdasarkan apa yang dikatakan kliennya dalam Berita Acara Pemeriksaa (BAP) yang nanti akan diungkap lebih jelas dalam nota pembelaan (pledoi). "Orang DPR pesan sesuatu kan ada imbalannya. Maka orang DPR ini minta perusahaan ini dimenangkan. Sedangkan, kaitannya dengan Kejaksaan, proyeknya tahun 2009 itu juga. Sementara, Gories karena pertemanan," ungkap Sofyan.

Ridwan sendiri dinyatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Ketua Panitia Pengadaan Proyek Budianto Hari Purnomo untuk memenangkan sejumlah perusahaan.

Selain itu, Ridwan juga dikatakan meminta Budianto mengikutsertakan tiga perusahaan, yaitu PT Ridho Teknik untuk proyek pembangunan di Nangroe Aceh Darusallam, PT Paesa Pasindo untuk merealisasikan pembangunan di Sulawesi Selatan dan Bengkulu, serta PT Berdikari Utama Jaya di Sumatera Barat.

PT Ridho Teknik mendapatkan keuntungan Rp 3,8 miliar. PT Paesa Pasindo mendapat keuntungan Rp 10,5 miliar untuk proyek pembangunan di Sulawesi Selatan dan keuntungan Rp 7,5 miliar untuk pembangunan di Bengkulu. Sementara, PT Berdikari Utama Jaya mendapat keuntungan Rp 3,1 miliar.

Atas perbuatannya Jaksa menjerat Ridwan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 Miliar. [N-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!