SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 20 Desember 2014
BS logo

Harga Tanah Mahal, Kulonprogo Batal jadi Bandara Yogyakarta
Rabu, 16 Januari 2013 | 15:10

Sri Sultan Hamengku Buwono X [jakartaglobe] Sri Sultan Hamengku Buwono X [jakartaglobe]

[YOGYAKARTA] Pembangunan bandar udara (bandara) internasional baru di Yogyakarta, yang lokasinya direncanakan di Palihan Temon, Kulonprogo mendadak harus dipindah karena spekulan tanah ikut bermain. Akibat ulah spekulan itu, mendadak harga jual tanah di lokasi tersebut melambung.  

“Dari tafsiran pemerintah daerah (Pemda) seharga Rp 50.000/m2,  tiba-tiba pemilik tanah meminta harga Rp 300.000/m2,” kata Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kepatihan Yogyakarta.  

Dikatakan, tim survey awal mendapatkan fakta bahwa tanah di sana hanya Rp 20.000/m2, namun Pemda DIY justru menaikkan harga. “Tetapi sekarang, sudah banyak tanah warga yang berganti pemilik. Pemilik baru itu justru menjual mahal Rp 300.000 harga terendah. Bahkan banyak yang minta lebih tinggi,” jawab Sultan.  

Sultan menegaskan, Pemda tidak mau berurusan dengan makelar tanah. Karena itu, jika sulit mewujudkan bandara baru di Kulonprogo, Sultan memilih pindah lokasi.  
Namun soal lokasi baru itu, Gubernur DIY memilih diam. “Saya tidak akan cepat-cepat memutuskan dan mempublikasikan pilihan alternatifnya. Nanti kejadiannya akan sama. Yang untung bukan rakyat, tapi makelar,” kata Sultan.  

Belakangan, Bantul juga santer dibicarakan akan menjadi lokasi alternatif. Menurut Sultan, lokasi yang akan dipilih adalah lokasi yang feasible, baik dari sisi harga, kesiapan lahan, maupun sarana prasarana pendukung.  

Dihubungi terpisah, Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan, tidak bisa menentukan kepastian pembangunan bandara di Kulonprogo. Semuanya bergantung pada Sri Sultan dan calon investor.  

“Kami sudah melakukan pendekatan kepada rakyat, namun memang kenyataannya harga tanah tidak bersahabat. Saya juga yakin bahwa rakyat setempat tidak seperti itu, karena nyatanya, baru beberapa bulan, tanah di sana berganti pemilik dan pemiliknya bukan orang lokal,” tegas Harsto.  

Meski begitu, Harto mengaku tetap optimistis kalau bandara itu akan jadi dibangun di wiliyahnya.  

Batal

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah DIY Ichsanuri menjelaskan, rapat pembahasan bandara baru, yang sedianya dilakukan Kamis (17/1) mendatang, batal dilakukan. Peserta rapat antara lain PT Angkasa Pura, Pemerintah DIY, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.  

“PT Angkasa Pura yang minta mundur karena belum siap,” katanya.  

Rencananya, PT Angkasa Pura akan mempresentasikan master plan sebagai rencana induk pembangunan bandara baru. Terkait dengan lokasi yang masih menjadi tarik-ulur, Sekda juga menegaskan bahwa memang belum diputuskan “Masih ada beberapa kemungkinan, tapi belum ada kepastian mengenai lokasi,” katanya.  

Dikatakan, Pemkab Kulonprogo tetap mendesak kepastian rencana induk dari PT Angkasa Pura, demi menentukan surat Izin Penetapan Lokasi (IPL). Meski sebagian tanah yang masuk rencana pembangunan bandara berstatus Pakualaman Ground, namun di luar itu, banyak tanah warga yang masuk dalam pemetaaan. [152]        




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!