SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 31 Oktober 2014
BS logo

Harian Pos Kupang Digugat Mantan Karyawannya
Senin, 16 Juli 2012 | 10:26

Ilutrasi Harian Pos Kupang [kompas] Ilutrasi Harian Pos Kupang [kompas]

[KUPANG] Manajemen Harian umum Pos Kupang, koran harian pertama yang terbit di Nusa Tenggara Timur (NTT), kini berurusan dengan hukum. Tony Kleden, salah seorang wartawan yang 16 tahun bekerja di harian di bawah Kompas Gramedia Grup itu dengan jabatan terakhir sebagai redaktur pelaksana, menyeret manajemen harian ini ke Pengadilan  Hubungan Industrial Kupang karena tidak membayar pesangon setelah harian ini memberhentikannya.  

Sengketa perusahaan dan pekerja ini mulai disidangkan Senin (16/7) hari ini. Kepada wartawan di Kupang, Senin (16/7) pagi, Tony menjelaskan, dengan terpaksa harus menyeret manajemen Pos Kupang ke Pengadilan Hubungan Industrial karena anjuran mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang, tidak dipenuhi oleh Pos Kupang. Manajemen Pos Kupang bersikeras memberhentikannya tetapi tidak mau membayar pesangon sebagai hak pekerja  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja.   

Menurut Tony, kasus yang menimpanya bermula dari sikapnya tidak mau kembali bertugas di Kabupaten Sumba Barat Daya setelah enam bulan bertugas di sana terhitung Juli sampai Desember 2011. Karena tidak kembali ke Sumba Barat Daya, kata Tony, perusahaan memberhentikannya dengan alasan dianggap mengundurkan diri. Dia mengakui, merujuk pada aturan perusahaan PT Timor Media Grafika, perusahaan yang menerbitkan Pos Kupang, karyawan yang tidak bekerja dalam waktu lima hari berturut-turut tanpa ada pemberitahuan dianggap mengundurkan diri.  

“Tetapi dalam waktu lima hari itu, perusahaan harus memanggil karyawan secara patut dan menyakan alasan-alasannya. Pemanggilan ini juga merupakan bagian dari pembinaan. Prosedur ini, dan bahkan semua prosedur yang harus dilakukan perusahaan manakala mau memecat karyawan, tidak dilakukan,” jelas Tony.  

Sebenarnya, jelas Tony, ada enam karyawan Pos Kupang yang mendapat perlakuan tidak adil melalui keputusan Pemimpin Umum, DG  tanggal 1 Juli 2011. Mereka antara lain Dion DB Putra (mantan Pemred) yang dicopot dan ditempatkan di Maumere sebagai penyunting (editor), Hilarius F Jahang (mantan  Manajer Iklan) yang dicopot dan ditempatkan di Ruteng, Damianus Ola (mantan Redaktur Pelaksana) yang dicopot menjadi penyunting dan ditempatkan di Kupang.  

Damianus Ola kemudian pindah ke Victory News, salah satu harian lain yang terbit di Kupang. Karyawan lain adalah Eventius Midin (mantan Manajer Umum) yang dicopot dan diminta mengurus koperasi karyawan. Even meninggal dunia satu bulan kemudian. Berikutnya Domitila Turut (mantan kepala sekretariat redaksi)  yang dicopot dan diminta mengurus koperasi.

Sebelum menjadi kepala sekretariat redaksi, Domitila menjabat sebagai Manajer PSDM. Tony sendiri adalah redaktur pelaksana yang  dicopot dan diturunkan dua tingkat menjadi reporter dan ditempatkan di Sumba Barat Daya.  

Tony bergabung dengan Pos Kupang sejak Januari 1996. Sejumlah tugas telah dijalaninya. Satu tahun menjadi reporter, dia menjadi redaktur desk pendidikan, kemudian redaktur desk kota, kepala biro Ende, redaktur desk opini, manajer redaksi dan redaktur pelaksana. Dia juga terlibat melatih wartawan Pos Kupang untuk beberapa angkatan sampai angkatan terakhir tahun 2010.  

Ditanya alasan  pencopotan mereka dari posisi masing-masing, Tony menjawab, “Pertanyaan itu juga kami tanyakan kepimpinan saat membacakan mutasi/reposisi 1 Juli 2011 lalu. Namun pimpinan menjelaskan bahwa mutasi/reposisi itu karena ada orang yang tidak bisa mengikuti perubahan. Perusahaan membutuhkan perubahan mengingat oplah koran yang terus menurun.

Dengan alasan seperti itu kami yang dicopot dan ditempatkan di daerah dengan jiwa besar menerima keputusan itu. Tetapi waktu itu DG mengatakan setelah tiga bulan atau enam bulan akan dievaluasi. Seperti apa evaluasi itu, apakah dilakukan dalam tiga atau enam bulan seperti dijanjikan kami juga tidak   tahu dan tidak pernah diberitahu.” Kata Tony.  

Menurut Tony, meski pimpinan menjelaskan mutasi/reposisi itu untuk kepentingan perusahaan dan perubahan Pos Kupang, bersama teman-temannya senasib mereka menduga mutasi/reposisi itu ada kaitan dengan surat yang mereka kirim ke pimpinan Kompas Grup di Jakarta. Dia menjelaskan, surat tertanggal 19 Februari 2011 yang ditandatangani 21 karyawan yang terdiri dari para manajer, para redaktur, reporter, staf sekretariat, tenaga pra cetak dan percetakan itu intinya meminta perbaikan kesejahteraan, mempersoalkan gaya kepemimpinan di perusahaan dan manajemen perusahaan.  

“Tetapi, hanya kami enam orang itu yang mendapat perlakuan tidak adil. Di tengah  jalan ada yang berbalik dan meninggalkan kami beberapa orang itu. Biasalah, dalam perjuangan ada teman seperjuangan yang berbalik. Kaisar Nero itu dikhianati pengawalnya sendiri bernama Brutus. Bagi saya sikap teman-teman itu bukan soal besar. Itu hal kecil saja, tetapi soal kecil itu sekaligus memperlihatkan integritas diri mereka sendiri,” ungkap Tony.  

Tony mengatakan, sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan  media, mereka tidak berkeberatan dengan mutasi dan reposisi itu. “Wartawan itu besar di lapangan, bukan di kantor.Tetapi saya kok menangkap kesan kuat bahwa mutasi kami ke daerah  ini motifnya menyiksa. Kalau menyiksa, ya saya tentu tidak bisa menerimanya. Semua kami yang dibuang ke daerah ini   sudah berumah tangga. Kalau diminta ke daerah satu sampai tiga bulan tidak masalah, tetapi ini tanpa batas waktu. Sebenarnya ada apa? Silahkan dijelaskan kepada kami apa salah kami. Kalau kami kinerja kami tidak sesuai dan di bawah tuntutan perusahaan silahkan dijelaskan dan ditunjukkan. Kami bukan superbody. Kami tahu kerja di media itu adalah kerja tim. Tidak ada pemain tunggal di media, ” jelas Tony.  

Karena terjadi perbedaan sikap, urusan akhirnya dibawa ke Dinas Tenaga Kerja (Nakertrans) Kota Kupang untuk diselesaikan. “Di Nakertrans, manajemen Pos Kupang nekad memutuskan hubungan kerja karena menganggap saya mengundurkan diri. Saya bukan tidak mau berhenti, tetapi hak-hak saya sebagaimana tertera dalam surat anjuran Nakertrans mestinya dipenuhi. Nyatanya tidak. Karena itu saya membawa urusan ini di pengadilan,” kata Tony. (YOS).      




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!