SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 21 Oktober 2014
BS logo

Harus Ada Sanksi Tegas Untuk Daerah Yang Abaikan Program KB
Senin, 4 Maret 2013 | 9:54

Agung Laksono Agung Laksono

[JAKARTA] Berbagai upaya dilakukan pemerintah melalui program Keluarga Berencana (KB) untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia.

Namun, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, yang belum lama ini dipublikasi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan.

Salah satu faktor yang dituding sebagai penyebab gagalnya program KB dalam sepuluh atau pun lima tahun terakhir  adalah rendahnya komitmen pemerintah daerah (pemda).

Pemda dinilai kurang serius menggarap program KB di daerah, terutama tidak adanya alokasi anggaran.

Dari sekitar 530 kabupaten/kota di Indonesia, diperkirakan 70% di antaranya tidak memiliki anggaran untuk program KB. Padahal PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, disusul UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga  mengamanatkan program KB menjadi urusan wajib pemda. 

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, komitmen pemda masih rendah karena kesadarannya tentang sebab akibat  dari laju pertumbuhan penduduk juga kurang. 

Itulah sebabnya program KB dilaksanakan setengah hati, meskipun pergerakan dari pusat sudah luar biasa.

“KB adalah program pengendalian penduduk, jadi saya imbau pemda jangan masa bodoh.   Harus ada sanksi tegas  dan konkret kepada pemda yang mengabaikan program KB, misalnya dengan menghentikan alokasi anggaran untuk mereka yang membandel,” kata Agung, di Jakarta, baru-baru ini.  

Agung mengimbau pemda untuk  melaksanakan kewajibannya, agar target penduduk tumbuh seimbang dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di bawah 1% pada 2015 bisa tercapai.    

Tanpa keseriusan pemda,  kata Agung, Indonesia rentan terjadinya ledakan penduduk,  dan ini sangat berpengaruh terhadap keamanan negara ke depan. Agung menambahkan,   tingginya pertumbuhan penduduk di dunia maupun Indonesia karena terbatasnya akses kontrasepsi.

Kawasan Asia

Kawasan Asia dilaporkan menyumbang 65% angka unmet need  (kebutuhan KB yang tidak terlayani)  di dunia.  

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan keprihatinan, sehingga mendorong adanya penggalangan komitmen badan donor dunia dalam sebuah konferensi tingkat tinggi di London tahun lalu.

Konferensi ini berhasil menjadi tonggak kembalinya keberpihakan dunia terhadap KB dengan menyediakan akses layanan kotrasepsi kepada 120 juta perempuan di negara berkembang sampai tahun 2020 mendatang.  


Sayangnya, Indonesia tidak termasuk penerima donor tersebut, karena dianggap sebagai negara dengan pendapatan menengah.

“Karenanya kita minta pemda untuk tidak menjadikan program KB sebagai sumber pendapatan. Kalau ada layanan KB gratis untuk masyarakat, betul-betul harus digratiskan,” katanya.

Karena itu, Agung meminta BKKBN dan lembaga terkait di pusat untuk sekali lagi melakukan sosialisasi kepada pemda, khususnya pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang).    

Selain sanksi, menurut Agung, terobosan untuk meningkatkan peran daerah adalah memberikan stimulus sebagai penyemangat kepada daerah yang berhasil melaksanakan program KB.

Secara terpisah, Plt Kepala Badan Kependudukan dan KB Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso mengungkapkan, meskipun sudah dinyatakan wajib dilaksanakan oleh pemda sejak 2007, program KB tetap saja stagnan.  

Hal ini terlihat dari hasil SDKI 2012, terutama Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) yang masih di angka 2,6, atau rata-rata Wanita Usia Subur (WUS) memiliki 3 anak.

Angka ini tidak bergeser dalam sepuluh tahun terakhir atau sejak 2003. Padahal, puluhan tahun silam program KB di Indonesia menjadi model atau contoh bagi negara lain lantaran dalam waktu relatif singkat berhasil menurunkan TFR sampai 50%,  yakni dari 6 anak per WUS pada tahun 1970 menjadi 2,8 tahun 1997.    

Lalu 2003 turun sebesar 0,2% atau menjadi 2,6 sampai saat ini. Capaian ini adalah kebanggaan bagi bangsa, sebab teorinya, dengan kondisi sosial ekonomi rendah pada saat itu, amat sulit bagi Indonesia untuk menurunkan TFR.

“Begitu 2004 urusan KB diserahkan kabupaten/kota,  sejak itu TFR tidak pernah turun dari 2,6. Banyak klaim rendahnya fertilitas karena adanya otonomi daerah, sedangkan pemda tidak komitmen soal program ini,” kata Sudibyo dalam temu media di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Sudibyo, dengan hasil SDKI 2012 ini,  butuh kerja keras untuk bisa mencapai target TFR 2,1 di tahun 2014.  Ia berpendapat,  masih tingginya TFR  turut dipicu tingginya perkawinan usia muda. 

Penurunan angka kelahiran menurut umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR), khususnya pada usia remaja (15-19 tahun)  tidak signifikan, hanya 48 kelahiran per 1.000 WUS tahun  2012 dari 48 kelahiran di 2007, sedangkan target BKKBN turun hingga 30 kelahiran di 2014.

Meskipun bukanlah puncak,  angka kelahiran di usia 20-24 tahun juga meningkat dari 135 menjadi 138 kelahiran.  

“Kelahiran usia muda juga turut berpengaruh kepada angka kematian bayi yang penurunannya kecil yakni dari 34 hanya menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup. Yang menjadi persoalan sekarang adalah angka kematian ibu, sampai saat ini SDKI 2012 belum memberikan angka pasti,” katanya.

Masih tingginya TFR juga dipengaruhi pemakaian alat KB (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) yang rendah.

Selama lima tahun ini CPR hanya meningkat 0,5 atau naik dari 57,4  menjadi 57,9. Hal ini terjadi karena banyak peserta KB yang mengalami ketidakberlangsungan (drop out), kegagalan dan efek samping alat kontrasepsi. 

Diperkirakan angka kegagalan mencapai 20-40% untuk seluruh metode kontrasepsi. Selain itu, penggunaan alat kontrasepsi justru didominasi yang jangka pendek, seperti suntik dan pil, yakni masing-masing 31% dan 13%, sedangkan jangka panjang, seperti IUD hanya 3,9%.

Pemakaian alat kontrasepsi pada wanita kawin  juga rendah, yakni hanya 0,5% dalam lima tahun, padahal ditargetkan 1% setiap tahun. Stagnansi juga terjadi pada penurunan unmet need rata-rata nasional, yakni  turun dari 9,1 (2007) menjadi 8,5 (2012) , sedangkan ditargetkan 5,0 pada 2014.

Unmet need
tertinggi terjadi di Maluku (22,4%), Sulawesi Barat (17,4%), NTT (17,4%), Papua (16,6%), dan Papua Barat (15,8%). Ironisnya,  DKI Jakarta justru naik dari 6,9% (2007), menjadi 9,4 (2012).

Tingginya unmet need ini, menurut Sudibyo,  disebabkan oleh keinginan pasangan  usia subur (PUS) untuk memiliki anak lagi sangat tinggi.

Menurut Sudibyo, angka-angka ini menunjukkan program KB yang gencar dilakukan selama lima tahun terakhir kurang berhasil. Data ini juga menggambarkan bahwa target penduduk tumbuh seimbang sulit dicapai. 

Namun demikian, Sudibyo menegaskan, kegagalan ini justru menjadi cambuk sekaligus penyemangat bagi pihaknya untuk bekerja esktra keras. 

Selain melaksanakan upaya-upaya yang sudah berjalan, BKKBN pada tahun 2013 ini akan memfokuskan penggarapan KB di 10 provinsi penyangga utama,  yakni  Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa  Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan.

Ditambah dua provinsi perhatian yakni Papua dan Papua Barat. BKKBN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang pada pasien Jampersal.

Kontrasepsi

Sejauh ini, pemakaian alat kontrasepsi melalui Jampersal lebih banyak didominasi jangka pendek.  

Data Kemkes 2012 menyebutkan, pada tahun tersebut sebanyak 282 kabupaten/kota melaporkan pelayanan KB melalui Jampersal sebanyak 73.350 untuk IUD dan implant, sedangkan penggunaan suntik dan pil sebanyak 548.669 persalinan.

Sedangkan pada tingkat rumah sakit tercatat 3.811 kunjungan.  Untuk menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai KB, dalam rangka menyambut Hari Keluarga ke-20 dan Hari Kependudukan Dunia tahun 2013, BKKBN menggelar lomba karya jurnalistik.

Seniman dan budayawan, sekaligus tim dewan juri lomba jurnalistik ini Arswendo Atmowiloto mengatakan, tujuan digelarnya lomba ini untuk meningkatkan peran media dalam menyebarluaskan informasi program pembangunan KKB secara baik dan benar.

Selain itu,  memberikan penghargaan kepada jurnalis dalam pembangunan KKB melalui karya jurnalistik di media cetak, online, dan radio. [D-13]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!