SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 1 November 2014
BS logo

Sumber Dana Tidak Transparan

ICW Adukan 9 Parpol di DPR ke KIP
Jumat, 23 September 2011 | 9:43



[JAKARTA] Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ICW Lais Abid menyatakan, Sembilan Partai politik (Parpol) yang saat ini memiliki wakil di DPR ternyata tidak transparan mengenai sumber dananya. Hal ini rawan menimbulkan kecurigaan adanya pelanggaran dalam sumber pendanaan partai.

“Kita pernah meminta transparansi kepada sembilan parpol itu, terkait sumber dananya. Tetapi permintaan kita tidak pernah dikabulkan, sehingga kami meyakini adanya pelanggaran di sana,” katanya, kepada SP, saat melaporkan kepada KIP, Kamis (22/9), di Jakarta.

ICW mengadukan sembilan partai politik kepada Komisi Informasi Publik (KIP). Kesembilan parpol yang ada di DPR semestinya membuka kepada publik karena menerima bantuan parpol dari APBN

Abid mengemukakan, berdasarkan ketentuan dalam UU Parpol, sumber pendanaan parpol berasal dari tiga sumber. Pertama dari APBN atau APBD, sumbangan kader dan ketiga bersumber dari sumbangan lainnya yang diperbolehkan dalam UU.  “Yang kita minta transparansi hanya sumber dana dari APBN atau APBD, di mana itu setiap warga negara berhak untuk melihat. Tetapi yang wajib disampaikan saja tidak diberikan apalagi sumber dari yang lain,” ucapnya.

ICW, katanya, tidak menutup mata bahwa salah satu sumber pendanaan parpol bersumber dari fee proyek-proyek Kementerian dan BUMN. Meskipun haram, hal ini terus berlanjut sampai saat ini.  “Modusnya seperti apa yang disampaikan Nazaruddin. Banyak proyek-proyek kementerian yang akhirnya menguntungkan parpol dan dijadikan sebagai sumber pendanaan bagi parpol,” imbuhnya.

Dikatakan, tanggal 28 Juni lalu, ICW mengirimkan surat permintaan akses untuk laporan keuangan partai politik terutama yang menggunakan dana publik. Karena umumnya tidak ditanggapi, ICW kembali mengirimkan surat keberatan.Laporan keuangan akhirnya disampaikan PKS, PPP, dan PPP. Adapun PDIP menjawab surat dan beralasan laporan keuangan masih diaudit BPK. Laporan keuangan PPP hanya berupa total penerimaan, pengeluaran, dan nilai. Laporan keuangan PKB lebih detail, tetapi tanpa tanda tangan penanggung jawab. [W-12]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!