SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 29 November 2014
BS logo

ICW Desak KPK Periksa Gubernur Banten
Kamis, 21 Juni 2012 | 19:24

Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. [Antara] Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. [Antara]

[JAKARTA] Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah selaku penanggungjawab pemberian dana bantuan sosial (bansos) dan hibah Provinsi Banten, Jawa Barat.

Sebab, dugaan penyelewengan dana hibah dan bansos di provinsi tersebut sudah mengerucut dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami meminta KPK segera menindaklanjuti temuan BPK RI. Dengan memeriksa para penerima dana hibah dan bansos yang terindikasi fiktif. Serta, memeriksa Gubernur Banten," kata Peneliti ICW, Tama S Langkun saat menyambangi kantor KPK, Jakarta, Kamis (21/6).  

Menurut Tama, hasil laporan BPK RI terhadap laporan keuangan APBD Banten tahun 2011 menunjukkan bahwa ada 92 lembaga yang belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah senilai Rp 68,30 miliar.  

Ditambah lagi, ada 229 penerima bansos tahun 2010 senilai Rp 3,87 miliar dan 197 penerima bansos tahun 2011 senilai Rp 3,65 miliar yang tidak mengkonfirmasi bahwa menerima bansos dari Provinsi Banten.  

Sehingga, menurut Tama, menguatkan dugaan adanya penyimpangan dan praktik korupsi dalam penyaluran dana hibah dan bansos yang bersumber dari APBD Banten tahun 2011. Di mana, pada tahun 2011 anggaran dana hibah Rp 340.463.000.000 dan dana bansos Rp 51.000.000.000.  

"Audit BPK pastikan 426 penerima fiktif," tegas Tama.  

Temuan tersebut sejalan dengan hasil laporan BPK Perwakilan Banten sebelumnya. Di mana, juga menemukan adanya dana APBD Banten Tahun Anggaran 2010 dan 2011 senilai Rp 93,95 miliar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Pemprov Banten.

Di antaranya adalah dana hibah sebesar Rp 68,30 miliar dan anggaran sebesar Rp18,13 miliar yang terdapat di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Banten yang dikelola di luar mekanisme serta tidak disertai pertanggungjawaban dan pencatatan yang memadai.  

BPK juga menemukan sebanyak 229 penerima bantuan sosial (bansos) pada 2010 senilai Rp3,87 miliar dan 197 penerima bansos pada 2011 senilai Rp3,65 miliar yang tidak mengkonfirmasi sebagai penerima.  

Audit Investigatif  

Selain mendesak KPK memeriksa Gubernur Banten, ICW juga menagih hasil audit investigatif yang dimintakan lembaga ad hoc tersebut kepada BPK.  

"Tahun 2011 lalu, KPK katanya meminta audit investigatif dari BPK. Tetapi, sampai saat ini kita belum tahu hasil audit tersebut. Oleh karena itu, kita meminta hasil audit tersebut," kata Tama.  

Sebelumnya, Koordinator Devisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, pihaknya terus mendorong proses hukum dugaan penyimpangan dana hibah yang dilakukan Pemprov Banten tahun 2011 sebesar Rp334,46 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). [N-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!