SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 31 Oktober 2014
BS logo

ICW: KPK Harus Periksa Rekening Tiga Anggota DPR RI
Rabu, 25 April 2012 | 2:09

[JAKARTA]  Indonesian Corruption Watch mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti dugaan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan tiga anggota DPR senilai lebih dari Rp1 triliun.

Kepada pers di Jakarta, Selasa (24/4), aktivis ICW Febridiansyah mengemukakan bahwa indikasi pelanggaran hukum sangat mungkin terjadi dalam kasus itu, apalagi laporan soal adanya 2.000 transaksi mencurigakan yang melibatkan kalangan anggota DPR pernah dibuka.

Masalah itu pernah dibuka saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa bulan lalu.

"Dengan dasar itu, memang harus ditelusuri unsur korupsi atau pencucian uang," kata Febridiansyah.

Sebelumnya, sebuah koran nasional memberitakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, diduga melakukan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai total lebih dari Rp 1 triliun. Selain Max, ada dua nama lain yakni Sonny Waplau, juga dari Partai Demokrat, serta Yasti Soepredjo Mokoagow dari Partai Amanat Nasional.

Febridiansyah mengatakan, setiap transaksi mencurigakan memang belum tentu mengandung unsur pidana. Namun, dia menambahkan, penyelidikan hukum sebaiknya dilakukan untuk mendalami data-data itu.

"Baik PPATK maupun KPK memiliki kewenangan untuk itu," ujar dia.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa penyelidikan terhadap kasus dugaan transaksi mencurigakan Max Sopacua dkk itu, semakin penting mengingat korupsi politik adalah akar dari masalah korupsi nasional.

Dijelaskannya, korupsi politik memiliki efek domino yang luar biasa dan akhirnya menjalar ke pelaku lainnya. Contohnya kasus calo anggaran DPR dimana seorang politisi mendapatkan fee dari proses percaloan itu. Selanjutnya anggaran, setelah disetujui, akan dipotong lagi oleh kepala daerah atau pelaksana untuk menutupi fee untuk si politisi.

"Belum lagi fee yang dikeluarkan selama proyek berlangsung. Akhirnya APBN rontok untuk membiayai praktik seperti itu. DPR itu fungsinya strategis. Kalau mau bersih, ya bersihkan DPR dulu," ujarnya.

Hal senada dikemukakan Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi. Ia mengatakan, KPK wajib menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran dalam transaksi mencurigakan itu.

Menurut Uchok, sebenarnya tidak sulit bagi KPK untuk menelusuri dugaan tersebut karena beberapa nama anggota DPR yang disebut terlibat itu sudah pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi.

Misalnya, Max Sopacua pernah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Departemen Kesehatan di 2007.

"Jadi seharusnya KPK tak usah ragu untuk memeriksanya. Lanjut saja terus," kata Uchok.

Secara terpisah, Max Sopacua membantah bahwa dirinya dianggap terlibat dalam kasus yang disangkakan itu.

Menurut dia, PPATK perlu mengklarifikasi kebenaran data dugaan transaksi mencurigakan tersebut. "Saya tak mau berkomentar dulu lah. Saya harap PPATK bisa mengklarifikasi dugaan itu terlebih dahulu," kata Max.

Max sendiri bersikeras bahwa dirinya sama sekali tak pernah terlibat dalam transaksi-transaksi itu. "Saya tak pernah terlibat dan melakukan hal itu," katanya.  [Ant/L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!