SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 28 November 2014
BS logo

Jokowi: Program BLSM Untuk Usaha produktif
Senin, 17 Juni 2013 | 17:03

Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak edukatif, malah membuat rakyat menjadi pengemis dan pemalas. [Google] Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak edukatif, malah membuat rakyat menjadi pengemis dan pemalas. [Google]

[JAKARTA]  Banyak pihak mengeritik kebijakan pemerintah  membagikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) karena tidak mendidik, memosisikan rakyat sebagai orang miskin seperti pengemis.  

Partai politik pun mengeritik dan menolak kebijakan itu, karena sarat muatan politik, seperti yang pernah terjadi dengan program bantuan langsung tunai (BLT), dimana hanya partai tertentu yang meraup keuntungan.  

Ironisnya, pemerintah tutup mata dan telinga. Tidak peduli dengan masukan berbagai pihak.    

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) pun tidak menyetujui program BLSM yang akan diterapkan apabila Bahan Bakar Minyak (BBM) jadi dinaikkan.

Ia mengatakan, lebih baik bantuan tunai tersebut diberikan bagi para pengusaha kecil dan usaha-usaha produktif serta industri rumah tangga kreatif.

"Saya dari dulu memang tidak senang bantuan tunai kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil dan rumah tangga yang produktif, itu lebih baik. Dari dulu saya tidak setuju BLT, yang Balsem (bantuan langsung sementara) ini juga, semuanya," ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (17/6).

Ia mengatakan, dirinya tidak mengerti apakah bantuan berupa BLSM itu tepat atau tidak. Namun ia tetap menginginkan supaya lebih baik bantuan tersebut diberikan kepada para pengusaha produktif dan kreatif pada masyarakat, karena akan lebih efektif.

"Efeknya akan lebih bagus. Tidak diberikan dalam bentuk Balsem seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," katanya.

Seperti diketahui, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana akan menaikkan harga BBM menjadi Rp6.500 dari harga semula Rp4.500. Namun, pemberlakuan harga tersebut masih harus menunggu rapat paripurna dengan DPR RI yang tengah berlangsung hari ini. [DMP/L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!