SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 21 Oktober 2014
BS logo

Kader Demokrat Wajib Penuhi Panggilan Penegak Hukum
Sabtu, 28 Mei 2011 | 11:01

Mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin  [google] Mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin [google]

[JAKARTA] Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan, partainya mewajibkan setiap kadernya untuk memenuhi panggilan hukum. “Itu kewajiban PD. Jadi itu jaminan. KPK baru akan memanggil Nazaruddin minggu depan, ya itu wajib dipenuhi oleh Nazaruddin,” katanya, saat diskusi bertajuk “Bola Panas Nazaruddin,” di Jakarta, Sabtu (28/5).

Hadir sebagai pembicara adalah koordinator Formappi Sebastian Salang, Sekretaris, mantan Anggota BK DPR Permadi, dan pengamat politik dari Universitas Padjajaran Bandung Dede Mariana.

Hinca menegaskan, tidak ada upaya konspiratif internal sehingga membiarkan Nazaruddin ke Singapura. “Tidak benar. Dia pergi berobat. Kepergian itu tidak melanggar hukum. Sebab, keputusan pencekalan tanggal 24 Mei dan itu otoritasnya KPK. Isu konspiratif itu PD sama sekali tidak mendengar,” katanya.

Hinca menyatakan, pencopotan Nazaruddin sebagai Bendahara Umum PD merupakan penegakan code of conduct. “Diberhentikan dulu dari Bendahara Umum. Hukum ya serahkan kepada KPK. Kita hormati. Kita menghormati azas praduga tak bersalah, sampai ada hitam-putih status hukumnya, baru partai mengambil sikap,” katanya.

Koordinator Formappi Sebastian Salang menyatakan, keputusan DK PD mengamanatkan dua pesan.
Pertama adalah ada kader PD bermasalah seharusnya Badan Kehormatan (BK) segera merespons. “Ini malah seperti dipolitisasi,” katanya. Kedua adalah pesan di sampaikan kepada KPK. “Secara etis, ada masalah. Ini pesan agar KPK responsif,” katanya.

Sementara mantan anggota BK DPR Permadi berpendapat, PD sama sekali belum menghukum Nazaruddin. “Ada kekuatan besar yang menutupi. Nazaruddin tidak dihukum. Kalaupun pencopotan dari jabatan M Nazaruddin hanya sekadar memuaskan masyarakat saja. Dia tahu ada rapat penting, eh dia malah pergi,” katanya.

Menurutnya, ada dua kemungkinan yang terjadi, pertama, Nazaruddin ini 'sakti'. “Anda bisa bayangkan bahwa ke RS itu kan sudah pasti jadwalnya. Bagaimana mungkin, tidak bisa diketahui,” katanya. Kedua adalah Nazaruddin memang disuruh pergi.

Sedangkan pakar politik dari Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat, Dede Mariana menyatakan, Ketua Umum PD Anas Urbaningrum seharusnya segera mengklarifikasi ke publik. “Tidak perlu SBY turun tangan. Di sini, publik memperoleh kesan, apa bedanya PD hari ini dengan Golkar pada masa Orba, Soeharto harus turun tangan,” katanya.

Hal ini, menurutnya,  dda problem demokratisasi di internal partai. “Kalau tidak segera diklarifikasi, jangan harap PD akan meraih simpati. Kalaupun sudah klarifikasi, informasinya tidak terlalu clear,” katanya. [W-12]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

teroris | 12:22pm May 28, 2011

jangan pengecut