SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 19 Desember 2014
BS logo

Kasus Hambalang Semakin Mengarah ke Anas
Selasa, 1 Mei 2012 | 10:01

Anas Urbaningrum [google] Anas Urbaningrum [google]

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus dugaan suap pembangunan Sport Center Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Penyelidikan kasus itu semakin mengarah ke Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.  

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, dalam penyelidikan Hambalang, pihaknya selalu mengalami kemajuan. Salah satu yang terus didalami KPK adalah informasi yang disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono.  

Ketika diperiksa penyidik KPK, Mulyono mengaku diperintahkan Anas untuk mengurus sertifikat tanah Hambalang. “Progresnya, kecenderungan selalu meningkat. Secara makro, kalau dilihat bisa disimpulkan. Selalu ada peningkatan yang didapatkan. Pengakuan Ignatius Mulyono merupakan progress report,” kata Abraham di Jakarta, Senin (30/4).  

Dikatakan, kasus Hambalang masih dalam tahap penyelidikan, meskipun KPK telah beberapa kali melakukan gelar perkara (ekspose) penyelidikan dan memeriksa Athiyyah Laila, istri Anas, sebagai mantan komisaris PT Dutasari Citralaras. Perusahaan itu merupakan subkontraktor dari PT Adhi Karya, terutama dalam proyek pembangunan Sport Center Hambalang.  

“Nanti disampaikan jika sudah masuk ke penyidikan. Kalau dilihat dari luar, kasus ini mudah sekali. Tetapi, kalau dicari benang merahnya tidak mudah. Masih perlu waktu dan pendalaman,” kata Abraham.  

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, tidak menutup kemungkinan penyidik memeriksa Anas sebagai saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan itu dilakukan guna mengumpulkan informasi dalam tahap penyelidikan. “Sepanjang diperlukan dalam proses penyelidikan, (Anas) akan dipanggil,” kata Johan.  

Saat diperiksa KPK pada 26 Maret lalu, Ignatius Mulyono mengaku pernah diminta tolong oleh Anas untuk menanyakan perihal pengurusan surat tanah Hambalang ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketika itu Anas menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR. “Saya ditanya sekitar 10 pertanyaan mengenai permintaan tolong Pak Anas untuk menanyakan soal tanah Kempora yang tidak kunjung selesai,” ujarnya.  

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menjelaskan, pada akhir 2009, dia dipanggil Anas, yang belum lama menjabat sebagai Ketua FPD di DPR. Sampai di ruangan ketua fraksi, kata Mulyono, Anas meminta bantuan untuk menanyakan kepada BPN, mengapa pengurusan tanah Kempora terkait pembangunan Hambalang tidak kunjung selesai.  

“Setelah itu, saya menghubungi Kepala BPN Joyo Winoto, tetapi tidak bisa. Lalu, saya menelepon Sekretaris Utama BPN,” ujarnya.

Tiga minggu kemudian, Mulyono mendapat kabar bahwa surat tanah tersebut sudah selesai. Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, pihaknya terus bekerja maksimal dalam menuntaskan kasus-kasus yang merupakan hasil pengembangan kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Salah satu yang terus didalami adalah dugaan suap dan penggelembungan dalam proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang.  

Meski demikian, Abraham mengaku, pihaknya masih menemui sejumlah kendala dalam mengusut kasus-kasus korupsi besar. Hambatan itu menjadi faktor yang menyebabkan pengusutannya berjalan lambat.  

Salah satu kendala yang dialami, kata Abraham, adalah minimnya jumlah penyidik. Saat ini, ujarnya, KPK hanya memiliki jumlah penyidik sekitar 200 personel, sedangkan jumlah perkara yang masuk tidak sebanding dengan tenaga penyidik.  

Banyaknya kasus korupsi di daerah juga tidak bisa diabaikan KPK, hal itu sangat penting untuk membangun kepercayaan orang-orang di daerah, terutama mengenai fungsi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.  

“Kami memiliki keterbatasan penyidik. Jumlah penyidik kurang lebih 200 orang yang harus menangani perkara dengan jumlah perkara yang sangat banyak. Jumlah itu tidak seimbang dan membuat kami tertatih-tatih. Di sisi lain, kami tidak bisa mengabaikan kasus-kasus korupsi di daerah,” ujarnya.  

Untuk meningkatkan performa KPK, Abraham mengatakan, diperlukan penambahan jumlah penyidik minimal dua kali lipat dari jumlah yang ada saat ini. Meski kekurangan penyidik, KPK tetap berusaha maksimal mengingat ekspektasi yang besar dari publik kepada lembaga itu dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi berskala besar. [ECS/O-1]  




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!