SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 22 November 2014
BS logo

Komite Etik Umumkan Nasib Pimpinan KPK Awal Oktober
Jumat, 23 September 2011 | 9:32

Anggota Komite Etik KPK, Syafii Maarif Anggota Komite Etik KPK, Syafii Maarif

[JAKARTA] Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan KPK telah mendapatkan kesimpulan dari pemeriksaan yang telah dilakukan selama ini.
Demikian dikatakan salah satu anggota Komite Etik, Syafii Maarif. "Draft kasar kesimpulan Komite Etik sudah ada. Tetapi, belum bisa diumumkan saat ini," kata mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu kepada SP saat dihubungi, Jumat (23/9).

Menurut Buya, seharusnya memang Komite Etik mengumumkan hasil penyelidikannya pada Jumat (23/9) ini. Tetapi, dikarenakan pimpinan KPK yang tidak lengkap. Sehingga, pengumuman ke publik ditunda sampai awal Oktober mendatang.

"Pimpinan KPK tidak lengkap. Ada yang ke Italia dan India. Sehingga, kemungkinan hasil Komite Etik baru bisa diumumkan pada minggu pertama bulan Oktober atau tanggal 6 Oktober," ungkap Buya.

Hanya saja, Buya tidak mengatakan apakah hasil dari pemeriksaan yang selama ini dilakukan Komite Etik. Karena, masih bersifat rahasia.

Komite Etik dibentuk sebagai bentuk pembuktian atas tudingan tersangka kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin bahwa ada pertemuan atau kesepakatan antara unsur pimpinan KPK dengan pihak luar mengenai perkara.

Disebutkan, Wakil Ketua KPK bidang Penindakan, Chandra M Hamzah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Dimana, dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh mantan Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja tersebut terjadi kesepakatan yang isinya KPK tidak akan memanggil Anas dan politikus Partai Demokrat lainnya dalam kasus suap Wisma Atlet. Kemudian, keduanya akan didukung menjadi Pimpinan KPK periode 2011-2015.

Selain itu, tudingan terhadap Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, M Jasin sebagai anak buah dari Anas Urbaningrum. Sehingga, timbul dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK. [N-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!