SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 23 Oktober 2014
BS logo

Komnas HAM Maluku: Ada Unsur Pembiaran Kerusuhan Ambon
Kamis, 22 September 2011 | 9:04

Tentara diturunkan untuk amankan Kota Ambon [antara] Tentara diturunkan untuk amankan Kota Ambon [antara]

[AMBON] Koordinator Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Maluku Oktovianus Lawalata,SH menilai ada unsur pembiaran oleh aparat kepolisian dan pemerintah sehingga bentrok antar warga di Ambon beberapa waktu lalu meluas dan tidak diantisipasi secara baik.

“Insiden awalnya adalah persoalan di Gunung Nona. Nah, itu tidak diantisikapsi secara baik. Misalnya, aparat keamanan harus antisipasi sejak awal agar tidak terjadi bentrok,” katanya di Ambon Kamis (22/9).

Lembaga independen itu juga melansir hak warga kota terganggu akibat bentrok. “Aparat tidak peka dan tidak jeli mengantisipasi warga saat proses pemakaman korban di pemakaman Mangga Dua. Saat itu hanya empat aparat kepolisian yang sementara menjaga dan mengawal proses pemakaman. Kenapa Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mengatakan banyak aparat kepolisian yang berjaga-jaga saat itu. Begitu juga dengan sejumlah aksi bentrok dan aksi pembakaran disejumlah titik di Kota Ambon tidak diantisipasi secara baik,” katanya.

 Oktovianus mengatkan, akibat bentrok yang terjadi membuat hak rasa aman, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan , hak hidup, hak pemukiman masyarakat terganggu. Komnas baru lakukan investigasi awal untuk melakukan pemantauan pro justisia. 
 
“Terhadap masalah itu, pihaknya kini sementara melakukan pengumpulan data di lapangan. Memang Komnas pusat telah mengirimkan satu orang. Tapi, saya sudah menyurat agar ditambah lagi,” katanya. 

Sementara itu desakan untuk mencopot Kapolda Maluku datang dari Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) Maluku. Koordinator Wilayah (Korwil) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Maluku Elsye Duganata meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Timur Pradopo mencopot Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease dari jabatannya.

“Mereka tidak pantas duduk di kursi itu. Masalah sekecil itu saja tidak bisa diantisipasi. Dimana peranan intelejen dalam mengantisipasi situasi keamanan,” katanya di Ambon ketika membaca pernyataan sikap Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) di Maluku.

Aliansi OKP yang ikut menandatangani pernyataan sikap tersebut antara lain, Bakor OMK Kota Ambon, PMII, GMKI, IMM, HMI, GMNI, PMKRI, PW IPM dan PII Maluku.

“Kami satukan suara mendesak Kapolri, Jenderal Timur Pradopo mencopot Brigjen Pol Syarief Gunawan dan AKBP Djoko Susilo dari jabatan Kapolda Maluku dan Kapolres Ambon. Hal ini akibat mereka tidak responsif dan tanggap dalam mengatasi bentrokan yang terjadi pekan lalu. Aliansi OKP menilai aparat penegak hukum lambat dalam mendeteksi persoalan yang terjadi di masyarakat, sehingga merebak menjadi pertumpahan darah di bumi cinta damai ini. Hal ini menggambarkan pemahaman tentang pluralisme perlu mendapat perhatian serius dari semua komponen masyarakat yang ada di Maluku,” katanya. [156] 
 




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!