SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 24 November 2014
BS logo

Kompolnas : Jangan Rekayasa Kasus Penipuan Rp 20 M
Selasa, 18 September 2012 | 9:27

Edi Hasibuan [poskota] Edi Hasibuan [poskota]

[JAKARTA] Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta penyidik Polda Metro Jaya tidak memihak berkaitan kasus penipuan senilai Rp 20 miliar yang melibatkan Presiden Direktur PT Perdana Maju Utama (PMU) Arif Budiman dan Direktur PT Purnama Putra Mahkota (PPM), Djuwarwanti.

“Kompolnas perlu mengklarifikasi kasus tersebut. Jika ada indikasi rekayasa, maka pimpinan Polri harus mengambil sanksi tegas kepada penyidiknya,” ujar anggota Kompolnas, Edi Hasibuan kepada SP.

Sebagaimana diketahui, Junimart, kuasa hukum Arif Budiman, menyatakan tidak benar kliennya melakukan penipuan dan penggelapan sesuai laporan polisi nomor 4495/XII/2011/PMJ/Ditserkrimum (22/11/2011) atas nama pelapor Djuwarwanti. Menurut Junimart, kliennya yang juga Direktur Utama CV Padak Mas, telah menandatangani MoU tentang pengelolaan tambang di Balikpapan dan Lombok Barat (4 Mei 2011) itu dengan Komisaris PT Purnama Putra Mandiri, Deddy Kresnawan dan Djuwarwanti, dengan nilai kerjasama Rp 70 miliar.

Namun Deddy dan Djuwarwanti tidak melanjutkan kesepakatan tersebut, lalu Arif menggugat atas dasar wanprestasi yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 325/pdt/G/2012/PN.Jkt.Bar tertanggal 26 Juni 2012. Sementara itu, Kepala Subdit Jatanras Dirkrimum Polda Metro, AKBP Helmy Santika kepada pers, Jumat (14/9) mengatakan, Arif ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 29 Agustus 2012 lalu.

Menurut Helmy, awalnya Arif mengajak Djuwarwanti Cs kerjasama dalam bidang investasi usaha pengelolaan tambang batubara di Muara Jawa dan Loakulu, Balikpapan, Kalimantan Timur melalui PT Perdana Maju Utama (PMU) dan tambang biji besi di Lombok via CV Padak Mas  pada 15 Juni 2011.

Arif  pemilik saham PT PMU sebanyak 80 persen dan CV Padak Mas sekitar 70 persen. Kerjasama dengan Djuwarwanti dengan pembagian keuntungan dibagi dua. Lalu ditransfer Rp 20 miliar secara bertahap ke rekening Arif. Djuwarwanti melapor ke Polda Metro karena saat meninjau lokasi tambang di Lombok tidak ada kegiatan alat berat, barang baru dan produksi tambang tidak sesuai dengan laporan yang diterima korban. [G-5]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!