SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 31 Oktober 2014
BS logo

SBY Terima Gelar HC dari Malaysia

Konsep ‘Dynamic Equilibrium’ Gantikan ‘Balance of Power’
Rabu, 19 Desember 2012 | 12:17

Presiden SBY [abror] Presiden SBY [abror]

[KUALALUMPUR] Jika pada masa lalu ada konsep balance of power, saat ini yang diperlukan adalah dynamic equilibrium. Kehadiran kekuatan besar di kawasan ini  -seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Jepang,  India, Korea, Australia, dan ASEAN-  tidak perlu  menciptakan ketegangan baru jika  yang terbentuk adalah dynamic equilibrium.   

Kondisi keseimbangan yang dinamis itu semakin bagus jika semua kekuatan bergabung dalam arsitektur kerjasama yang inklusif, dalam hal ini adalah East Asia Forum  disertai instrumen yang disepakati dan dipatuhi secara bersama.  

Demikian salah satu bagian pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menerima anugerah gelar Doktor Honoris Causa di bidang Kepemimpinan dari  Universiti Utara Malaysia di Istana Negara, Malaysia, Rabu (19/12), seperti dilaporkan wartawan SP, Primus Dorimulu.   

Hadir pada kesempatan itu, Yang Dipertuan Agong Tuanku Al Haj Abdul Halim, Chancellor Universiti Utara Malaysia, Wakil Rektor Universiti Utara Malaysia, Dato’ Mohamed Mustafa Ishak, para civitas akademika Universiti Utara Malaysia, dan sejumlah menteri dari Indonesia.   

Penghargaan itu, kata Presiden SBY, cukup istimewa karena merupakan pemberian gelar Honoris Causa yang pertama dari Malaysia. "Saya merasa bangga menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar terhormat ini. Saya juga merasa bangga dapat bergabung dengan sederetan tokoh penting seperti Margareth Thatcher, Tun Dr Mahatir Muhammad, dan Tun Abdullah Badawi yang telah mendapatkan penghargaan serupa," ujar SBY.  

"Dengan kerendahan hati, saya dedikasikan  anugerah doktor Honoris Causa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga penganugerahan gelar doktor Honoris Causa pada hari ini, selain menjadi cerminan keeratan persahabatan kedua bangsa, juga semakin memperkuat kerja sama Indonesia dan Malaysia, utamanya di bidang pendidikan tinggi," kata Presiden.  

Latar belakang penganugerahan Doktor Falsafah Kehormatan,  yaitu peace, atau perdamaian, kata SBY, adalah topik yang senantiasa relevan, penting dan menjadi kepedulian semua pihak. Isu tentang perdamaian telah menjadi isu bagi semua.  Isu bagi perorangan, komunitas, negara bahkan dunia. Perdamaian, setidaknya, mencakup tiga hal mendasar.   

Pertama
, berkaitan dengan makna dan hakikat perdamaian itu sendiri.  Kedua, menyangkut apa yang harus dilakukan oleh sebuah negara untuk menjaga dan menegakkan keamanan dan perdamaian di negaranya masing-masing.  Ketiga, bagaimana kawasan dan dunia bisa bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan damai.   

Indonesia memiliki pengalaman mengelola konflik untuk menciptakan perdamaian, baik di dalam negeri sendiri seperti kasus Aceh  maupun dengan negara tetangga seperti Timur Leste dan Malaysia, serta ikut mewujudkan perdamaian di bebagai belahan dunia. Pengalamannya di kemiliteran, kata SBY, memperkaya dirinya dalam menangani berbagai kasus konflik di dalam negeri dan internasional.  

Komitmen Semua Pihak
Menurut SBY, terpeliharanya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan ini merupakan komitmen semua pihak.  Tercegahnya konflik terbuka, bahkan peperangan, di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur juga merupakan kepentingan bersama.  Kawasan yang aman dan damai harus diwujudkan agar setiap negara bisa membangun diri, termasuk membangun perekonomiannya dengan baik.  

Latar belakang dan tujuan utama pembentukan ASEAN di tahun 1967 adalah  untuk mencegah konflik dan peperangan di antara negara anggota. Karena hanya dengan demikian, perekonomian akan tumbuh baik dan akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat masing-masing negara. "Dengan  bersatu dalam ASEAN, kita juga meyakini bahwa  kita semua akan bisa membangun persahabatan dan kemitraan yang kuat dan baik pula," papar Presiden.  

Dalam kaitannya dengan keamanan dan kerja sama antarnegara di satu kawasan, terutama ASEAN, muncul sejumlah pertanyaan. Apakah kawasan ini masih menghadapi ancaman yang nyata?  Apakah perkembangan geopolitik pasca-Perang Dingin juga memiliki implikasi terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan? Apakah persoalan di Laut China Selatan akan menjadi flash point, dan setiap saat bisa meledak menjadi konflik terbuka bagi negara-negara tertentu?   

Bagaimana pula situasi keamanan di Asia Timur, baik ketegangan antara Tiongkok dan Jepang dewasa ini, maupun situasi di Semenanjung Korea yang jauh dari aman? Dan, sejauh mana kohesi dan integrasi ASEAN sendiri, utamanya yang bertumpu pada konsep ASEAN Political and Security Community, sehingga bisa mencegah dan meniadakan konflik di antara kita sendiri?  

Presiden menekankan pentingnya membangun prakondisi dan kondisi yang bisa lebih mencegah terjadinya konflik terbuka.  Dalam membangun prakondisi dan kondisi kawasan yang resilient terhadap konflik dan benturan kekuatan, pertama-tama haruslah kembali ke state of mind dari para pemimpin politik di kawasan ini.   

"Apakah semuanya sepakat dan memiliki komitmen yang kuat bahwa pertentangan apa pun yang mungkin muncul di kawasan ini haruslah diselesaikan secara damai, secara politik dan secara diplomasi.  Tidak begitu saja  menggunakan kekuatan, terutama kekuatan militer," ungkapnya.  

Setelah itu, kata SBY,  diperlukan kondisi objektif yang bisa menangkal dan mencegah terjadinya koflik terbuka, seperti arsitektur kawasan berikut instrumen yang bisa menjaga dan memperkokoh stabilitas, keamanan, dan perdamaian. Di kawasan ASEAN ada arsitektur kerja sama ASEAN, ASEAN+, East Asia Summit, dan bahkan APEC. ”Instrumen yang kita miliki juga cukup memadai, seperti Piagam ASEAN, Treaty of Ammity and Cooperation, dan South East Asia Nuclear Weapon Free Zone,” katanya.  

Setelah memiliki arsitektur kerja sama beserta instrumen yang diperlukan,  butuh upaya terus-menerus untuk  memperkokoh keadaan itu dengan pembangunan rasa saling percaya satu sama lain.  "Inilah pentingnya kita terus melakukan dialog politik dan keamanan, termasuk penyelenggaraan latihan-latihan militer bersama agar terbangun kedekatan satu sama lain," kata SBY.  

Tidak Ada Garansi

Meski sudah memiliki arsitektur kerja sama dan instrumen pencegah konflik terbuka dan benturan kekuatan di kawasan ini,  kata SBY, tidak pernah ada garansi bahwa konflik dan benturan kekuatan itu tidak akan terjadi. Hal demikian logis, jika mengingat bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki perbedaan yang tidak sedikit, misalnya dari segi ideologi, sistem politik, kebijakan ekonomi, serta kebijakan dan strategi nasionalnya masing-masing.  

Di antara negara-negara di kawasan ini juga masih ada yang memiliki akar konflik, seperti sengketa perbatasan, rivalitas dan kompetisi politik, benturan kepentingan ekonomi dan energi, dan lain-lain.  Juga ada negara yang di masa lalu pernah terlibat dalam konflik bahkan peperangan dengan negara lain di kawasan yang sama.  

Oleh karena itu, upaya penting lainnya adalah manajemen konflik seperti apa yang harus dijalankan bila konflik terbuka benar-benar terjadi di kawasan ini.  

Konflik yang mengemuka saat ini  misalnya konflik di Laut China Selatan, sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja, atau konflik di Asia Timur, termasuk ketegangan di semenanjung Korea.   Akankah pemecahan konflik diserahkan kepada negara-negara yang sedang bersengketa? Atau sebaiknya organisasi kerja sama di kawasan ikut pula berperan secara konstruktif bagi upaya pencegahan konflik (conflict prevention) dan juga ikut menyelesaikan konflik yang sudah terjadi (conflict resolution).  

Organisasi kerja sama kawasan, seperti ASEAN, demikian SBY, bagaiman pun harus peduli, ikut mencari solusi, dan ikut mencegah terjadinya konflik terbuka apalagi yang disertai penggunaan kekuatan militer. Apalagi jika permasalahan ini terjadi di kawasan Asia Tenggara. Ini tidak berarti ASEAN melakukan intervensi pada urusan dalam negeri sebuah negara, dan juga tidak berarti ASEAN mengambil alih urusan negara anggotanya.   

Konsepnya adalah ASEAN ingin menjadi bagian dari solusi. Oleh karena itu diperlukan pembahasan yang konstrukitf di antara para pemimpin jajaran ASEAN jika hal demikian terjadi. ASEAN punya pengalaman yang baik yakni ketika dihadapkan pada konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, serta ketika Myanmar masih menghadapi sanksi dan embargo yang keras dari negara-negara Barat.  

"Para pemimpin ASEAN bisa membangun semacam konsensus tentang bagaimana ASEAN dapat ikut menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh sejumlah negara ASEAN tersebut.  Pendekatan, budaya dan cara begini menurut pendapat saya perlu kita jaga dan lakukan di masa depan," kata SBY.

ASEAN bahkan juga ikut berperan dalam menjaga stabilitas, keamanan dan perdamaian di Laut China Selatan. Ketegangan di kawasan laut ini masih tetap tinggi. Namun, pada East Asia Summit yang dilaksanakan di Bali tahun lalu, selaku Ketua ASEAN tahun itu, Indonesia bisa mengajak semua pihak untuk membangun komitmen bersama bagi terjaganya stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan.  

Berkaitan dengan kepentingan bersama bagi terjaganya keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, kata Presiden, dirinya lega dan gembira karena kedua negara memiliki sikap dan pandangan dasar yang sama. 

Ke depan, Malaysia dan Indonesia dapat bekerja sama dan bermitra dalam memperjuangkan kepentingan bersama ini. "Dengan Perdana Menteri Muhammad Najib, saya juga senantiasa menyelaraskan sikap dan pandangan saya untuk bisa bersama-sama berkontribusi dalam upaya penciptaan stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan ini," ungkap Presiden. [***]            




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!