SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 21 Desember 2014
BS logo

KPK Jangan Takut Usut Tuntas Kasus Pejabat BPN
Kamis, 22 September 2011 | 12:16

Eks Kepala BPN Joyo Winoto [Antara] Eks Kepala BPN Joyo Winoto [Antara]

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tidak takut dalam mengusut tuntas kasus sejumlah pejabat di Badan Pertanahan Negara (BPN) seperti Kepala BPN Joyo Winoto, Kakanwil BPN Jawa Barat Teddy Ruhiadi, dan Deputi V Arianto Sutadi.

“Kalau KPK takut, maka akan ada aksi untuk menangkap sendiri pejabat BPN,” ujar  Ketua Umum Forum Anti Korupsi dan Pertanahan (Fakta), Anhar Nasution kepada SP di Gedung KPK, Kamis (22/9) siang.

Fakta juga didampingi lebih dari 100 massa yang menuntut pengusutan terhadap pejabat BPN. Mereka berkumpul dengan membawa spanduk, dan berteriak meminta KPK tidak takut untuk mengusut kasus ini.

“Kami minta KPK agar segera periksa Joyo Winoto, Teddy, dan Sutadi. Jika tidak, kami telah siapkan pasukan pemburu koruptor untuk menjemput para koruptor tersebut yang telah menyengsarakan rakyat. Ini merupakan surat kelima yang telah disampaikan Fakta kepada KPK,” katanya.

Fakta kembali melaporkan dugaan mega korupsi yang terjadi di BPN. Selama kepemimpinan Joyo Winoto, beberapa kasus pertanahan yang terindikasi korupsi sampai saat ini belum mendapat tanggapan dan tindaklanjut dari KPK. Seperti diberitakan majalah Tempo lanjut Anhar, ada dugaan penerimaan uang sebesar Rp 5 miliar yang disampaikan mantan bendahara umum Partai Demokrat, M Nazaruddin untuk memuluskan terbitnya izin atau sertifikat tanah yang akan dibangun gedung arena olahraga di Hambalang, Jawa Barat. Tanah tersebut hibah dari Bapak Probosutedjo.

Karena itulah ini merupakan perbuatan korupsi. Sesuai UU Pokok Agraria dan PP 40/1996 bahwa tanah Negara yang diperuntukkan kegunaannya untuk kepentingan Negara sama sekali tidak dipungut biaya. “Kami mendapat informasi bahwa uang 5 miliar tersebut diterima oleh Teddy yang merupakan orang kepercayaan Joyo,” ujar Anhar.

Anhar juga meminta pimpinan KPK agar segera mengambilalih kasus tanah Kubangsari Cilegon sertifikat PT Krakatau Steel yang sampai saat ini tidak ada tindaklanjut oleh Polda Banten. “Tidak mungkin kasus itu akan berlanjut, karena melibatkan Sutadi yang merupakan senior dari Kapolda Banten. Selain itu Sutadi dan Joyo juga setali tiga uang,” kata Anhar. [CKP/L-9]      




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!