SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 28 November 2014
BS logo

KPK: Kasus Saham Garuda dari Laporan PPATK
Selasa, 21 Februari 2012 | 13:28

Juru Bicara KPK, Johan Budi. [Dok.SP] Juru Bicara KPK, Johan Budi. [Dok.SP]

[JAKARTA] Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP mengatakan peningkatan status kasus dugaan pencucian uang dalam pembelian saham PT Garuda Indonesia ke penyidikan juga berdasarkan laporan transaksi mencurigakan yang diberikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke KPK.

"Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pembelian saham PT Garuda, berawal dari laporan PPATK. Tetapi, tidak semuanya berasal dari PPATK," kata Johan Budi di kantor KPK, Jakarta, Selasa (21/2).

Menurut Johan Budi, KPK memang meminta beberapa informasi terkait dengan kasus yang sedang disidik ke PPATK. Sebagai contoh, Kasus suap Wisma Atlet. Dan beberapa informasi tersebut sebagian sudah diterima oleh KPK.

Seperti diketahui, Johan Budi mengatakan bahwa kasus pencucian uang terkait pembelian saham Garuda adalah pengembangan dari kasus suap Wisma Atlet.

Kemudian, KPK secara resmi menetapkan mantan Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin (MN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan Pencucian Uang terkait pembelian saham PT Garuda.

"Berdasarkan alat bukti yang ada, KPK menaikan ke proses penyidikan,
pembelian saham di PT Garuda melalui mandiri sekuritas. Dengan
tersangka MN yang adalah anggota DPR periode 2009 sampai sekarang," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Johan Budi SP di kantor KPK, Jakarta, Senin (13/2).

Menurut Johan, MN diduga melakukan upaya pencucian uang melalui pembelian saham PT Garuda.

Atas perbuatannya, Nazaruddin disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Tipikor, subsider Pasal 5 ayat 2 UU Tipikor, subsider pasal 11, UU Tipikor. Sedangkan, untuk pencucian uang dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 4 jo Pasal 6 UU No. 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 ayat 1 ke satu.

Perihal pembelian saham PT Garuda pertama kali terkuak dalam persidangan terdakwa Muhammad Nazaruddin. Di mana, saksi Yulianis mengatakan bahwa perusahaan yang dikatakan milik Nazaruddin, membeli saham perdana PT Garuda Indonesia senilai Rp 300,8 miliar.

"Total pembelian saham Garuda itu Rp 300,8 miliar. Itu semua dari keuntungan proyek," kata Yulianis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (25/1).

Yulianis menjelaskan bahwa saham-saham tersebut dibeli dengan uang hasil keuntungan yang diperoleh Grup Permai dari proyek selama tahun 2010. Di mana, keuntungan waktu itu mencapai Rp 200 miliar dari total pengerjaan proyek senilai Rp 600 miliar.

Kemudian, melalui lima perusahaan di bawah Permai Grup membeli saham Garuda. Di antaranya, PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai Rp 22,7 miliar, PT Cakrawala Abadi 50 juta lembar saham senilai Rp 37,5 miliar, PT Exartech Technology Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp 124,1 miliar, PT Pacific Putra Metropolitan sebanyak 100 juta lembar saham senilai Rp 75 miliar, dan PT Darmakusuma sebanyak Rp 55 juta lembar saham senilai Rp 41 miliar. (N-8)




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!