SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 24 November 2014
BS logo

Manajemen Freeport pun Kecewa
Wartawan SP di Papua Robert Isidorus Vanwi | Jumat, 23 September 2011 | 11:13

Ribuan karyawan PT  Freeport Indonesia mulai turun dari Greesberg, Rabu (15/9) sekitar pukul 09.00 WIT. Tampak mereka melewati Gorong-gorong atau terminal kedatangan untuk menuju Kota Timika, Papua. (Foto: SP/Robert Isidorus Vanwi)
Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia mulai turun dari Greesberg, Rabu (15/9) sekitar pukul 09.00 WIT. Tampak mereka melewati Gorong-gorong atau terminal kedatangan untuk menuju Kota Timika, Papua. (Foto: SP/Robert Isidorus Vanwi)

Tahun ini, dua kali gelombang aksi unjuk rasa dan aksi mogok besar-besaran oleh ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (FI). Tentu sekali, hal itu terjadi bukan atas kehendak segelintir karyawan, namun merupakan akumulasi rasa tidak puas dari mayoritas karyawan perusahaan pertamabangan multinasional itu.

Menurut para karyawan, Presiden Direktur dan CEO PT Freeport Indonesia, Armando Mahler serta manajeman lainnya, pura-pura tidak tahu keinginan pekerja. “Saya yakin, mereka, karena secara pribadi saya sudah bertemu dan menyampaikan masalah ini. Tapi ia belum mengambil satu keputusan. Ini yang kami sayangkan  karena tidak ada ketegasan sikap dari pimpinan perusahaan,” ujar Ketua SPSI FI Sudiro.

Pada dasarnya pekerja  yang diwakili SPSI siap berunding, siap untuk bernegosiasi, dengan catatan mereka punya itikad baik dan jangan mengulur-ngulur waktu. “Sebagai perusahaan tambang kelas dunia, sebetulnya perusahaan mampu memenuhi tuntutan para karyawan. Namun, perusahaan selami ini hanya memikirkan bisnis, bisnis, dan mengembangkan perusahaan. Pekerja ini ditinggal dan memikirkan sendiri kesejahteraannya dan mencari solusi sendiri. Ini sesuatu yang tidak fair. Karena yang membesarkan perusahaan adalah pekerja,” katanya.

Perusahaan juga dinilai tidak transparan soal pendapatan perusahaan. “Ketika kami menginginkan upah, kami tentu ingin mengetahui bagaimana kondisi dan pendapatan perusahaan,” katanya.

Kecewa
Juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait kepada SP   mengatakan, mogok kerja ini telah menyebabkan terbatasnya kegiatan pertambangan, pabrik pengolahan, dan pengapalan konsentrat. "Kami sedang menilai dampak pada produksi dan pengiriman. Sekitar 50% dari total tenaga kerja kami, terutama karyawan kontraktor dan karyawan bukan anggota serikat pekerja, telah melapor untuk bekerja dan mengendalikan kegiatan operasi yang penting ini. Diharapkan, kegiatan operasional penuh dapat dicapai dalam waktu singkat setelah aksi mogok dihentikan," ujar Ramdani.

Dikatakan, Manajemen PT Freeport Indonesia kecewa karena PUK-FSP KEP SPSI memutuskan untuk melakukan pemogokan yang tidak sah. Saat perundingan dimulai pada tanggal 20 Juli 2011, manajemen selalu berupaya melakukan perundingan dengan itikad baik, demi tercapainya suatu kesepakatan yang adil dan wajar dalam rangka Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode 2011-2013.  

"Kami telah mengungkapkan keinginan manajemen untuk melanjutkan dialog ini, sehingga kesepakatan dapat dicapai dalam waktu singkat. Tidak ada dasar hukum untuk penghentian segala bentuk pekerjaan yang dianggap pemogokan, karena peraturan perundangan senantiasa mendorong dialog yang berkelanjutan dan mediasi," ujarnya.

Diungkapkan, proses mediasi telah dimulai di Jakarta melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang juga dihadiri perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika, serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan DPP SPSI untuk mencari resolusi dari aksi mogok dan untuk bekerja menuju penyelesaian PKB.

“Selama perundingan, manajemen telah menawarkan paket kompensasi yang kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan untuk periode Oktober 2011-September 2013. Paket kompensasi yang ditawarkan adalah salah satu paket terbaik bagi pekerja di Indonesia dan PT Freeport Indonesia,” katanya.

Kekecewaan PT Freeport Indonesia juga dikemukakan melalui dua koran lokal yang terbit di Timika. Disebutkan, Pemerintah Indonesia kehilangan penerimaan negara dari pajak royalti, yang dapat mencapai US$ 8 juta/hari. Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Komora (LPMAK), melalui dana kemitraan, juga menderita kerugian yang dapat mencapai US$ 200/hari. Hal itu akan terpengaruh pada layanan penting masyarakat, seperti pendidikan dan masyarakat.

Meski diimbau untuk segera bekerja, sebagian besar karyawan tetap memilih mogok. Kondisi pertambangan di Tembagapura,  sebuah distrik setingkat kecamatan, kini masih sepi. Dua tambang besar, yaitu Ertsberg (tambang tembaga) di Gunung Erstberg dan tambang Grasberg di Gunung Grasberg, yang merupakan tambang dengan cadangan tembaga terbesar ketiga di dunia dan cadangan emas terbesar dunia itu, kini tak beroperasi normal.

Tambang Grasberg adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia milik Freeport, yang berbasis di AS.

Biaya membangun tambang di atas gunung US$ 3 miliar. Pada tahun 2004, tambang ini diperkirakan memiliki cadangan 46 juta ons emas.




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!