SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 23 November 2014
BS logo

Kasus Pilkada Masih Diproses

Mendagri Tunda Pelantikan Bupati Terpilih Nagekeo dan SBD
Selasa, 12 November 2013 | 13:59

Gamawan Fauzi. [Google] Gamawan Fauzi. [Google]

[KUPANG] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dipastikan akan menunda pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebab, pilkada di kedua kabupaten itu masih diproses secara hukum.  

Proses hukum sengketa pilkada Nagekeo masih digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang dan sengketa Pilkada SBD di Pengadilan Negeri (PN) Waekabubak, Kabupaten Sumba Barat.  

“Kami akan pending pelantikan hingga proses hukum sengketa Pilkada Nagekeo dan SBD mendapat kepastian hukum tetap dari PTUN dan Pengadilan Negeri,” kata Syarif S Badri, Kasubdin Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, mewakili Dirjen Otda, saat menerima perwakilan warga Kabupaten Nagekeo dan SBD di Kantor Kemendagri, Senin (11/11).  

Menurut Badri, yang didampingi beberapa orang Staf Biro Hukum dan Biro Umum Kemdagri, hingga saat ini, usulan pelantikan Bupati Nagekeo dan SBD belum diterima dari NTT. “Jika usulan pelantikan itu sudah ada, kami akan melakukan koordinasi dengan Gubernur NTT dan PTUN Kupang serta PN Waekabubak terkait proses hukum sengketa Pilkada di dua kabupaten itu,” katanya menanggapi desakan ratusan warga Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten SBD, NTT menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kemendagri dan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin. Warga Nagekeo diwakili oleh Forum Pemuda Peduli Nagekeo (FPPN).  

“Mendagri merespons positif tuntutan kami,” kata Marselinus Wundu, kepada SP melalui telepon dari Jakarta,  Selasa, (12/11) pagi. Marselinus Wundu salah seorang calon Wakil Bupati Nagekeo, berpasangan dengan Marsel Ado Wawo (Paket Mama).  

Marselinus Wundu menjelaskan, Kemdagri sudah mengetahui proses Pilkada Nagekeo bermasalah dan cacat humum sejak putaran pertama. Sedangkan pilkada SBD, tersangkut perbuatan pidana. Ketua KPUD SBD, Yohanes Bili Kii sudah menjalani hukumanan kurungan selama 13 bulan penjara, karena terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pengelembungan suara dengan menghilangkan jumlah suara sah dari paket KonCO Ole Ate.  

“Untuk pasangan terpilih bupati dan wakil bupati Nagekeo sementara pelantikan dipending sambil menunggu proses hukum di PTUN Kupang dan DKPP terkait gugatan Paket Mama kepada KPU NTT belum lama ini. Terkait SBD juga dipending pelantikan sambil menunggu proses hukum pidana di PN Waetabula, Kabupaten Sumba Barat, NTT,” kata Marselinus Wundu mengutip penjelasan dari Mendagri, melalui Ditjen Otda.  

Di tempat terpisah, Kepala Biro Pemerintahaan Setda NTT, Welem Voni mengatakan, dokumen usulan pelantikan bupati dan wakil bupati Nagekeo belum lengkap, sehingga dokumen itu dikembalikan ke Nagekeo untuk dilengkapi. Sedangkan mengenai kapan dilantik, itu menjadi kewenangan Mendagri.  

“Gubernur NTT hanya koordinasi terkait pelantikan itu. Sedangkan masalah kasus yang disengketakan itu pun akan disampaikan oleh Gubernur NTT kepada Mendagri sebagai laporan saja. Namun keputusan ada ditangan Mendagri, Gamawan Fauzi,” kata Welem Voni.   

KPK
Sementara itu, FPPN mengadukan beberapa kasus ke KPK. Pertama, terkait pilkada. Kedua, dugaan penyimpangan penggunaan keuangan negara dalam pembangunan Gedung DPRD Nagekeo, yang merugikan keuangan negara Rp 10 miliar lebih. Kasus itu, yang menyeret Elias Jo dan Paulinus Nuwa Veto, mantan Pejabat Bupati Nagekeo dan Mantan Ketua DPRD Nagekeo.  

Ketiga, dugaan korupsi pengadaan mobil dinas oleh Elias Jo dan Paulinus Nuwa Veto. Saat ini, keduanya terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, untuk masa bhakti 2013-2018.  

Staf Humas KPK didampingi staf penyidik KPK, Sugeng menyatakan, penyampaian data oleh FPPN itu, ditampung. KPK berjanji merespons pengaduan warga terkait beberapa kasus tersebut. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar kasus-kasus itu segera diungkap,” kata Sugeng. [YOS/N-6]    




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!