SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 22 Desember 2014
BS logo

Menpora Bantah Dana Talangan
Kamis, 22 September 2011 | 8:41

Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng ketika dipanggil KPK 31 Mei lalu. (Foto: SP/Joanito De Saojoao) Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng ketika dipanggil KPK 31 Mei lalu. (Foto: SP/Joanito De Saojoao)

[JAKARTA] Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng membantah adanya mekanisme dana talangan di kementerian yang dipimpinnya. Sebab, semua program sudah ada anggarannya dalam alokasi APBN untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Tidak ada kebijakan dana talangan untuk membiayai kegiatan di Kementerian. Kami tidak mengetahui adanya dana talangan," kata Andi Mallarangeng saat bersaksi untuk terdakwa Wafid Muharam di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21/9).

Menurut mantan Juru bicara (Jubir) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, kementerian adalah lembaga negara yang dasar pijakannya adalah undang-undang (UU). Sehingga, pendanaannya bersumber dari APBN. "Itu pendanaannya dari APBN tidak ada kebijakan dana talangan," jelas Andi.

Sebaliknya, politikus Partai Demokrat tersebut mengaku tidak pernah dilaporkan oleh Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Wafid Muharram terkait dana talangan yang diperlukan untuk membiayai
program di kementerian karena anggaran APBN belum cair.

"Kalau berkenaan dengan tugas Kementerian kami tidak ada perintah dan tidak dilapori penerimaan uang, pemberian uang seperti dana talangan dari pihak ketiga. Sama sekali tidak ada," ungkap Andi.

Menurut Andi, jika ada kesulitan sudah seharusnya dibahas bersama untuk dicarikan jalan keluar. Termasuk, jika dalam proyek SEA Games XXVI membutuhkan dana atau kekurangan dana. "Saya percaya jika ada persoalan, dibicarakan dengan baik pasti ada solusi yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku," ujar mantan Juru Bicara Kepresidenan itu.

Bahkan, sebagai Menteri, Andi Mallarangeng mengatakan secara tegas seharusnya apa yang dilakukan Wafid Muharam dengan menggunakan dana talangan tidak dilakukan. Sehingga, pasti akan dicegah jika dilaporkan pada dirinya.

Selain itu, Andi Mallarangeng memastikan pada saat peristiwa penangkapan tanggal 21 April 2011 terjadi, sudah 100 persen dana yang dibutuhkan untuk membangun Wisma Atlet SEA Games dikirim ke Komite Pembangunan di daerah. Karena, pelaksanannya diserahkan pada daerah.

"Dalam proyek pembangunan Wisma Atlet, 80 persen langsung di transfer ke Komite Pembangunan. Setelah itu, 20 persen setelahnya. Dan setahu saya semua sudah di transfer ke Komite Pembangunan," ujar pesaing Anas Urbaningrum dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Lebih lanjut, dalam kesaksiannya, Andi Mallarangeng mengakui telah melakukan supervisi kepada Wafid Muharam selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kemenpora. Tetapi, supervisi tersebut tidak dilakukan sampai terperinci.

"Kami melakukan supervisi. Tetapi, kami tidak bisa mengikuti kegiatan Sesmenpora selama 24 jam," kata Andi ketika ditanya mengapa sampai tidak mengetahui dibutuhkannya dana talangan.

Hanya saja, Andi Mallarangeng mengakui pernah mengatakan untuk mendukung acara De Jonga (kelompok pesepakbola dari Belanda). Tetapi, tetap meminta Sesmenpora untuk diverifikasi dengan memperhatikan dana
yang ada pada Kemenpora. "Untuk itu (De Jonga) tetap dengan didukung oleh dana karena memang
saya lihat anggaran juga ada," imbuhna.

Andi mengaku tidak mengetahui memerlukan dana dari pihak ketiga untuk mendukung acara tersebut. Sebab, anggarannya ada di Kemenpora sehingga dananya pasti telah tersedia. [N-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!