SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Senin, 27 Maret 2017
BS logo

Militer Myanmar Akhiri Operasi di Rakhine Utara
C-5 | Kamis, 16 Februari 2017 | 11:57

Pekerja Malaysia  membongkar barang bantuan untuk warga Muslim Rohingnya, yang dikirimkan oleh bantuan kemanusiaan kapal Malaysia Aliya Nautika di pelabuhan Chittagong, Bangladesh, Selasa (14/2). [AFP] Pekerja Malaysia membongkar barang bantuan untuk warga Muslim Rohingnya, yang dikirimkan oleh bantuan kemanusiaan kapal Malaysia Aliya Nautika di pelabuhan Chittagong, Bangladesh, Selasa (14/2). [AFP]

[YANGON] Militer Myanmar mengakhiri operasinya di Rakhine utara setelah melakukan tindakan keras selama empat bulan kepada warga Rohingya. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperingatkan tindakan tentara Myanmar bisa menjadi kejahatan melawan kemanusiaan.

Ratusan minoritas Muslim Rohingya diperkirakan tewas dalam aksi tentara dan hampir 70.000 orang terpaksa melarikan diri ke Bangladesh sejak militer meluncurkan kampanye untuk menangkap kelompok militan yang menyerang pos perbatasan polisi. Para pelarian memberi kesaksian mengerikan tentang pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan oleh para pasukan keamanan. Rumah-rumah warga Rohingya juga dibakar selama operasi empat bulan tersebut.

Laporan PBB berdasarkan kesaksian para pengungsi di Bangladesh, menyebutkan bahwa pasukan Myanmar melakukan kebijakan teror yang terukur. Namun, selama berbulan-bulan pemerintah Myanmar membantah laporan yang dikumpulkan media asing dan kelompok hak asasi manusia (HAM) serta menyebutnya rekayasa. Myanmar juga membatasi akses ke wilayah Rakhine.

Meski begitu, tuduhan PBB berhasil menekan pemerintahan sipil Myanmar yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, untuk mengendalikan militer. Pada Rabu (15/2), kantor Suu Kyi menyatakan pasukan militer telah menghentikan kampanye mereka dan meninggalkan Rakhine di bawah kendali polisi.

“Situasi di Rakhine utara saat ini sudah stabil. Operasi pembersihan yang dilakukan militer telah berhenti, jam malam telah reda, dan hanya tinggal kehadiran polisi untuk mempertahankan perdamaian,” kata penasihat keamanan nasional yang baru ditunjuk, Thaung Tun.

Pemerintah Myanmar telah membentuk sebuah komisi negara pimpinan Wakil Presiden yang juga bekas militer, Myint Swe, untuk menyelidiki tuduhan dalam laporan PBB. “Kami telah memperlihatkan bahwa kami siap bertindak jika ada bukti jelas pelanggaran,” kata Thaung.[AFP/Reuters/U-5]




Kirim Komentar Anda


Pasang iklan disini via B1 Ads