SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 1 November 2014
BS logo

Uji Materi UU BPK

MK Kabulkan Gugatan Anggota BPK
Rabu, 11 September 2013 | 18:06

Gedung BPK Pusat [tribunnews] Gedung BPK Pusat [tribunnews]

[JAKARTA] Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar dalam  uji materi perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (4).  

Dengan keputusan itu, maka masa jabatan Bahrullah baru akan berakhir pada 2016 mendatang.   Bahrul terpilih dan dilantik pada November 2011 sebagai anggota BPK menggantikan Tengku Mohammad Nurlif.

"Saya lega dengan keputusan tersebut. Keputusan itu membuat hak-hak konstitusinya sebagai warga negara terpenuhi," kata Bahrul dalam keterangan pers yang dikirim ke SP, Rabu (11/9).

Bahrul mengaku langkahnya untuk mengajukan uji materi bukanlah untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan dan kemaslahatan bangsa.

Pria kelahiran Jakarta ini menambahkan, pihaknya sangat menghargai keputusan MK yang menempatkan BPK sebagai lembaga independen dan kredibilitasnya harus dijaga serta memiliki kinerja yang berkesinambungan.

”Jadi dengan adanya keputusan ini, pola kepemimpinan di BPK akan bisa terus berjalan,” tegasnya

Sebelumnya, dalam sidang yang berlangsung di Gedung MK, Selasa (10/9), majelis hakim yang dipimpin ketua MK Akil Mochtar menyatakan, Pasal 22 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 80 Indonesia Nomor 4654) bahwa sepanjang frasa “penggantian antar waktu” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK juga menyatakan, Pasal 22 Ayat (4) dan Pasal 22 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan masa jabatan BPK tidak terkait dengan hasil pemilu seperti halnya anggota DPRD, DPR, DPD atau presiden yang merupakan representasi partai politik.  

Menurut MK, BPK adalah lembaga negara yang bersifat independen. Di bagian lain, MK mempertimbangkan asas keadilan.  

Menurut lembaga yang khusus menangani sengketa undang-undang ini, tidak adil jika ada anggota BPK yang dipilih melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) hanya meneruskan masa jabatan anggota yang diganti.  

Pasalnya, proses pemilihan yang pengangkatan anggota PAW tersebut dilakukan sama dengan anggota BPK yang ditetapkan bukan dari PAW.

Pakar hukum Margarito Kamis mengaku, menyambut baik putusan MK  tersebut.  

Putusan itu tentu akan menjadi norma hukum baru yang harus ditaati seluruh pihak dalam penataan kelembagaan pemerintahan, khususnya lembaga-lembaga negara independen, seperti BPK, MK, dan KPK.

“Putusan MK ini telah menjadi norma hukum baru,” kata Margarito Kamis. [R-14]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!