SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 25 Oktober 2014
BS logo

MK: Putusan Bebas Bisa Dikasasi
Kamis, 28 Maret 2013 | 12:59

Ilustrasi Ilustrasi

[JAKARTA] Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga putusan bebas bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

"Menyatakan frasa 'kecuali terhadap putusan bebas' dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melanggar UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua Majelis Mahfud MD, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis.

Bunyi 244 KUHAP menjadi berbunyi: "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung".

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan kenyataan selama ini menunjukkan bahwa terhadap beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memang tidak diajukan permohonan banding akan tetapi diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengadilinya.

"Padahal, menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi." kata Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Hal itu, kata Sodiki, mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut.

Di satu pihak, lanjutnya, pasal tersebut melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya.

"Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa 'kecuali terhadap putusan bebas'," katanya.

Sodiki mengatakan putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana.

"Bisa saja Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan yang berada di bawahnya. Artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi," katanya.

Dalam keadaan ini, kata Sodiki, berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan.

Mahfud MD, usai sidang, mengatakan putusan ini bukan hukum baru karena MA sudah melakukan beberapa putusan bebas yang diajukan kasasi. "Ini mempermudah saja dalam penegakan hukum," katanya.

Mahfud mengatakan sekarang orang yang dinyatakan pengadilan negeri diputus bebas itu boleh kasasi. "Jadi jaksanya boleh kasasi," tegasnya. [Ant/L-9]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!