SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 26 Oktober 2014
BS logo

OJK Susun Detil Struktur Organisasi
Senin, 24 September 2012 | 20:54

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). [Google] Otoritas Jasa Keuangan (OJK). [Google]

[JAKARTA] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun struktur organisasinya secara mendetil sebagai program kerja yang sudah harus rampung 2 bulan setelah Dewan Komisioner (DK) dilantik.

Sedangkan satu  bulan setelah DK dilantik, telah terdapat Tim Transisi yang terdiri dari pejabat dan staf di Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  

Dalam paparannya kepada wartawan, Ketua OJK Muliaman Darmansyah Hadad  menerangkan, sebanyak 7 orang Anggota DK OJK akan dibantu oleh 2 orang ex-officio dari BI dan Kemenkeu, yaitu Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah dan Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawati.  

Ketujuh Anggota DK OJK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua (Rahmat Waluyanto), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota (Nelson Tampubolon), Kepala Eksekutif Pengawas Institusi Keuangan Non Bank (IKNB) yang terdiri dari perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (Firdaus Djaelani), Ketua Dewan Audit (Ilya Avianti), dan Anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (Kusumaningtuti Sandriharmy Setiono).  

“Di bawah ketujuh Anggota DK, terdapat pelaksana kegiatan operasional OJK. Total terdapat 14 Deputi, masng-masing Anggota bisa membawahi 1 hingga 4 Deputi. Sedangkan ke-14 Deputi tersebut membawahi Direktorat-Direktorat yang jumlahnya sekitar 3 hingga 6,” papar Muliaman di Jakarta, Senin (24/9).  

Tidak hanya itu, OJK membentuk Komite-Komite di luar Pelaksana Kegiatan Operasional OJK, yang melapor secara langsung kepada Anggota DK OJK.

Sebagai contoh, Wakil Ketua OJK juga akan berperan sebagai Ketua Komite Etik OJK, serta adanya Komite Pengembangan Intregasi Keuangan Syariah, Komite Perlindungan Konsumen, dan Komite Governance.   Muliaman mengungkapkan, DK OJK masih menyusun banyak program kerja yang akan dilakukan, sehingga diharapkan detilnya bisa disampaikan dalam waktu dekat.

Dengan begitu, pada 1 Januari 2013 ketika Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dipindahkan ke OJK, program bisa langsung dijalankan sesuai yang dijadwalkan di Undang-Undang (UU) OJK.  

Sedangkan pada 1 Januari 2014 atau dua tahun kemudian, bidang perbankan di BI sudah resmi berpindah ke OJK. Setelah menyusun struktur organisasi tersebut, OJK akan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) untuk meminta pengisian sumber daya manusia (SDM) yang sesuai.  

Pada Oktober 2012 yang akan datang, OJK bakal menandatangani nota kesepahaman dengan BI, Kemenkeu, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk pembentukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

Pembentukan forum yang terdiri dari empat institusi tersebut telah diamanatkan pula dalam UU OJK sebagai forum pengambil keputusan jika terjadi krisis.  

Belakangan, Tim Transisi yang diketuai oleh Dumoli Freddy Pardede yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam-LK, telah mengurus keperluan administrasi seperti serah terima dokumen, aset, dan lain-lain antara OJK dan Kemenkeu.  

“Anggota Tim Transisi ini sekitar 120 orang. Mereka bekerja secara simultan karena saat ini juga masih bekerja di posisi mereka sekarang,” ungkap Muliaman.  

OJK mencatat, saat ini terdapat sekitar 1.031 pegawai Bapepam-LK, yang semuanya akan pindah ke OJK. Sedangkan dari BI, terdapat sekitar 1.500 pegawai. Sehingga totalnya dapat mencapai 2.500 pegawai, belum termasuk rekrutmen dari masyarakat untuk mengisi posisi-posisi tertentu.  

“Setelah 1 Januari 2013, setiap tiga bulan, OJK akan mengkonfirmasi ulang kepada mantan pegawai Bapepam-LK, apakah masih ingin melanjutkan kerja di OJK atau berhenti. Begitu pula nanti ketika para pegawai BI sudah pindah, apakah masih ingin di OJK atau kembali ke BI,” tuturnya.  

Muliaman melanjutkan, salah satu aspek penting yang juga tengah disiapkan adalah posisi para penyidik yang sebelumnya sudah ada di Bapepam-LK. Namun, menurut aturan, hanya ada penyidik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penyidik dari Kepolisian, seperti yang selama ini beroperasi.  

“Nah, karena pegawai OJK bukan PNS, kami sedang melakukan kajian hukum dan pendekatan agar bisa ada penyidik non-PNS yang bisa bertugas di OJK untuk membantu penyidik Kepolisian,” ujarnya.  

Anggaran dan Iuran


Sementara itu, terkait anggaran, Muliaman tidak membantah bahwa terdapat dana yang telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 untuk operasional OJK selama setahun.

Nilai anggaran tersebut mencapai sekitar Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun, kendati dia memperkirakan nilainya bisa saja berubah. Berdasarkan UU OJK, dana APBN hanya dapat digunakan selama 5 tahun pertama.  

Sebab itu, sebuah unit kerja khusus di internal OJK melakukan penelitian untuk pungutan atau iuran (fee) yang nantinya akan dibebankan kepada industri. Hingga kini, OJK masih melakukan sosialisasi dan mencari masukan dari industri.

Muliaman menegaskan, berbagai otoritas keuangan di dunia telah lama mengenakan pungutan kepada industri untuk biaya operasional supervisi. [GRC/L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!