SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Maret 2017
BS logo

PDI-P Siapkan Tiga Skenario untuk Pilgub Jabar
Senin, 20 Maret 2017 | 14:26

Logo PDI-P [google] Logo PDI-P [google]

[BANDUNG] Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan (PDI-P) Jawa Barat, Abdi Yuhana menyatakan partainya masih menunggu hasil penjaringan untuk mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusungnya pada Juni 2018 mendatang.

“Keputusan soal calon gubernur dan wakilnya nanti tetap di tangan DPP (dewan pimpinan pusat) PDI-P,” kata Abdi ketika dihubungi SP, Minggu (19/3).

PDI-P baru membuka penjaringan yang terbuka bagi umum pada Mei 2017 nanti. Sebagai satu-satunya partai yang bisa mendaftarkan pasangan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat, PDI Perjuangan menerapkan tiga skenario. Pertama, mencalonkan gubernur dan wakilnya dari kader partai. Kedua, mencalonkan gubernur dari kader dan wakilnya non kader partai, serta skenario ketiga dengan gubernur non kader dengan wakil dari kader partai.

“Kader harus selalu terlibat karena PDI Perjuangan ada mesin partainya dari tingkat provinsi hingga ke desa dan kecamatan. Diharapkan kader mampu membangun kohesifitas sehingga mesin (politik partai) berjalan,” terang Abdi yang tidak menampik pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung yang sudah dideklarasikan oleh Partai Nasional Demokrat.

Calon lain yang bakal meramaikan pemilihan gubernur Jawa Barat adalah Netty Prasetiyani, istri Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat 2013-2018, sekaligus kader Partai Keadilan Sejahtera.

Heryawan menyatakan istrinya pantas dan memenuhi kriteria sebagai seorang kepala daerah. Dia juga mengklaim sudah ada komunikasi politik dengan sejumlah partai politik. “Namun belum saatnya dibuka sekarang,” kata Heryawan.

Secara terpisah, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi menilai deklarasi dukungan terhadap Ridwan Kamil yang dilakukan 15 bulan sebelum perhelatan pemilihan kepala daerah Jawa Barat berpotensi blunder politik.

“Pasca deklarasi ini akan membawa konsekuensi mengganggu konsentrasi Ridwan Kamil dalam menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Bandung. Warga kota merasa ditinggalkan dengan waktu kurang dari dua tahun,” ujar Muradi.

Deklarasi itu juga, sambung Muradi, menutup ruang koalisi bagi Partai Nasional Demokrat yang hanya memiliki lima kursi di DPRD Jawa Barat. “Partai politik lain bakal berpikir dua kali untuk masuk dalam gerbong dukungan ke Ridwan Kamil. Situasi ini tentu akan menyandera Ridwan Kamil dalam situasi politik yang tidak cukup nyaman.”

Muradi juga memandang Ridwan Kamil berpotensi tersandera politik kepentingan dari Partai Nasional Demokrat. “Sebagai partai yang pertama kali mengusung dan mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur, NasDem akan memilih untuk membangun daya tawar politik kepada partai-partai lain,” terang Muradi.

Deklarasi dukungan terhadap Ridwan Kamil yang bergulir 15 bulan sebelum perhelatan, ungkap Muradi, berpotensi membuat barisan partai politik yang lebih kokoh namun pragmatis.

“Misalnya Partai Golkar dan PDIP yang kecil kemungkinannya melakukan koalisi dengan PKS, maka hal tersebut dimungkinkan untuk mengusung calon yang dianggap bisa mematahkan posisi politik Ridwan Kamil di Jawa Barat,” kata Muradi.

Dia juga berharap partai politik belajar dari dua kali pengalaman pemilihan kepala daerah di Jawa Barat. Hasil survei berulangkali memperlihatkan ada pasangan calon yang unggul namun saat pelaksanaan pemilihan, hasil tersebut jauh berbeda.

“Artinya jika sinisme menguat karena deklarasi yg terlalu dini untuk maju di jabar, maka posisi Ridwan Kamil berpotensi secara bertahap akan goyah juga dan tergeser dari puncak. Situasi ini jika tidak dikelola dengan baik, maka nasib Ridwan Kamil akan sama dengan seperti Dede Yusuf pada Pilgub 2013, yang mana secara sistematis tergeser terjun bebas dan kalah. Padahal Dede Yusuf sejak awal selalu memuncaki hasil survei,” ujar Muradi. [153]




Kirim Komentar Anda


Pasang iklan disini via B1 Ads