SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 31 Oktober 2014
BS logo

Pembekuan Yasmin Bersinggungan dengan Nilai Pancasila
Sabtu, 1 Oktober 2011 | 13:50

Walikota Bogor Diani Budiarto [google] Walikota Bogor Diani Budiarto [google]

[BOGOR] Langkah Wali Kota Bogor, Diani Budiarto yang tidak memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Taman Yasmin merupakan fakta konkrit yang bersinggungan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan nilai-nilai keberagaman, kebebasan beragama menyangkut akidah tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain, termasuk pemerintah dan negara.
 
"GKI Yasmin kesulitan untuk mendapatkan izin rumah ibadahnya. Kejadian ini tentu bersinggungan langsung dengan penerapan pancasila. Apalagi mereka (GKI Yasmin) sudah menjalankan prosedur dan dikuatkan putusan MA," kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim dalam acara Halal Bihalal GP Ansor dan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila; Deklarasi Gerakan Nasional Hidup bersama Pancasila, di Pesantren Al-Ghozaly Bogor, Jawa barat, Sabtu (1/10).
 
Menurutnya, sangat tidak bisa dibayangkan, pemimpin pemerintahan yg peling rendah (wali kota) bisa begitu saja mengabaikan hukum. Langkah-langkah yang diambil wali kota sangat tidak merefleksikan nilai Pancasila yang disepakati bersama.
 
Ifdhal menambahkan, kebebasan beragama di negara demokrasi terbagi menjadi dua hal penting. Kebebasan beragama yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain (kebebasan beribadah), termasuk pemerintah negara, dan kebebasan menyiarkan agama, termasuk mendirikan rumah ibadah. Di dalam kebebasan ini, baru dibutuhkan peran pemerintah. Namun, tetap tidak boleh dilarang dan hanya sebatas mengatur.
 
Ketua GP Ansor, Nusron Wahid, menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan keputusan Wali Kota Bogor yang tidak merefleksikan nilai-nilai Pancasila. GP Ansor berjanji akan terus mengawal berdirinya kehidupan toleransi antar pemeluk agama, termasuk mengawal kebebasan beribadah jemaat GKI Yasmin. [Y-7




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

prins.wiyata | 2:44pm Oct 1, 2011

lugasnya ... pejabat daerah berkhianat terhadap Pancasila dan NKRI dan pejabat provinsi serta pejabat pusat membiarkan pengkhianatan itu!