SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Oktober 2014
BS logo

Penyaluran Dana Hibah Pemprov Banten Diduga Fiktif
Rabu, 25 September 2013 | 17:58

Sejumlah aktivis LSM melakukan aksi gantung diri di gapura Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Banten guna mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menangkap dan menggantung para  pelaku mafia dana hibah di Banten. [SP/Laurens Dami]

Sejumlah aktivis LSM melakukan aksi gantung diri di gapura Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Banten guna mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menangkap dan menggantung para pelaku mafia dana hibah di Banten. [SP/Laurens Dami]

[SERANG] Sejumlah aktivis dari LSM Revolusi Tunas Muda Banten (RTMB) dan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Banten (APMB) melakukan aksi di depan lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, khususnya Biro Kesra Pemprov Banten guna mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten tangkap para pelaku mafia dana hibah dan bansos  di Banten mulai tahun 2011-2013.  

“Banyak penerima yang mengadu ke kami, terkait dana hibah dan bantuan sosial (bansos). Ada yang tidak mengajukan proposal untuk mendapat dana hibah namun diberi dana hibah. Ironisnya, dana hibah yang diberikan itu jumlahnya tidak utuh alias dipotong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.  Selain itu, ada juga yang penerimanya adalah yayasan atau lembaga fiktif. Kami sudah melakukan cross check di lapangan. Karena itu, kami mendesak Kejati Banten segera mengusut kasus dana hibah dan bansos di Banten, “ tegas Yaya Baehaki, Ketua LSM APMB, pada saat melakukan aksi di depan Sekretariat Pemprov Banten, Rabu (25/9).

Berdasarkan pantauan SP, sejumlah aktivis dari APMB dan RTMB mulai melakukan aksi di pintu gerbang Setda Pemprov Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang sekitar pukul 11.00 WIB.

Mereka membawakan orasi dan seorang aktivis melakukan aksi menggantung diri di gapura Setda Pemprov Banten.

Di dada  aktivis yang digantung itu bertuliskan: “Gantung Mafia Hibah.”

Yaya memaparkan, ada begitu banyak contoh adanya pemotongan dana hibah dan bansos yang diduga dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab bekerja sama dengan orang di lingkungan Pemprov Banten.

Beberapa di antaranya yakni Ponpes Nurul Komar, dengan alamat Kampung Situ Leutik, Desa Aweh, Kecamatan Kalang Anyar, Kabupaten Lebak.

Yayasan ini mendapat bansos sebesar Rp 25 juta namun yang diterima oleh pihak yayasan hanya Rp 5 juta. Selain itu, lanjut Yaya, Ponpes Tufatul Atfal tidak mengajukan proposal bansos tahun anggaran 2011/2012 namun dalam daftar penerimaan bansos 2012, yayasan ini diberikan bansos Rp 25 juta.

Faktanya, yayasan tidak menerima uang tersebut. Bukan hanya itu, Ponpes Nurul Ikhwan dengan alamat Kampung Babakan Aweh, Kecamatan Kalang Anyar, Kabupaten Lebak, mendapat bansos Rp 25 juta pada tahun anggaran 2012.

Namun dana itu disunat sebesar Rp 18 juta oleh oknum makelar hibah. Yayasan lainnya yakni bernama Almukrobah dengan alamat Jalan Hasanudin Nomor 27, Desa Sodong, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang.

“Yayasan tersebut fiktif. Tim dari APMB yang melakukan investigasi ke lapangan tidak menemukan yayasan tersebut. Di sana hanya terdapat sebuah Mushola,” jelas Yaya.

Menurut Yaya, data yang dibeberkan di atas hanya sebagian kecil saja dan belum semuanya diungkap.

“Kami memiliki data yang lengkap terkait penyelewengan dana hibah dan bansos mulai dari tahun anggaran 2011 hingga tahun anggaran 2013. Kami siap mendampingi Kejati Banten jika mengusut kasus ini,” ujarnya.

Yaya mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian dan investigasinya di lapangan, penerima dana hibah mayoritas berprofesi sebagai ustadz dan kiai/santri.

Para penerima ini dituntut untuk menyetor sejumlah uang potongan dari dana hibah atau bansos yang diberikan.

“Pemprov Banten secara tidak langsung merusak norma dan moral agama karena pemotongan dana hibah dan bansos itu merupakan praktik korupsi. Dana hibah dan bansos seharusnya menjadi rezeki kaum susah, para nelayan, petani dan masyarakat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Namun, faktanya dana hibah dan bansos dinikmati oleh sekelompok orang untuk memperkaya diri sendiri,” tegasnya.

Yaya mendesak Kejati Banten dan juga KPK  untuk mengusut kasus dana hibah dan bansos di Banten sampai ke akar-akarnya.

“Jika Gubernur Banten ikut menikmati penyelewengan dana hibah dan bansos tersebut, kami mendesak untuk segera mundur dari jabatannya. Kami juga mendesak Kepala Kejati yang baru Feri Wibisono untuk menunjukkan nyalinya mengusut dana hibah di Banten,” tegas Yaya.

Sementara itu, Kepala Biro Kesra Pemprov Banten Mashuri menjelaskan, pihaknya mempersilakan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan dana hibah dan bansos tersebut.

“Jika ada oknum yang ikut menikmati pemotongan dana hibah atau bansos tersebut silakan laporkan ke aparat penegak hukum. Sebagian dari kasus dana hibah dan bansos ini tengah ditangani Kejati Banten. Marilah kita menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum,” ujar Mashuri. [149]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!