SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Kamis, 23 Oktober 2014
BS logo

Penyandang Disabilitas di Indonesia Alami Diskriminasi
Kamis, 12 Juli 2012 | 13:45

Penyandang disabilitas di Indonesia [google] Penyandang disabilitas di Indonesia [google]

[JAKARTA] Penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang. Pemenuhan hak, kebutuhan dan perlindungan terhadap mereka masih minim.

Namun harapan untuk memperoleh aksesibilitas yang dapat mengakomodasi para penyandang disabilitas sudah disanggupi Indonesia lewat ratifikasi Convention on the Right Person with Disabilities (CRPD) dengan lahirnya UU No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Ketua Umum Persatuan Peyandang Cacat Indonesia Gufron Sakaril mengatakan pascaadanya ratifikasi dan UU tersebut maka digelar konferensi nasional ke-2 untuk mendorong implementasi CRPD.

"Ratifikasi tersebut perlu disyukuri, tetapi implementasinya jauh lebih penting dari sekadar telah meratifikasi. Sebab konferensi ke-1 sudah mendorong ratifikasi," katanya di sela konferensi nasional ke-2 Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas di Jakarta, Kamis (12/7).

Konvensi hak-hak penyandang disabilitas merupakan capaian tertinggi dan penting dalam upaya memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas dan digunakan dalam mengembangkan masyarakat agar bisa menerima harkat dan martabat penyandang disabilitas.

Pemerhati Hak Asasi Manusia Enny Soeprapto menyatakan pengesahan ratifikasi bukan akhir dari sebuah perjuangan. Apalagi CRPD kini sudah dilahirkan dalam UU.

"Sehingga harus dilaksanakan dengan UU, kebijakan program baik yang langsung operasional atau bahkan mengganti UU tertentu," ucapnya.

Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Pencandang Cacat (PPUA Penca) Ariani Soekanwo mengungkapkan saat ini banyak UU yang bertentangan dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Di dalam UU No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa cacat itu dimaksudkan orang lemah, ada kelainan fisik dan mental. Kemudian UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang disabilitas disamakan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pekerja seks komersial, pecandu narkoba dan gelendangan dan pengemis.

"Banyak lagi UU dan peraturan yang sangat diskriminatif. Namun banyak pula peraturan yang sudah mengharuskan adanya afirmative action untuk penyandang disabilitas tapi mungkin tidak pernah dibaca pemerintah," ungkapnya.

Ketua I PPUA Penca Heppy Sebayang memaparkan salah satu UU yang sudah memberi ruang aksesibilitas di bidang politik yakni UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD namun implementasinya masih jauh dari harapan.

"Dalam UU itu, ada tujuh pasal yang mengatur perlindungan hak politik untuk memilih, bagaimana tempat pemungutan suaranya, fasilitas dan pendampingan yang memenuhi syarat," jelasnya.

Namun masih banyak fasilitas dan bidang yang belum berpihak kepada para penyandang disabilitas. Hotel, mal, rumah sakit, transportasi serta banyak fasilitas umum lainnya yang belum memberikan ruang bagi penyandang disabilitas. [R-15]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!