SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 25 Juni 2017
BS logo

Permodalan Kuat, Bank BUKU 4 Optimal Dukung Perekonomian
Rabu, 12 April 2017 | 12:17

JAKARTA – Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat melalui kredit atau bentuk-bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, bank berfungsi sebagai agent of development, agent of trust, dan agent of services.

Untuk itu, bank harus memiliki kapasitas memadai terutama permodalan agar mampu menyerap risiko. Dalam perkembangannya, persyaratan komponen dan instrumen modal serta perhitungan kecukupan modal bank perlu disesuaikan dengan standar internasional, yakni Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking System yang lebih dikenal dengan Basel III.

Dengan permodalan yang kuat, bank akan lebih sehat dan kompetitif untuk menghadapi persaingan dengan bank-bank besar di kawasan Asean. Sebab, bank tersebut diyakini mampu menangani risiko yang muncul ketika berekspansi bisnis ke luar negeri.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan sejumlah peraturan yang pada intinya menginginkan industri perbankan nasional semakin kuat dan tentunya dapat dipercaya masyarakat. Aturan tersebut adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti. Selain itu, Surat Edaran Nomor 27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, dan Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.03/2016 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti.

OJK mengelompokkan bank berdasarkan kegiatan usaha atau bank umum kegiatan usaha (BUKU) dengan modal inti yang dimiliki. BUKU 1 memiliki modal inti kurang dari Rp 1 triliun, BUKU 2 adalah bank bermodal inti Rp 1 triliun sampai kurang dari Rp 5 triliun, BUKU 3 adalah bank bermodal inti Rp 5 triliun sampai kurang dari Rp 30 triliun, dan BUKU 4 adalah bank dengan modal inti Rp 30 triliun ke atas. Semakin tinggi modal inti bank terutama yang masuk BUKU 4, maka bank semakin kuat dan memiliki cakupan kegiatan usaha yang semakin luas.

Data OJK menunjukkan, kemampuan kategori BUKU 4 dalam melakukan fungsi intermediasi terlihat cukup besar. Sampai periode Januari 2017, outstanding penyaluran kredit BUKU 4 mencapai Rp 1.975,6 triliun, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Rp 2.288,1 triliun, aset Rp 3.079 triliun, dan laba Rp 6,10 triliun. Bandingkan dengan kinerja bank umum (yang di dalamnya termasuk kategori BUKU 1-3). Total outstanding kredit bank umum pada saat yang sama mencapai Rp 4.312,9 triliun, DPK Rp 4.825,3 triliun, aset Rp 6.707,2 triliun, dan laba Rp 10,55 triliun. Kemampuan untuk membukukan kinerja tersebut tentu diperoleh oleh luasnya cakupan kegiatan usaha BUKU 4 dibandingkan BUKU 1-3.

"Selain memperoleh keleluasaan ekspansi bisnis di luar Asia, sebenarnya, semakin besar modal suatu bank tentunya semakin boleh mereka melakukan beragam kegiatan usaha, karena kapasitasnya dalam menyerap risiko lebih besar," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dengan dukungan modal yang besar, BUKU 4 pun mampu menguasai pasar. Sebab, semakin besar modal yang dimiliki, semakin banyak pula peluang bisnis yang digarap. Bank yang masuk kategori BUKU 4 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha perbankan, yakni penghimpunan dana, penyaluran dana, serta beragam kegiatan perbankan lainnya. Sementara itu, dalam melakukan penyertaan modal, penyertaan maksimal BUKU 4 adalah sebesar 35% dari modal bank.


Di sisi lain, penguatan modal dan daya saing perbankan juga perlu diikuti dengan peningkatan peran bank sebagai lembaga intermediasi, khususnya untuk usaha produktif termasuk untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, industri perbankan nasional terutama kategori BUKU 4 dapat berperan lebih aktif bagi kemajuan perekonomian nasional.

Dalam hal ini, OJK telah mengatur BUKU 4 dapat menyalurkan kredit ke usaha-usaha produktif minimal 70% dari total kredit. Dengan demikian, BUKU 4 berpeluang besar untuk berperan lebih banyak menyalurkan kredit produktif ke sektor-sektor unggulan yang menjadi prioritas pemerintah.

BUKU 4 juga diperbolehkan untuk merekrut agen-agen perbankan baik berupa lembaga maupun individu, yang bertujuan untuk mendukung dan menyukseskan program inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah. Berkaitan program inklusi keuangan, Bank Indonesia (BI) dan OJK telah meluncurkan program electronic banking, yakni Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) serta Layanan Keuangan Digital (LKD).

Bank yang masuk kategori BUKU 4 juga dianggap sudah prudent untuk melakukan kegiatan bank yang lebih luas, termasuk cakupan internasional. BUKU 4 pun merefleksikan kemampuan bank yang semakin tahan terhadap risiko. Dengan kata lain, apabila terjadi krisis, BUKU 4 diharapkan menjadi bank yang dapat bertahan dan mampu memompa kembali denyut perekonomian, sehingga aktivitas-aktivitas yang sempat terhenti akibat krisis menjadi pulih. (th)




Kirim Komentar Anda


Pasang iklan disini via B1 Ads