SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 29 November 2014
BS logo

Perompak Bisa Dihukum Mati
Rabu, 4 Mei 2011 | 10:14

Ilustrasi perompak [google] Ilustrasi perompak [google]

[JAKARTA]  Pembajakan di laut lepas Indonesia atau perompakan bersenjata di perairan Indonesia dan di daerah pesisir adalah kejahatan serius. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perompakan dapat dihukum hingga 15 tahun penjara.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Kelautan Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA dalam "2nd Maritime Security Desktop Exercise and Law of The Sea Course" di Grand Sahid Jaya, Jakarta, baru-baru ini.

Hukuman itu, menurut Hasyim, sesuai dengan KUHP pasal 438, 439, 440. Bahkan, bila dalam perompakan tersebut menimbulkan kematian orang atau orang-orang di kapal bajakan, sesuai pasal 444 KUHP, perompak bisa dihukum mati atau penjara seumur hidup.

Selain hukuman yang diatur oleh KUHP, permasalahan perompakan pun juga diatur oleh United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Kelautan PBB tahun 1982. UNCLOS menyatakan perompakan merupakan tindakan ilegal yang dilakukan di atas laut atau di luar wilayah hukum negara apapun.

Bila aksi perompakan terjadi di perairan sebuah negara hukum, maka secara teknik bukanlah aksi pembajakan tapi sebuah tindakan perampokan bersenjata atau perampokan di laut dan yang digunakan adalah hukum negara tersebut di sepanjang garis pantai dan menurut keamanan nasionalnya. Bila terjadi perompakan, UNCLOS mewajibkan setiap negara bekerjasama sekuat tenaga dalam membasmi atau menekan pembajakan.

Hal itu menurutnya sesuai dengan pasal 100 UNCLOS. Hasyim melanjutkan, dalam pasal 100 UNCLOS juga dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai perompakan adalah ketika terjadi diatas perairan atau di tempat lainnya yang berada di luar wilayah hukum negara manapun.

"Sedangkan, jika pembajakan dilakukan oleh kapal perang atau kapal pemerintah yang dikendalikan oleh kru yang memberontak, kapal perang atau kapal pemerintah akan dianggap sebagai kapal swasta yang telah melakukan pembajakan karena itu akan dikenakan aturan pembajakan. Hal itu sesuai dengan pasal 102 UNCLOS," katanya.

Dengan memandang perompakan seperti itu, pasal 105 UNCLOS menyatakan, Sebuah kapal bajak laut, bajak laut, dan properti di atas kapal bisa disita. Hukuman yang dikenakan serta tindakan yang harus diambil sehubungan dengan kapal bajak laut yang disita akan ditentukan oleh pengadilan negara yang melakukan penyitaan.

Tantangan Perompakan dan Terorisme Kemungkinan adanya "aliansi" antara kejahatan maritim dan aksi terorisme internasional di perairan Asia Tenggara, Hasyim menyatakan, hal tersebut harus dipelajari lebih lanjut. Bahkan, bila memang terjadi seperti itu, maka dibutuhkan dukungan negara-negara pesisir dan perlunya peningkatan kerjasama regional. [FFS/L-9]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!