SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 23 Desember 2014
BS logo

Presiden Papua Barat Tolak Tuduhan Makar
Senin, 30 Januari 2012 | 9:06

Presiden Negara Republik Federasi Papua Barat Forkorus Yoboisembut sedang  membacakan pernyataan penolakan sidang pengadilan dakwaan makar, Senin (30/1)  di Ruang Sidang Utaman Pengadilan Negeri Jayapura. [SP/Robert Isidorus Vanwi] Presiden Negara Republik Federasi Papua Barat Forkorus Yoboisembut sedang membacakan pernyataan penolakan sidang pengadilan dakwaan makar, Senin (30/1) di Ruang Sidang Utaman Pengadilan Negeri Jayapura. [SP/Robert Isidorus Vanwi]

[JAYAPURA] Lima terdakwa kasus makar  Kongras Rakyat Papua (KPR)III atas nama Forkorus Yoboisembut, Edison  Waromi, Selpius Bobi, Dominikus Sorabut dan Agustinus Kraar, Senin (30/1) sekitar pukul. 9.00 WIT  menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Jayapura.

Kelima orang tersebut dikenai  Forkorus Yaboisembut, S.Pd yang sudah didaulat dan dipilih sebagai Presiden Negara Republik Federasi Papua Barat [NRFPB] pada Kongres Rakyat Papua [KRP] III 19 Oktober 2011 yang lalu pada Senin depan [30/01] bersama keempat rekannya, yaitu Edison Waromi [Perdama Menteri NRFPB], Selpius Bobii [Ketua Panitia Pelaksanan KRP III], August Makbrawen Sananay Kraar,S.Pd serta Dominikus Sorabut akan dihadapkan pada persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jayapura.

Dalam bacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Yulius D.Teuf mereka dituduh atau didakwan  pidana dalam pasal 106 KUHPidana juncto Pasal 44 ayat [1] ke-1 KUH Pidana juncto Pasal 55 ayat [1] ke-1 KUH Pidana juncto pasal 53 ayat [1] KUH Pidana.
  
Sidang kelima tokoh Papua yang menolak dakwaan  makar oleh Jaksa Penuntut Umun. "Kami tidak akan memberi keterangan dalam sidang ini,"kata Forkorus kepada para  hakim disidang mereka yaitu  Ketut Nyoman S, SH. Sebagai hakim ketua  MH, serta Syor Mambrasar, SH. MH, ,Orpa Marthina, SH, Willem Marco Erari, SH dan Jaksa penuntut umum Yulius D.Teuf.
  
Alasan Forkorus dalam  penolakan sidang makar dikarenakan, karena. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah dan sedang menganeksasi bangsa Papua Barat sejak Trikora.
   
“Perjuangan kami bukan untuk merusak atau menghancurkan negara manapun didunia. Kami tidak berniat dan berencana merusak NKRI. Kami merasa harga diri kami dihina dan hak asazi politik kami dilecehkan diatas negeri kami Papua Barat sebagai warisan leluhur.

"Siapapun dengan alasan apapun tidak berhak menyalahkan dan menghukum kami dengan tuduhan perkara makar dan yang sejenis. Karena kami sekarang memiliki subyek hukum tersendiri, sebagai warga bangsa dan negara Republik Federal Papua Barat.
    
Sementara itu sidang kelima tokoh Papua tersebut berlangsung dalam penjagaan ketat masyarakat maupun para jurnalis yang masuk harus diperiksa dan menuliskan nama kepada aparat polisi yang menjaga pintu masuk halaman sidang. Aktivis Papua

Markus Haluk mengatakan, terlalu ketat penjaagan sidang ini. "Sebagai negara demokrasi ini terlalu ketat,"ujarnya. Kata dia, hendaknya masyarakat dibiarkan saja masuk mengikuti   sidang ini. "Tak perlu sampai pakai catat nama dan alamat segala,"ujarnya.
    
Dalam sidang tersebut juga diwarnai demo sekitar 50 orang sambil membawa pamflet bendera bintang kejora.
   
Sementara itu dalam sidang ini Tim  Kuasa Hukum para berjumlah 35 orang. dari Kontras Papua, ALDP Papua, LBH Papua, LP3AP,LP3BH ditamnbah dengan advokad dari DPC Peradi Jayapura. 
   
“Kelima terdakwa tetap dikenakan pasal 106 KUHP  tentang makar yang merupakan dakwaan tunggal sesui dakwaan yang ditetapkan Kejaksaan,” kata Olga Hamadi dari Kontras Papua. [154]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!