SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 23 November 2014
BS logo

Sengketa Pemilukada Manggarai Barat

PTUN Tidak Berhak Adili Putusan MK
Kamis, 31 Maret 2011 | 9:47

Praktisi Hukum, Edi Danggur (koleksi pribadi) Praktisi Hukum, Edi Danggur (koleksi pribadi)

[JAKARTA] Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dinilai tidak berhak mengadili putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah menenangkan pasangan Agustinus Ch Dula-Maksimus Gasa dalam seketa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, putusan MK itu bersifat final dan mengikat.

“PTUN secara absolut tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Pemilukada Mabar. Sebab, sesuai ketentuan UU, PTUN hanya mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara, tetapi tidak termasuk Keputusan KPU, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilu, termasuk Pemilukada seperti diatur dalam Pasal 2  huruf g UU No.9/2004 tentang Perubahan UU No.5/1986 tentang PTUN,” kata praktisi dan dosen hukum Universitas Atmajaya Jakarta, Edi Danggur kepada SP di Jakarta, Kamis (31/3).

Augstinus Ch Dula-Maksimus Gasa ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat 2010-2015 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri. SK itu diterbitkan setelah MK memenangkan pasangan itu dalam sengketa Pemilukada yang digugat pasangan Fidelis Pranda-Vinsensius Pata, Anton Bagul-Abdul Aziz dan Ardis Yosef-Bernadus Barat Daya tahun 2010 lalu.

Kemudian, pasangan Fidelis Pranda-Vinsensius Pata menggugat SK Mendagri itu ke PTUN Jakarta. Ada dua  tuntutan pokok mereka: Pertama, menyatakan tidak sah atau batal SK Mendagri yang menetapkan Gusti-Maxi sebagai Bupati dan Wabup Mabar 2010-2015 dan sekaligus mewajibkan Mendagri mencabut SK tersebut. Kedua, mewajibkan Mendagri untuk menerbitkan SK baru dan sekaligus memproses pelantikan pasangan Fidelis Pranda-Vinsensius Pata sebagai Bupati dan Wabup Mabar 2010-2015 dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam sidang pembacaan putusan tanggal 17 Maret 2011, PTUN Jakarta hanya mengabulkan tuntutan pertama dan menolak tuntutan kedua.

Putusan PTUN ini menimbulkan keresahan rakyat di wilayah Manggarai Barat. Bahkan warga setempat diminta mengumpulkan uang untuk membiayai pelantikan pasangan Fidelis Pranda-Vinsensius Pata sebagai Bupati-Wakil Bupati Manggarai Barat menggantikan Agustinus Ch Dula-Maksimus Gasa.

Menurut Edi Danggur yang juga Ketua Umum Forum Advokat Manggarai Raya (Famara) Jakarta, menggugat Mendagri dan pasangan terpilih dalam Pemilukada Mabar 2010 dapat ditafsirkan sebagai ungkapan kekecewaan ketiga pasangan gagal tersebut terhadap MK. Sehingga menuntut membatalkan SK Mendagri itu sama artinya minta membatalkan Putusan MK. Sebab Mendagri mendasarkan SK-nya pada Putusan MK.

Dengan adanya putusan PTUN Jakarta tersebut maka Pemilukada Mabar telah diperiksa dan diputus pada dua badan peradilan yang berbeda, yaitu di MK dan di PTUN. Bedanya putusan MK sudah berkekuatan hukum tetap, final dan mengikat. Sedangkan Putusan PTUN Jakarta masih berbentuk “kertas kosong” karena belum berkekuatan hukum tetap, belum final dan belum mengikat, sehingga tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel).

Padahal, menurut Edi, sesuai ketentuan Pasal 24 C UUD 1945, MK telah diberi kewenangan atau kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Pemilukada. Putusan lembaga ini juga bersifat final dan mengikat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.24/2003 tentang MK dan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 236C UU No.12/2008 yang merupakan perubahan kedua atas UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan MK yang bersifat mengikat, kata Edi lagi, dalam arti negatif berarti hakim lain tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya di antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. “Ada dua istilah universal terkait larangan ini, yaitu: “ne bis in idem” yang berarti suatu perkara tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dan asas “litis finiri oportet” yang berarti: apa yang pada suatu waktu suatu sengketa telah diselesaikan oleh hakim, tidak boleh diajukan lagi kepada hakim lain (Vide Pasal 1917 BW, 1920 BW dan 134 Rv),” jelasnya. [A-21]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

golda | 8:19am May 31, 2011

saya boleh minta no. putusan nya? saya berniat mengakat sebagai bahan skripsi. makasih untuk waktunya.