SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 25 Juni 2017
BS logo

Saudi dan Sekutu Susun Tuntutan untuk Qatar
U-5 | Sabtu, 17 Juni 2017 | 12:25

Ali bin Smaikh Al Marri, Ketua Komite HAM Nasional Qatar [AP] Ali bin Smaikh Al Marri, Ketua Komite HAM Nasional Qatar [AP]

[LONDON] Arab Saudi dan negara sekutunya akan menyusun daftar masalah yang dipicu oleh Qatar dalam waktu dekat. Pada Jumat (16/6), Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir menyatakan ada pertemuan yang membahas daftar masalah Qatar yang akan segera dipaparkan oleh pemerintah Doha.

“Saya tidak akan menyebutnya tuntutan. Saya akan menyebutnya daftar keluhan yang perlu diatasi dan bahwa bangsa Qatar perlu memperbaikinya,” katanya.

Jubeir tidak menjelaskan secara rinci apa keluhan yang akan dibuat, tetapi dia menambahkan daftar itu akan dipresentasikan dengan "sangat segera". Daftar itu merupakan respons dari seruan internasional dan regional untuk menghentikan dukungan pada "ekstremisme dan terorisme."

Empat negara Arab yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir - memutuskan hubungan perdagangan dan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017. Negara-negara tersebut menuduh Qatar telah mendukung "ekstremisme" dan rival regional Saudi yakni Iran.

Tak hanya itu, keempat negara kemudian mengeluarkan daftar 59 orang dan 12 kelompok yang terkait dengan Qatar, serta menyatakan seluruhnya memiliki keterikatan dengan "terorisme". Daftar tersebut memuat beberapa badan-badan amal Qatar yang melaksanakan misi kemanusiaan di seluruh Timur Tengah dan tempat-tempat lain, termasuk di Syria, Yaman, Sudan dan Palestina.

Dalam sambutan di London, Jubeir mengatakan tidak ada maksud Saudi menyakiti rakyat Qatar. Dia menyebut juga pemerintah Doha sebagai sekutu di enam negara Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC).

Pada Jumat (16/6), Kepala Komite Hak Asasi Manusia Qatar (NHRC) Ali Bin Samikh Al-Marri mengecam tindakan sejumlah negara Arab yang mengasingkan negaranya. Tindakan blokade yang dilancarkan saudi dan sekutunya adalah hukuman kolektif yang berdampak besar pada keluarga, pelajar, dan orang-orang sakit.

Al-Marri mengatakan komite HAM Qatar kini sedang mengupayakan tindakan PBB untuk menugaskan komisi pencari fakta dan mengerahkan penyidik hak-hak PBB untuk menilai dampak blokade di Qatar.

Menurut laporan yang dirilis oleh NHRC pada Kamis (15/60, hak-hak lebih dari 13.000 warga negara di empat negara-negara Teluk Arab telah terdampak langsung oleh blokade. Dalam beberapa kasus, tindakan-tindakan yang diambil oleh negara-negara Arab ternyata telah memisahkan para ibu dari anak-anak mereka.

Ratusan keluhan telah dikirim ke NHRC lewat telepon, surat elektronik, dan sambungan langsung, atau kunjungan pribadi di kantor pusat Doha. Pada 11 Juni, enam hari setelah keputusan blokade, Arab Saudi mengeluarkan perintah kerajaan untuk mempertimbangkan situasi kemanusiaan keluarga campuran [Saudi-Qatar]. Langkah ini kemudian diikuti pula oleh UEA dan Bahrain.[Al Jazeera/Reuters/ArabNews/U-5]




Kirim Komentar Anda


Pasang iklan disini via B1 Ads