SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Maret 2017
BS logo

Sebut Demo Freeport Dibayar, Bupati Mimika Dikecam DPRP
Rabu, 8 Maret 2017 | 15:08

Tambang PT Freeport Indonesia di papua. Tambang PT Freeport Indonesia di papua.

[JAKARTA] Bupati Mimika, Papua, Eltinus Omaleng, dikecam karena menyebut demonstrasi sekitar dua ratusan karyawan PT Freeport Indonesia (PT FI) di Jakarta pada Selasa (7/3) telah dibayar perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Pernyataan Bupati tersebut dinilai tidak pantas sebagai kepala daerah dan justru menimbulkan kegaduhan.

Anggota Komisi I DPR Papua (DPRP) Wilhelmus Pigai, Rabu (8/3), mengatakan seorang bupati mestinya tidak memberikan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan terhadap karyawan PT FI yang juga merupakan warganya di Kabupaten Mimika, Papua.

Sebaliknya, kata Pigai, bupati seharusnya menjadi pemimpin pengayom dan bijak dalam merespon apapun masalah yang ada, termasuk aksi unjuk rasa karyawan PT FI yang datang jauh-jauh dari Papua ke Jakarta untuk menuntut keadilan.

“Saudara bupati justru harus memfasilitasi masyarakatnya dan memimpin langsung ke Jakarta untuk menghadap para petinggi di kementerian terkait sehingga ada solusi cepat dan tepat terkait nasib karyawan yang semakin banyak mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja) dan dirumahkan,” tegas Mus, panggilan akrabnya.

Dalam beberapa pemberitaan, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, menyebut PT FI sebagai dalang di balik demonstrasi karyawan tersebut. PT FI diduga membiayai ratusan karyawan untuk demo ke Jakarta.

"Mereka datang yang biayai Freeport. Mereka datang sama saya minta bantuan dua pesawat saya tolak," kata Eltinus.

Bahkan, kata Eltinus, ada kemungkinan yang berdemo di depan Kementerian ESDM hari ini sebenarnya bukan karyawan Freeport, cuma demonstran bayaran.

Sebelumnya, Koodinator Gerakan Solidaritas Peduli Freeport, Maikel Adi, membantah bahwa aksi demo mereka ke Jakarta disponsori oleh manajemen PT FI. Dana unjuk rasa diperoleh dari penggalangan dana sesama karyawan di Mimika.

Mus menambahkan, pimpinan daerah justru harus mencari solusi bersama para karyawan, terutama warga Mimika, yang justru menjadi korban dari kebijakan dari pemerintah pusat dan manajemen perusahaan. Apa yang dialami para karyawan tersebut adalah menuntut hak-hak mereka dan hal itu harus difasilitasi oleh pemerintah daerah.

“Bukan sebaliknya membuat kegaduhan yang tidak penting dan semakin memojokkan para karyawan yang sedang menuntut keadilan,” tegas Mus yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) Redpath DPR Papua (DPRP). Panja tersebut juga berusaha menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di PT FI dan subkontraktornya PT Redpath Indonesia sejak dua tahun silam. [H-12]




Kirim Komentar Anda


Pasang iklan disini via B1 Ads