SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 1 Oktober 2014

Setelah Empat Kali Digeser, KIP Aceh Tetapkan Pilkada 9 April 2012
Selasa, 31 Januari 2012 | 5:20

Seratusan massa yang menamakan diri Koalisi Masyarakat untuk Pilkada Damai, berunjuk rasa  ke kantor KIP Aceh.  Mereka menuntut agar  KIP  tetap menggelar hari pemungutan suara pada 16 Februari 2012 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. [google] Seratusan massa yang menamakan diri Koalisi Masyarakat untuk Pilkada Damai, berunjuk rasa ke kantor KIP Aceh. Mereka menuntut agar KIP tetap menggelar hari pemungutan suara pada 16 Februari 2012 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. [google]

[BANDA ACEH] Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menetapkan hari pemungutan dan perhitungan suara untuk Pilkada Aceh pada 9 April 2012.

Pergeseran jadwal pemungutan suara ini adalah yang keempat kali dilakukan lembaga penyelenggara pilkada Aceh.

Ketua Divisi Perencanaan dan Data KIP Aceh Yarwin Adi Dharma dalam konferensi pers di Aula KIP Aceh, Senin (30/1) petang menyebutkan, keputusan menggeser jadwal Pilkada yang sebelumnya telah ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2012,  menjadi 9 April 2012 diputuskan dalam rapat koordinasi  yang dipimpin Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh dan dihadiri Wakil Ketua Ilham Saputra beserta lima anggota lainnya yakni Akmal Abzal, Nurjani Abdullah, Zainal Abidin, Robby Syahputra, dan Yarwin Adi Dharma, serta para komisioner dari KIP 23 kabupaten/kota di Aceh. Kesepakatan menggeser jadwal Pilkada oleh KIP Aceh sebagai respons atas putusan akhir Mahkamah Konstitusi  (MK) yang memerintahkan KIP untuk menyesuaikan tahapan pilkada dengan hari pemungutan suara paling lambat digelar pada 9 April.

Pergeseran jadwal pemungutan suara ini terjadi setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawang Fauzi menggugat KIP Aceh dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara   sejak pertengahan bulan ini.   

Demo KIP


Sementara itu, kemarin seratusan massa yang menamakan diri Koalisi Masyarakat untuk Pilkada Damai, berunjuk rasa  ke kantor KIP Aceh.  Mereka menuntut agar  KIP  tetap menggelar hari pemungutan suara pada 16 Februari 2012 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Koordinator aksi, Waladan Yoga dalam orasinya mendesak KIP Aceh untuk tetap melaksanakan pilkada tepat waktu.

Apalagi, Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan KIP untuk menunda pelaksanaan pilkada, sehingga tidak ada alasan menunda, apalagi calon gubernur dari unsur perseorangan yang mendaftar pasca putusan MK telah gugur karena tidak memenuhi persyaratan adminstrasi. [147]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!