SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Selasa, 21 Februari 2017
BS logo

Cabut Izin Reklamasi Teluk Benoa

Sikap Gubernur Bali Diapresiasi, Namun Dicurigai
Senin, 19 Agustus 2013 | 9:47

Sejumlah warga Tanjung Benoa berparade dengan perahu motor dalam aksi unjuk rasa untuk menolak rencana pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa, Badung, Bali, Jumat (2/8). Ratusan warga setempat menuntut pencabutan surat keputusan (SK) Gubernur Bali tentang pengelolaan kawasan perairan seluas 838 hektare itu dan menyetujui rehabilitasi Pulau Pudut seluas 8 hektare yang telah terkena abrasi. [Antara/Nyoman Budhiana]
Sejumlah warga Tanjung Benoa berparade dengan perahu motor dalam aksi unjuk rasa untuk menolak rencana pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa, Badung, Bali, Jumat (2/8). Ratusan warga setempat menuntut pencabutan surat keputusan (SK) Gubernur Bali tentang pengelolaan kawasan perairan seluas 838 hektare itu dan menyetujui rehabilitasi Pulau Pudut seluas 8 hektare yang telah terkena abrasi. [Antara/Nyoman Budhiana]

[DENPASAR] Pencabutan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan Pengembangan dan Pengelolaan Perairan Teluk Benoa seluas 880 hektar oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika diapresiasi aktivis lingkungan.
Namun, sikap Gubernur  Bali tersebut juga masih dicurigai karena dana untuk melakukan kajian reklamasi  di Bali lewat APBD.

Bahkan kajian itu  sudah disepakati dalam paripurna DPRD Bali agar dianggarkan melalui APBD Perubahan tahun 2013 antara Rp 1 - 3 miliar.

Kajian ini menyangkut reklamasi di seluruh kawasan pesisir Bali, tidak hanya Teluk Benoa. Dengan sikap itu, tentunya Dewan juga membuka peluang bisa dilakukan reklamasi di seluruh kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Bali.  

“Sikap Gubernur tidak serta merta membuat wacana reklamasi tutup buku. Sebab, bisa saja ada upaya untuk tetap memuluskan reklamasi di Teluk Benoa, misalnya dengan merevisi aturan hukumnya dulu, lalu menerbitkan SK lain yang juga memungkinkan ada reklamasi Teluk Benoa,” kata  Koordinator Sekretariat Kerja Penyelamat dan Pelestari Lingkungan Hidup (SKPPLH) Bali Made Mangku dan Ketua Wahana Lingkungan (Walhi Bali)  Wayan ''Gendo'' Suardana di Denpasar, Senin (19/8).  

Made Mangku mengapresiasi Gubernur yang sudah mencabut SK reklamasi Teluk Benoa. Namun, ia masih curiga pencabutan SK ini hanya akal-akalan dan akan diterbitkan SK baru yang tetap memungkinkan ada reklamasi di Teluk Benoa, namun dengan bahasa yang berbeda.

''Saya apresiasi pencabutan SK. Tetapi di sisi lain saya masih memiliki keraguan, walau SK dicabut nanti bisa muncul SK baru lagi. Kami khawatir muncul SK abu-abu yang tidak menyebut ada kata reklamasi, tetapi kalau diimplementasikan SK itu sama dengan reklamasi,'' katanya.  

Karenanya, pencabutkan SK itu tidak cukup. Gubernur Pastika harus menjamin ada kepastian tidak menerbitkan SK baru yang memperbolehkan ada reklamasi.

Atau upaya lain, misalnya dengan merivisi dulu aturan hukumnya dan membuka peluang ada reklamasi melalui penyusunan Perda Arahan Zonasi Sistem Provinsi dan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.  

Ia pun berharap kasus SK reklamasi Teluk Benoa ini harus menjadi pelajaran berharga ke depannya. Pemerintah harus hati-hati dan selektif dalam menerima investor, pembangunan pun jangan melihat kepentingan ekonominya saja, tetapi juga aspek lainnya seperti sosial budaya, agama, dan lingkungan.  

Sementara itu, Ketua Walhi Bali Wayan ''Gendo'' Suardana mengatakan, pencabutan SK ini masih menyisakan kegelisahan dan beragam pertanyaan susulan.

Ia ragu apakah pencabutan ini sebagai tindakan serius dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat, terutama masyarakat pesisir Teluk Benoa yang tegas-tegas menolak agenda reklamasi ataukah bagian dari politik buying time (mengulur waktu) untuk sekadar meredam keadaan dan sekadar pencitraan menjelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih.  

Gendo mengatakan,  kecurigaan muncul karena  pencabutan ini belum disertai pernyataan tegas Gubernur menghentikan upaya-upaya mendorong kegiatan reklamasi di Teluk Benoa.

''Artinya, jangan sampai tindakan pencabutan ini dilakukan sambil menunggu pembenahan peraturan tata ruang dan aturan lainnya, sehingga dimungkinkan ke depannya melakukan reklamasi dengan legal atau peraturan diubah dulu baru keluar SK baru,'' katanya mengingatkan.  

Lebih lanjut dikatakan, pencabutan SK ini juga mestinya diikuti seruan dari Gubernur agar kajian yang dilakukan LPPM Unud sebagaimana pesanan PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) dihentikan pula. Sebab, kajian itu satu-kesatuan dengan SK.

''Mestinya Gubernur juga membuat seruan penghentian kajian LPPM Unud ini. Tetapi, yang terjadi kan sejauh ini tidak dilakukan,'' kritiknya.  

Gendo juga menduga Gubernur tidak serius menghentikan ide-ide DPRD Bali untuk melakukan kajian yang rencananya dibiayai APBD Perubahan 2013.

Padahal, pihaknya mencurigai kajian ini juga dapat digunakan untuk melegalisasi reklamasi di Teluk Benoa dan juga kawasan pesisir lainnya di kemudian hari, meski sejauh ini dalih Dewan adalah kajian untuk seluruh pesisir Bali.  

''Atas dasar hal itulah, kami masih ragu dengan keseriusan dan niat baik Gubernur Bali dalam tindakannya tersebut. Tetapi jika ternyata apa yang kami pikirkan itu salah, dan ternyata Gubernur serius lahir batin, maka kami harus berikan acungan seluruh jempol kami kepada Gubernur,'' ucapnya.  

Lebih jauh ia mengatakan, Gubernur mestinya mengambil kebijakan dalam menguatkan status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi sebagaimana diatur dalam Perpres 45 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Sarbagita.

Caranya dengan membuat regulasi berupa ranperda zonasi, serta melakukan upaya atau kegiatan berbasis anggaran untuk mewujudkan, mengembangkan dan penataan konservasi dengan kaidah dan prinsip konservasi.  

Ke depan, ia berharap Gubernur dalam mengeluarkan kebijakan salah satunya dalam bentuk izin, harus memenuhi prinsip keterbukaan atau partisipasi publik, dan profesionalitas dan kecermatan.

''Agar publik tidak lupa, Gubernur sembari mencabut SK harus dibarengi dengan permintaan maaf. Wajib minta maaf, bukan sekadar khilaf sebagai pemimpin tetapi juga menunjukkan kepada rakyat dan menjamin tidak akan terulang lagi cara-cara sembunyi dan membohongi rakyat,'' tegasnya.  

Gubernur Pastika menyatakan pihaknya telah mencabut SK reklamasi yang diberikan kepada  PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) untuk mereklamasi Teluk Benoa seluas 880 hektar. 

Kebijakan gubernur tersebut ditentang komponen masyarakat Bali mulai dari aktivis lingkungan, budayawan dan akademisi karena banyak me;langgar hukum dan dikhawatirkan memunculkan abrasi di wilayah Bali lainnya. [137]  



Kirim Komentar Anda


Pasang iklan disini via B1 Ads