SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Minggu, 26 Oktober 2014
BS logo

Tegang di Rawamangun, Penghuni Bangunan Liar Tolak Pembongkaran
Rabu, 18 Januari 2012 | 12:51

Ilustrasi rumah dibongkar [google] Ilustrasi rumah dibongkar [google]

[JAKARTA] Rencana pembongkaran terhadap 150 bangunan yang dinyatakan liar di Jalan Pemuda, Jakarta Timur oleh Satpol PP pada Rabu (18/1) dihiasi dengan ketegangan. Puluhan warga terlihat sudah menanti kedatangan petugas di sebuah lahan seluas sekitar 9.820 meter persegi yang dibatasi dengan pagar seng, sambil membawa balok kayu. Warga menolak dilakukan pembongkaran karena merasa bangunan-bangunan mereka berada di atas lahan milik ahli waris Eleng bin Djiih seperti yang tertera di papan gerbang tersebut.

Sempat terjadi dialog antara petugas yang dipimpin oleh Kepala Seksi Operasi Satpol PP Jakarta Timur, Mawardi, dan juru bicara ahli waris, Andi Baco. Dikatakan Andi, rencana pembongkaran tersebut tidak berdasar. Dirinya membantah klaim petugas yang menyatakan bangunan-bangunan itu berdiri di atas lahan milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta. Dikatakan, sekitar 360 warga yang menempati lahan hingga saat ini masih menempati bangunannya dan tidak merasa telah terjadi pengalihan kepemilikan lahan.

"Sejak kapan Pemda beli lahan ini? Anggaran dari mana? Makanya kita pertanyakan mengapa Satpol PP ke sini mau gusur kami, padahal yang punya tanah ada di dalam ini (sambil menunjuk pemukiman di balik pagar)," kata Andi.

Lebih jauh Andi mengatakan, surat pemberitahuan dari Satpol PP pun salah alamat. Dikatakan dalam surat pemberitahuan berisi penertiban bangunan di area depan pagar bukan di dalam pagar. Pihaknya meminta persoalan kepemilikan lahan ini untuk diselesaikan di pengadilan.

"Jangan pakai alat kekuasaan untuk bentrok dengan rakyat," kata Andi.

Sementara itu, Mawardi menyatakan, lahan tersebut milik Dinas Pemadam Kebakaran berdasar Akte Pelepasan Hak No 2 tanggal 4 Januari 2010 dari Lie Mi Bo kepada Drs Frans Hodden Silalahi, yang bertindak dalam jabatan sesuai dengan surat keputusan dari Kepala Damkar No 897/2009 tentang pendelegasian kegiatan kepada kuasa pengguna anggaran. Dikatakan, lahan tersebut bahkan sudah tercatat sebagai aset Pemda Provinsi DKI berdasar dari Surat Badan Pengelola Keuaangan Daerah No.5162/-076.2 tanggal 17 November 2011.

"Lahan ini pun tidak mempunyai permasalahan hukum dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan Surat PN Jakarta Timur," tambah Mawardi.

Lebih jauh Mawardi mengatakan pihaknya telah melayangkan Surat Pemberitahuan pada 13 April dan Surat Peringatan I pada 18 Mei 2011, Surat Peringatan II pada 25 Mei 2011, dan Surat Peringatan III pada 5 Januari 2012.

Mawardi mengatakan, pembongkaran terhadap bangunan yang ada di atas lahan di balik gerbang, akan berusaha dilakukan pihaknya pada hari ini. Namun, hal itu dilakukan setelah terjadi kesepakatan. Lahan tersebut rencananya diperuntukkan untuk Kantor Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur.

Hingga berita ini diturunkan, masih terjadi dialog di antara kedua belah pihak. Namun, sekitar 660 petugas yang dilibatkan sudah lakukan pembongkaran terhadap sekitar 20 bangunan semi permanen yang berada di luar lahan sengketa dengan menggunakan eskavator, satu bangunan milik sebuah ormas masih tetap berdiri. [FFS/L-9]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!