SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Jumat, 24 Maret 2017
BS logo

Temuan BPK: Kota Yogyakarta Tidak Tertib Administrasi
Minggu, 19 Maret 2017 | 10:58

Monumen Tugu Yogyakarta [google] Monumen Tugu Yogyakarta [google]

[YOGYAKARTA] Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak mampu merealisasikan pajak reklame sebesar Rp 953,2 juta, tidak tertib administrasi pengelolaan sampah dan kekurangan bayar Rp 363 juta atas retribusi sampah.

Hal tersebut, merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DI Yogyakarta, yang terdiri dari 11 temuan yang terdiri atas enam temuan ketidakpatuhan dan lima temuan terkait sistem pengendalian intern (SPI).

Hal itu disampaikan Kepala Sub-Auditur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY Nur Miftahul Lail dalam keterangan tertulisnya.

Dikatakan, temuan ketidakpatuhan tersebut di antaranya pengelolaan pendapatan pajak hotel, restoran, dan hiburan, jangka waktu penelitian berkas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang tidak sesuai ketentuan, serta adanya BPHTB yang belum ditagih.

Temuan terkait klasifikasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan terminal, dinilai tidak sesuai Sedangkan lima temuan menyangkut desain dan implementasi SPI (Sistem Pengendalian Internal) adalah pungutan pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pengelolaan piutang daerah, dan retribusi tempat khusus parkir.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah Kota Yogyakarta menagih kekurangan pembayaran pajak dan retribusi di antaranya pajak reklame, retribusi kios pasar, retribusi sampah, dan denda retribusi pelayanan pasar.

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki waktu 60 hari untuk menjalankan rekomendasi sejak menerima laporan hasil pemeriksaan, termasuk program pembangunan fisik yang belum tuntas dan proyek dengan kelebihan pembayaran ialah, proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama, proyek renovasi Terminal Giwangan, pembangunan Talud, dan pembangunan SMA Negeri 10 Yogyakarta.

Menanggapi hal itu, Inspektur Pemerintah Kota Jogja, Wahyu Hidayat, menuturkan, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilakukan pada akhir tahun 2015, ketika proyek pembangunan infrastruktur telah dalam tahap penyelesaian.

Menurutnya, pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas belanja daerah tahun 2015 yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY tidak bermasalah.

 “Sebagian besar sudah diselesaikan akhir tahun, dan ada beberapa lagi yang perlu diperbaiki saya kira kalau sudah diperbaiki ya selesai, tidak ada masalah,” katanya, Jumat (17/3).

Sedangkan proyek yang sudah dalam tahap penyelesaian adalah RS Pratama dan renovasi Terminal Giwangan yang akan diselesaikan pada pasa pemeliharaan.

Namun, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 05/LHP/XVIII.YOG/01/2017 terkait hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pendapatan Daerah TA 2016 pada Pemkot Yogyakarta tertanggal 31 Januari 2017, disebutkan bahwa temuan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Rekomendasi lain, Pemkot Yogyakarta juga diwajibkan menyelesaikan permasalahan kekurangan bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp145,03 juta.

Selain itu juga menganalisa dan memungut pajak reklame yang tak berizin dan habis masa izinnya minimal sebesar Rp 953,2 juta. [152]




Kirim Komentar Anda


Pasang iklan disini via B1 Ads