SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Rabu, 22 Oktober 2014
BS logo

PDI-P Temukan 1.792 Kecurangan

Tolak Berita Acara, Pilgub Bali Berujung Ke MK
Minggu, 26 Mei 2013 | 18:35

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). [Dok.SP] Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). [Dok.SP]

[DENPASAR] Penolakan kubu pasangan Anak Agung Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) untuk menandatangani berita acara penetapan rekapitulasi suara Pilkada Bali berlanjut di Komisi Pemilihan Umum (KPU).  

Kubu pasangan Cagub-Cawagub Bali dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu yang diwakili oleh Arteria Dahlan kembali menolak membubuhkan tanda tangan seusai rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi suara di KPU Provinsi Bali di Denpasar, Minggu (26/5).  

Sebelumnya, kubu PAS juga menolak tanda tangan penetapan rekapitulasi suara Pilkada Bali di KPU kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem.  

"Kosongnya kolom tanda tangan ini bisa dijadikan dasar penolakan secara tegas kami terhadap hasil hitung dan proses-proses pemilu," kata Arteria Dahlan yang juga Ketua Tim Hukum dan Advokasi DPP PDI-P.  

Pihaknya menyatakan, menolak dan keberatan terhadap hasil pleno Pilkada Bali karena memandang masih banyak terdapat permasalahan hasil penghitungan suara dan prosesnya.  

Ia mengaku telah menemukan 1.792 kasus kecurangan dalam Pilkada Bali, di antaranya praktik politik uang, intimidasi terhadap pemilih, masyarakat tidak mudah menggunakan hak pilih, keterlibatan kepala desa dan kepala dusun memengaruhi warga.  

Ia juga menyebutkan perbedaan hasil rekapitulasi suara antara yang data di KPU dengan data formulir C1 yang dikumpulkan saksi PAS di enam kabupaten, di antaranya di Buleleng, Karangasem, Tabanan, dan Klungkung.  

"Kami ingin koreksi total terhadap hasil penghitungan suara, kami lihat begitu bermasalah dan ada keberpihakan penyelenggara dengan salah satu kandidat. Di mana-mana tidak ada pilkada yang tanpa kontrol, jangan sampai ada ada tindakan inkonstitusional," ujarnya.  

Arteria berpendapat timnya tidak perlu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas sengketa ini jika Panwaslu Bali mau menyikapi keberatan yang disampaikannya.  

Pada rapat pleno terbuka KPU Bali ini, suasana ketegangan dan interupsi yang dilakukan Arteria Dahlan dan Made Supartha selaku saksi sudah terjadi sejak rapat dimulai.

Mereka berulang kali mengajukan interupsi dan keberatan, mulai dari aturan tata tertib hingga pembacaan hasil rekapitulasi masing-masing KPU kabupaten/kota.  

Sementara itu, KPU Provinsi Bali Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa mengatakan, ada dan tidaknya tanda tangan saksi, pihaknya harus menetapkan calon yang terpilih dalam pilkada.  

Hal itu mengacu pada Peraturan KPU No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.  

Terkait permintaan penghitungan suara ulang yang diajukan pihak PAS, menurut dia, hal itu waktunya sudah lewat (paling lambat tujuh hari setelah pilkada) dan mekanismenya harus melalui rekomendasi Panwaslu.  

Terhadap kemungkinan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), pihaknya sudah mengadakan konsolidasi dengan KPU di kabupaten/kota untuk mendokumentasikan berkas-berkas yang dibutuhkan.

"Kami sudah siap dengan apa yang kami putuskan ini," ujarnya.  

Pada pleno tersebut, pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta berhasil memenangkan pilkada dengan total perolehan 1.063.734 suara (50,02 persen) atau unggul 996 suara atas pesaingnya, sedangkan Puspayoga-Sukrawan hanya meraih 1.062.738 suara (49,98 persen). [Ant/L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!