SP Logo
Selamat datang Tamu   |   
Sabtu, 25 Oktober 2014
BS logo

Tolak Pilkada Dipercepat, Gubernur Sebenarnya Kecewa Dengan KPU Lampung
Selasa, 7 Mei 2013 | 6:18

Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP [antara] Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP [antara]

[BANDAR LAMPUNG] Karut-marut Pilkada Gubernur Lampung terus menggelinding bak bola panas. Isu sekitar munculnya surat edaran tentang percepatan pelaksanaan  pilkada gubernur Lampung,  yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, ditanggapi dingin oleh Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP.

Namun, dia mengingatkan persoalan anggaran pilgub sulit untuk diberikan berhubung anggaran 2013 sudah berjalan. Tetapi jika fraksi di DPRD  Lampung sepakat dana pilgub akan dibahas dan dimasukkan dalam APBD Perubahan, ya silakan dibahas.  

"Silahkan anggaran pilgub dianggarkan di APBD Perubahan, saya setuju-setuju saja, asalkan surat edaran yang katanya sudah ditandatangani Mendagri itu ada hitam di atas putihnya," ujar Sjachroedin pada SP Senin, (6/5).  

Sebenarnya, ia bersikeras agar pelaksanaan pilgub tidak dilaksanakan saat 2013, karena dirinya kecewa dengan KPU Lampung yang banyak melakukan kesalahan. Kekecewaan itu berawal saat pada pilgub 2008 lalu.

"Kemenangan saya dan saudarar Joko Umar Said, tanpa ba bi bu kemudian di anulir dengan alasan yang tidak jelas. Ini kan enggak benar namanya," kata Sjachroedin.

Kesalahan lain yang dilakukan KPU Lampung adalah menetapkan anggota calon legislatif provinsi yang semestinya tidak duduk.

"Ini persoalan moral. Jadi saya punya alasan kenapa tidak mau pilgub dengan KPU yang sekarang," imbuh Sjachroedin.  

Sjachroedin menyayangkan sikap pemerintah pusat yang tidak tegas.

"Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Pemprov pernah memediasi pertemuan antara KPU, Pemprov, dan Mendagri di Hotel Sheraton beberapa waktu lalu. Hasilnya tidak ada pilgub di 2013. Mestinya kesepakatan ini harus dihormat," kata Sjachroedin lagi.  

Diketahui, Provinsi Lampung merupakan satu-satunya daerah yang belum mau memajukan pilkada ke 2013. Meski demikian, konon Mendagri tidak terlalu mempersoalkan kondisi ini, mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyanggupi bisa menggelar pilkada  Lampung berbarengan dengan Pemilu 2014.  

Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, bagi 43 kepala daerah yang turun jabatan pada  2014 agar diselenggarakan pada 2013. Hal itu mengacu pada ketentuan UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Karenannya, pihaknya meminta Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menjadikan  surat edaran tersebut sebagai pedoman penyelenggaraan Pilgub Lampung.  

Masih kata Gamawan, kalaupun gubernur Lampung tetap tidak mengindahkan surat itu,  dengan tetap bersikeras enggan menganggarkan dana dalam APBD Perubahan 2013, solusinya Pilgub Lampung diserentakkan dengan pemilu legislatif (pileg) pada April 2014.  

Terlebih dalam ketentuan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menyelenggarakan pilkada bersamaan dengan Pileg dan Pilpres 2014. Sebab, ketentuan pada tahun itu disebutkan secara tegas dalam UU No. 12/2008 bahwa tidak boleh ada pilkada pada 2009.  

Sementara itu, Komisioner KPU, Edwin Hanibal mengatakan, hingga Senin, (6/5) sore, surat edaran Mendagri belum diterimanya. Ia berpendapat, jika persoalan anggaran dilakukan dalam APBD-P menurutnya tak rasional. Karena, akan banyak pekerjaan dalam tahapan pilgub yang sudah harus diselesaikan.  

Menanggapi pelaksanaan Pilgub pada April 2014,  Edwin mengatakan itu tidak mungkin. "Logistik pilgub sudah harus dipesan dan dibuat. Kalau pilgub berlangsung satu putaran. Kalau dua putaran? Rasanya tak masuk akal pelaksanaan pilgub di April 2014," imbuhnya.  

Edwin menaruh curiga di Kemendagri, ada apa menghambat pendistribusian surat Menteri yang seharusnya sudah dikirim. "Ada apa di kementerian? Kok hanya mengirim sehelai surat saja harus berlama-lama," kata Edwin.  

Sementara itu, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono optimistis  jika Pemprov Lampung akan mendukung penuh suksesnya jadwal pelaksanaan Pilgub 2 Oktober 2013. 

“Saya optimistis. Ini kepentingan bersama, bukan kepentingan KPU atau Pemrov semata. Jika untuk kebaikan bersama saya yakin pemprov mendukung,” ujarnya. [NVS/L-8]




Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.


Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!